Jenis Penelitian	:	Individual
Program Studi	:	HTNI (Siyasah)

UPAYA INTEGRASI KEILMUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM UMUM DI FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Disusun oleh:

Bani Syarif Maula, M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016

ABSTRAK
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perlu melakukan perubahan mendasar secara paradigmatik dalam memandang ilmu-ilmu keislaman, sehingga dapat menjawab problem-problem keilmuan yang dikhotomis, baik di lingkungan PTKI maupun di Indonesia pada umumnya. Visi dan misi IAIN Purwokerto dan juga visi dan misi Fakultas Syari’ah sudah mencerminkan upaya untuk melakukan pengajaran Islam dengan pendekatan integrasi keilmuan. Sehingga untuk melihat sejauh mana kajian Islam di Fakultas Syari'ah yang sesuai dengan misi IAIN Purwokerto tersebut, yakni terwujudnya kajian keilmuan non-dikhotomik, penelitian ini membahas secara spesifik upaya integrasi antara keilmuan hukum Islam dan hukum umum di Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Hal ini penting dilakukan karena masih ada kesenjangan antara hukum Islam dan hukum umum di Indonesia, padahal dua tradisi hukum tersebut bersama-sama dengan tradisi hukum adat, merupakan bahan bagi pembentukan hukum nasional. Di satu sisi, karena kurang memahami, para ahli hukum umum memandang bahwa hukum Islam hanya sebagai norma agama yang sulit untuk berkontribusi bagi ketertiban masyarakat luas, karena norma-normanya hanya menenkankan kepada manusia sebagai individu. Di sisi yang lain, para ahli hukum Islam belum dapat menjelaskan kajian hukum Islam yang dapat dipahami dan diterima oleh kerangka keilmuan hukum pada umumnya.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan filosofis. Sumber data dari penelitian ini adalah dokumen bidang akademik yang berkaitan dengan paradigma keilmuan, perumusan kurikulum, silabi dan juga sistem pengajaran. Mata kuliah yang diambil sebagai sampel penelitian ini adalah mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia I dan II. Mata kuliah ini sangat relevan menjadi sample karena berisi materi yang terkait langsung dengan konsep integrasi keilmuan hukum Islam dan hukum umum (positif) di Indonesia.
Penelitian ini berkesimpulan bahwa rancangan paradigma dan struktur keilmuan di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto yang terkait dengan ilmu hukum dan ilmu syari’ah dipisahkan sesuai dengan jenis materi yang terkandung di dalam pembahasannya, yaitu ada mata kuliah yang khusus membahas ilmu hukum umum, mata kuliah yang secara khusus membahas ilmu syari’ah, dan juga mata kuliah yang bersinggungan antara ilmu hukum umum dan ilmu syari’ah. Untuk yang terakhir, dikatakan bersinggungan karena mata kuliah tersebut tidak sepenuhnya menerapkan konsep integrasi keilmuan. Berdasarkan analisis terhadap mata kuliah yang dijadikan sampel, kurikulum, silabi, dan sistem pengajaran yang menjadi dasar perkuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tidak menggambarkan adanya konsep integrasi keilmuan antara hukum Islam dan hukum umum, padahal misi IAIN Purwokerto sendiri menuntut hal tersebut.

Kata kunci:	integrasi keilmuan, hukum Islam, hukum umum, hukum positif, fakultas syari’ah, kurikulum

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) IAIN Purwokerto dengan ini mengesahkan laporan penelitian sebagai berikut:

1.	a. Judul Penelitian	:	Upaya Integrasi Keilmuan Hukum Islam dan Hukum Umum di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
b. Jenis Penelitian	: 	Individual
c. Bidang Ilmu	:	Hukum Islam (Syari’ah)

2.	Peneliti	: 
a. Nama	:	Bani Syarif Maula, M.Ag.
b. NIP 	:	197520062001121003
c. Pangkat/Gol	:	Lektor Kepala (IV/a)
d. Pekerjaan	:	Dosen Tetap Fak. Syari’ah IAIN Purwokerto

3.	Jangka Waktu Penelitian	:	Enam bulan

4.	Sumber Dana	:	DIPA IAIN Purwokerto 2016

		Purwokerto, 9 Agustus 2016
	Peneliti,	Kepala LPPM IAIN Purwokerto,

	Bani Syarif Maula, M.Ag.	Drs. Amat Nuri, M. Pd.I
	197520062001121003	NIP. 196307071992031007

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah adalah:
Nama	:	Bani Syarif Maula, M.Ag.
Tmp.tgl. lahir	:	Cirebon, 20 Juni 1975
Pekerjaan	:	Dosen tetap (PNS)
N I P	:	19750620 200112 1 003
Jabatan	:	Lektor Kepala
Pangkat/Golongan	:	Pembina (IV/a)
Instansi	:	IAIN Purwokerto
menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang diajukan kepada LPPM IAIN Purwokerto tahun 2016 dengan judul:
“Upaya Integrasi Keilmuan Hukum Islam dan Hukum Umum di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto”
adalah penelitian sendiri, bukan merupakan skripsi/tesis/disertasi, dan tidak dilaksanakan dengan dana dari sumber lain/instansi lain.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan benar sebagai syarat menerima dana penelitian IAIN Purwokerto tahun 2016.

	Purwokerto, 9 Agustus 2015
	Pembuat pernyataan,

	Bani Syarif Maula, M.Ag.
	19750620 200112 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Salam kedamaian penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., pelindung orang-orang lemah, dan pejuang keadilan bagi manusia.
Penelitian ini berangkat dari suatu pemikiran bahwa visi dan misi IAIN Purwokerto dan juga visi dan misi Fakultas Syari’ah mencerminkan upaya untuk melakukan kajian Islam dengan pendekatan integrasi keilmuan agar terwujud kajian keilmuan yang non-dikhotomik. Selama ini masih ada kesenjangan antara hukum Islam dan hukum umum di Indonesia, padahal dua tradisi hukum tersebut bersama-sama dengan tradisi hukum adat merupakan bahan bagi pembentukan hukum nasional. Di satu sisi, karena kurang memahami, para ahli hukum umum memandang bahwa hukum Islam hanya sebagai norma agama yang sulit untuk berkontribusi bagi ketertiban masyarakat luas, karena norma-normanya hanya menenkankan kepada manusia sebagai individu; di sisi yang lain, para ahli hukum Islam belum dapat menjelaskan kajian hukum Islam yang dapat dipahami dan diterima oleh kerangka keilmuan hukum pada umumnya.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik maupun saran untuk memperbaiki hasil kerja ini. Kami berharap semoga hasil penelitian ini dapat membuka wawasan tentang integrasi keilmuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
	Purwokerto, 9 Agustus 2016
	Peneliti,

	Bani Syarif Maula, M.Ag.
	NIP 197520062001121003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	____________________________________________	i
ABSTRAK	____________________________________________________	ii
LEMBAR PENGESAHAN	_______________________________________	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	______________________________	iv
KATA PENGANTAR	___________________________________________	v
DAFTAR ISI	__________________________________________________	vi
BAB	I	PENDAHULUAN	______________________________________	1
A.	Latar Belakang Masalah	________________________________	1
B.	Rumusan Masalah	____________________________________	4
C.	Tujuan dan Signifikansi	_________________________________	5
D.	Telaah Pustaka	_______________________________________	6
E.	Kerangka Teoretik	___________________________________	8
F.	Metode Penelitian	____________________________________	11
G.	Sistematika Pembahasan	_______________________________	12
BAB	II	PARADIGMA DAN STRUKTUR INTEGRASI KEILMUAN 	____	13
A.	Paradigma Integrasi Keilmuan	___________________________	13
B.	Struktur Integrasi Keilmuan	_____________________________	17
C.	Perlunya Integrasi Keilmuan Hukum Islam dan Hukum Umum	__	22
D.	Desain Pengembangan Akademik PTKIN di Bidang Hukum
	dalam Merespon Perkembangan Ilmu Pengetahuan
	dan Teknologi	________________________________________	25
BAB	III	GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARI’AH
		IAIN PURWOKERTO	___________________________________	29
A.	Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto	____	29
B.	Sejarah Berdirinya Fakultas Syari’ah	_____________________	30
C.	Struktur Keilmuan	_____________________________________	31
	1)	Rumusan Kurikulum	________________________________	33
	2)	Silabi	_____________________________________________	35
	3)	Sistem Pengajaran	__________________________________	46	
BAB	IV	INTEGRASI KELMUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM UMUM DI FAKULTAS SYARI’AH IAIN PURWOKERTO	_____	49
A.	Landasan Integrasi Keilmuan	____________________________	49
B.	Rancangan Paradigma dan Struktur Keilmuan	_______________	51
C.	Integrasi Keilmuan Hukum Islam dan Hukum Umum	_________	53
D.	Analisis Terhadap Konsep Integrasi Keilmuan Hukum Islam dan Hukum Umum dalam Mata Kuliah di Fakultas Syari’ah	_______	61
BAB	V	PENUTUP	____________________________________________	76
A.	Kesimpulan	_________________________________________	76
B.	Rekomendasi	_________________________________________	77
DAFTAR PUSTAKA	____________________________________________	78
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pusat kajian ilmu keislaman di Indonesia saat ini berada di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dalam berbagai jenis lembaga pendidikannya, baik berupa universitas, institut maupun sekolah tinggi. PTKI sebagai pusat kajian keislaman di Indonesia ini diakui juga oleh universitas dan para ilmuwan ahli keislaman di manca negara, termasuk di negara-negara Barat. Mereka sering melakukan kerja sama keilmuan dan penelitian dengan PTKI di Indonesia. Kepercayaan tersebut di samping harus terus dijaga juga seharusnya sebagai pemacu untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik dan profesionalitas PTKI, tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga internasional.
Peningkatan kualitas akademik dan profesionalitas tersebut kemudian menjadi hal yang niscaya ketika dihadapkan pada realitas global yang penuh persaingan dan tantangan. Hal ini karena Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia umumnya menghadapi beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan, apabila ingin menjadi perguruan tinggi yang diminati dan disegani secara keilmuan. Tantangan tersebut antara lain adalah pertama, adanya dikhotomi keilmuan antara “ilmu-ilmu agama” dan “ilmu-ilmu umum”, khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, kedua, ilmu-ilmu yang diajarkan di PTKI dianggap kurang relevan dengan realitas kekinian, ketiga, program-program studi yang ditawarkan belum banyak merespon tantangan dan kebutuhan masyarakat kontemporer. PTKIN di Indonesia, baik Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) maupun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan problem dan tantangan itu, karena PTKIN merupakan lembaga pendidikan negeri yang menjadi pelopor dan penggerak bagi PTKIS di Indonesia.
Tiga problem utama di atas sebenarnya dapat diselesaikan apabila ada perubahan yang mendasar pada bangunan dan struktur keilmuan yang diajarkan dan menjadi wilayah kajian di PTKI; yaitu struktur keilmuan yang tidak dikhotomis dan berorientasi masa kini dan masa depan. Apalagi pada akhir-akhir ini banyak perubahan status dari STAIN ke IAIN atau dari IAIN ke UIN, maka sebenarnya tidak akan memiliki signifikansi yang berarti tanpa adanya perubahan kerangka berpikir menyangkut pengembangan ilmu dari yang ada selama ini. Perubahan status tersebut bukan sekedar legal-formal-administratif, tetapi justru yang terpenting harus dibarengi dengan perubahan bangunan ilmu yang akan ditradisikan melalui lembaga baru tersebut. Bahkan, sebelum perubahan status tersebut dilakukan, yang paling awal ditempuh seharusnya adalah melakukan kaji ulang terhadap struktur ilmu yang selama ini dikembangkan dan mengadakan kajian intensif tentang struktur dan bangunan keilmuan baru yang akan ditawarkan.
Pada hakekatnya, tanpa adanya perubahan status pun, di PTKI saat ini memerlukan perombakan cara pandang terhadap makna “studi Islam” yang selama ini dipahami. Pemaknaan studi Islam yang baru ini menjadi penting ketika prodi-prodi umum, khususnya di UIN, menjadi wilayah kajian PTKI. Tanpa memahami makna tersebut, perombakan yang ada hanya sekedar tambal sulam yang tidak membawa perubahan yang berarti baik secara kelembagaan maupun akademik. Bahkan, sangat mungkin jika tidak dikaji ulang, maka dalam prakteknya studi Islam di UIN, dan dengan sendirinya juga di IAIN dan STAIN, akan mengalami nasib yang sama dengan lembaga pendidikan tinggi yang selama ini berlabel Islam, yaitu studi Islam akan menjadi kajian dan prodi atau fakultas kedua yang tidak favorit.
Dengan demikian, PTKI perlu melakukan perubahan mendasar secara paradigmatik dalam memandang ilmu-ilmu keislaman, sehingga dapat menjawab problem-problem keilmuan yang dikhotomis, baik di lingkungan PTKI maupun di Indonesia pada umumnya. Bangunan dan struktur keilmuan yang dibangun ini pada gilirannya akan tercermin pada pembentukan nama-nama fakultas dan program studi (baru), bahkan kurikulum yang akan dibentuk pun pada dasarnya merupakan penjabaran dari struktur keilmuan tersebut.
Untuk itu, sebagai kajian awal bagi terbentuknya keilmuan non-dikhotomik tersebut, penelitian ini membahas secara spesifik upaya integrasi antara keilmuan hukum Islam dan hukum umum di fakultas atau jurusan syariah yang ada pada PTKIN. Hal ini penting dikaji karena masih ada kesenjangan antara hukum Islam dan hukum umum, khususnya hukum Belanda, di Indonesia, padahal dua tradisi hukum tersebut, bersama-sama dengan tradisi hukum adat, merupakan bahan bagi pembentukan hukum nasional. Di satu sisi, karena kurang memahami, para ahli hukum umum memandang bahwa hukum Islam hanya sebagai norma agama yang sulit untuk berkontribusi bagi ketertiban masyarakat luas, karena norma-normanya hanya menenkankan kepada manusia sebagai individu. Di sisi yang lain, para ahli hukum Islam belum dapat menjelaskan kajian hukum Islam yang dapat dipahami dan diterima oleh kerangka keilmuan hukum pada umumnya.
Sebenarnya, gagasan mengenai adanya ilmu hukum Islam (Islamic jurisprudence) yang dapat dipahami dalam kerangka keilmuan hukum secara umum ini telah dikemukakan oleh Busthanul Arifin dan juga Qodri Azizy, walaupun keduanya belum menawarkan rumusan konkrit mengenai bangunan “ilmu hukum Islam” yang dimaksud. Bahkan sampai dengan sekarang, gagasan keduanya tersebut belum ditindaklanjuti oleh para ahli hukum Islam setelahnya. Atas dasar itu, penelitian ini akan mengkaji upaya integrasi antara hukum Islam dan hukum umum yang telah ada di PTKIN. 
IAIN Purwokerto, sebagai lokasi penelitian ini, merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang baru saja mengalami perubahan status dari sekolah tinggi (STAIN) menjadi institut (IAIN) dengan  tetap mengusung visi misi tentang integrasi keilmuan. Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto sebagai salah satu fakultas yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang hukum Islam memiliki tujuan antara lain melahirkan sarjana dan atau praktisi di bidang hukum Islam dan hukum positif. Hal ini jelas dalam proses pengajaran di Fakultas Syari’ah tersebut memerlukan paradigma integrasi keilmuan antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum yang terkait dengan hukum.
Fakultas Syari’ah dengan lima program studi, yaitu Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyah), Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah), Hukum Tata Negara Islam (Siyasah), dan Perbandingan Mazhab, serta Zakat dan Wakaf, tidak dapat meninggalkan pendekatan integrasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. Dengan demikian, usaha dan aplikasi kurikulum yang telah diterapkan oleh Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto perlu diliat dalam kerangka paradigma dan struktur keilmuan yang menjadi landasan bagi upaya integrasi keilmuan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka IAIN Purwokerto sebagai PTKIN yang mengusung visi misi integrasi keilmuan perlu dilihat sudah sejauhmana visi integrasi keilmuan itu telah dilakukan sampai saat ini. Sebagai sampel, penelitian ini memfokuskan pada integrasi keilmuan hukum Islam dan hukum umum di Fakultas Syari’ah dengan mengambil mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia (HPII). Penelitian ini tidak hanya mengkaji integrasi kelimuan pada tingkat wacana dan pemikiran, tetapi juga implementasinya pada kurikulum, silabi dan sistem pengajarannya. Dengan demikian yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah:
1.	Bagaimanakah rancangan paradigma dan struktur keilmuan yang menjadi landasan bagi upaya integrasi keilmuan, khususnya keilmuan hukum Islam dan hukum umum, yang ada di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto?
2.	Bagaimana model dan pola relasi antara keilmuan hukum Islam dan hukum umum di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto tersebut?
3.	Bagaimana aplikasi struktur keilmuan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto dalam rumusan kurikulum, silabi dan sistem pengajarannya?

C.  Tujuan dan Signifikansi Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas mengenai rancangan pengembangan keilmuan hukum Islam dan hukum umum yang ada di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, baik tentang paradigma dan struktur keilmuannya, maupun model dan pola relasi antara keilmuan hukum Islam dan hokum umum-nya yang berimplikasi pada rumusan kurikulum, silabi dan system pengajarannya.
Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan model-model relasi dan pola integrasi antara keilmuan hukum Islam dan hukum umum di di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto tersebut, yang sesungguhnya selama ini masalah tersebut menjadi problem keilmuan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan sebagai langkah awal bagi pencarian format bangunan keilmuan yang non-dikhotomik antara hukum Islam dan hukum umum, khususnya di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto. Disebut sebagai langkah awal, karena hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan awal bagi pengembangan dan perbaikan lebih lanjut bagi format struktur keilmuan yang integratif dan interkonektif antara hukum Islam dan hukum umum serta aplikasinya pada perumusan kurikulum, silabi dan sistem pengajarannya, tidak hanya bagi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto yang menjadi subyek penelitian ini, tetapi juga bagi seluruh PTKI di Indonesia. Di samping itu hasil penelitian ini tentunya juga diharapkan dapat memperkaya khazanah pustaka mengenai pengembangan ilmu-ilmu keislaman di PTKI pada umumnya dan di IAIN Purwokerto pada khususnya.

D. Telaah Pustaka
Beberapa buku yang berkaitan dengan integrasi keilmuan umumnya  baru membahas tentang pembidangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman di PTKI. Untuk menyebut sebagiannya adalah buku Pembidangan Ilmu Agama Islam pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia. Buku ini merupakan antologi yang membahas dan mengkritisi seputar pembidangan ilmu di PTAI berdasarkan SK Menteri Agama No. 110 tahun 1982 yang disetujui LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).  Sementara buku Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman karya A. Qodri Azizy menganalisis ilmu-ilmu keislaman yang ada dan memberikan tawaran-tawaran pengembangan, hanya saja belum diaplikasikan secara konkrit pada pembentukan PTAI. Begitu pula dengan buku Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum. Buku ini menawarkan dari berbagai sudut pandang tentang bangunan paradigmatik keilmuan yang integral dan non-dikhotomik, namun karena merupakan kumpulan tulisan sehingga banyak tawaran dan belum tampak gambaran struktur keilmuan Islam yang utuh. 
Buku yang lebih aplikatif adalah Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam karya bersama Akh. Minhaji dan Kamaruzzaman BA. Pada tingkat aplikasi, buku ini menawarkan tiga pasang bidang keilmuan yang akan berimplikasi pada pembentukan fakultas-fakultas. Tiga pasang bidang keilmuan itu adalah pertama, Akidah-Humaniora yang diwujudkan melalui fakultas Ilmu Wahyu dan Kemanusiaan, fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, dan fakultas Pendidikan, kedua, Mu’amalah-Teknologi yang diwujudkan melalui fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sains, dan ketiga, Akhlak-Ilmu Sosial yang direalisasikan melalui fakultas Sosiologi, fakultas Ilmu Politik, dan fakultas Studi Kawasan.  Seluruh fakultas di atas dijiwai oleh nilai-nilai Islam, sehingga sebelum memasuki fakultas mahasiswa harus menguasai terlebih dahulu ilmu-ilmu dasar keislaman melalui semacam matrikulasi. Studi Islam sendiri, menurut buku ini, sebaiknya hanya diperdalam pada jenjang S-2, tidak pada S-1. Walaupun telah menawarkan aplikasi pada pembentukan fakultas, tetapi buku ini tidak menawarkan mengenai rumusan kurikulum, silabi dan sistem pengajaran, apalagi kemudian berkaitan secara khusus dengan hukum Islam, di samping belum menyentuh PTKIN secara umum di Indonesia yang masih mengkaji studi Islam pada tingkat S-1.
Sementara itu, buku-buku yang membahas mengenai relasi antara hokum Islam dan hokum umum telah banyak apabila berkaitan dengan materi hokum dan umumnya bersifat komparatif, begitu pula dengan karya ilmiah tentang hokum Islam di Indonenesia. Namun menurut hasil penelusuran, belum ada karya tulis mengenai kajian tentang bangunan dan kerangka keilmuan dari dua tradisi hokum tersebut, apalagi mengkaji tentang upaya integrasi keduanya dalam lembaga perguruan tinggi. 
Berbeda dengan buku dan karya ilmiah yang ada, penelitian ini akan mengkaji dan menelusuri upaya integrasi keilmuan hukum Islam dan hukum umum di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto. Kajian ini dimulai dari rancangan paradigma dan struktur keilmuan bagi upaya integrasi keilmuan hukum Islam dan hukum umum yang menjadi pijakan dasar keilmuannya sampai aplikasinya pada rumusan kurikulum, silabi dan sistem pengajarannya. Dengan diketahui paradigma keilmuan yang ada di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto tersebut, diharapkan akan dapat dijadikan pijakan awal dan dijadikan model yang kemudian akan dapat dikembangkan sebagai paradigma keilmuan yang non-dikhotomis antara keilmuan hukum Islam dan hukum umum yang dapat diaplikasikan pada seluruh Fakultas Syari’ah di seluruh PTKI di Indonesia.

E.  Kerangka Teoretik
Dalam dunia kontemporer saat ini cabang ilmu pengetahuan dibagi menjadi tiga bidang, yaitu ilmu-ilmu alam (natural sciences), ilmu-ilmu Humaniora (humanities), dan ilmu-ilmu sosial (social sciences). Ilmu alam pada dasarnya mengkaji keterulangan dan keteraturan gejala alam serta menemukan hukum-hukum alam yang eksak. Sementara ilmu humaniora berusaha mengerti dan memahami karakter budaya dan pikiran manusia yang unik dan abstrak. Ilmu sosial berada di antara dua ilmu di atas, karena ilmu sosial berusaha mengkaji keterulangan perilaku dan struktur masyarakat, sehingga menemukan norma-norma sosial yang dapat terukur secara lebih cermat dan lebih ajeg.
Sementara itu dalam Islam sesungguhnya tidak dikenal dikhotomi antara ilmu-ilmu qawliyyah (ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teks keagamaan, hadārah an-nass), ilmu-ilmu kawniyyah-ijtimā‛iyyah (ilmu-ilmu empiris-kemasyarakatan), dan ilmu-ilmu Falsafiyyah (ilmu-ilmu Filosofis-etis, hadarah al-falsafah). Ilmu-ilmu tersebut dapat dikatakan sebagai ilmu-ilmu keislaman ketika secara epistemologis berangkat dari dan sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam. Ilmu yang berangkat dari nilai-nilai dan etika ajaran Islam pada dasarnya bersifat obyektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh makhluk (rahmatan lil ‛ālamīn). Dengan demikian dalam Islam terjadi proses obyektifikasi dari etika Islam menjadi ilmu agama Islam, yang dapat bermanfaat bagi kehidupan seluruh manusia, baik muslim maupun non-muslim, baik yang beragama maupun yang tidak beragama, serta tidak membedakan golongan, etnis, suku, bangsa, dan warna kulit.
Ilmu-Ilmu keislaman--yang integralistik dengan basis etika Islam yang humanistik tersebut--mencakup seluruh bidang keilmuan, baik ilmu-ilmu humaniora (humanities), ilmu-ilmu sosial (social sciences), maupun ilmu-ilmu alam/eksak (natural sciences). Bidang-bidang keilmuan tersebut sesungguhnya pernah dikaji dan dikembangkan oleh para ilmuwan muslim pada era klasik, walaupun kemudian tidak dikembangkan oleh generasi muslim selanjutnya. Dengan demikian, bidang-bidang keilmuan di atas dapat dikatakan sebagai ilmu-ilmu keislaman selama secara epitemologis dan aksiologis berangkat dari dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang humanistik. Di sinilah perbedaannya dengan ilmu-ilmu sekular yang walaupun mengklaim sebagai value free (bebas dari nilai dan kepentingan) namun kenyataannya penuh muatan kepentingan baik secara epistemologis apalagi secara aksiologis, dan inilah yang mengakibatkan munculnya kritik dari berbagai pihak terhadap ilmu-ilmu sekular modern yang dianggap dehumanistik. 
Walaupun ilmu-ilmu keislaman (ilmu agama Islam) secara epistemologis berbeda dengan ilmu-ilmu sekular, namun ilmu-ilmu sekular (ilmu konvensional) tersebut tetap perlu dipelajari bahkan tidak dapat ditinggalkan. Dengan kata lain di samping perlu adanya integrasi dan intrakoneksitas antar ilmu-ilmu keislaman sendiri, juga perlu adanya dialog keilmuan dan interkoneksitas antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu sekular (ilmu konvensional). Dialog dan interkoneksitas dengan ilmu-ilmu sekular tersebut terjadi baik pada bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sosial, maupun Ilmu Kealaman/Eksak. Ketika mempelajari Ilmu Fikih/Hukum Islam, misalnya, maka perlu juga dikaji sistem-sistem hukum yang lain, begitu pula ketika mempelajari Ilmu Kalam, Ekonomi Islam, atau Psikologi Islam maka perlu juga dipelajari Teologi agama lain, Ilmu Ekonomi konvensional, dan Psikologi modern di dunia Barat. 
Paradigma keilmuan Islam yang integralistik di atas, kemudian ditafsirkan dan diimplementasikan berbeda-beda oleh masing-masing ilmuwan atau lembaga pendidikan, sehingga kemudian banyak tawaran mengenai struktur dan bangunan keilmuan atau sering disebut juga dengan pohon keilmuan. Setidaknya ada tiga pola relasi antara “ilmu agama” dan “ilmu umum” ini, yaitu 1) Pola Otonom; Ilmu-ilmu agama berdiri sendiri dengan memposisikan ilmu-ilmu umum yang berkembang saat ini sebagai ilmu bantu atau pendekatan pengkajian, 2) Pola Paralel; Ilmu-ilmu agama diparalelkan dengan ilmu-ilmu umum berdasarkan keterkaitan objek materialnya, seperti tarbiyah diparalelkan dan disandingkan dengan ilmu keguruan serta syari’ah dengan ilmu hukum, dan seterusnya, dan 3) Pola Integrasi; Ilmu-ilmu agama diintegrasikan dengan ilmu-ilmu umum. Dalam Pola Integrasi ini, pembahasan dalam setiap disiplin ilmu senantiasa dikaitkan dengan isu-isu aktual dan dijiwai nilai-nilai keislaman. Dalam pola ketiga ini dimungkinkan adanya peleburan antara “ilmu agama” dan “ilmu umum” sehingga membentuk paradigma dan bangunan epistemologi keilmuan baru bagi suatu disiplin ilmu tertentu.
Terlepas dari banyaknya tawaran dan model yang dikemukakan, paradigma dan bangunan keilmuan tersebut seharusnya terimplementasi pada pembentukan nama-nama fakultas dan program studi serta arah kurikulum yang akan menjadi wilayah kajian PTKI sebagai perguruan tinggi yang mengemban amanat untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman di Indonesia, termasuk di dalamnya keimuan hukum Islam, terutama IAIN Purwokerto yang secara eksplisit mengusung integrasi keilmuan sebagai visi misinya. PTKI memang seharusnya mengembangkan paradigma keilmuan non-dikhotomis, sehingga walaupun secara legal-formal hanya mengkaji rumpun keilmuan Islam tetapi perlu diinterkoneksikan dengan rumpun keilmuan yang lain, baik wilayah ilmu-ilmu humaniora, sosial, maupun ilmu-ilmu eksakta. Karena itu, menarik untuk melihat bagaimana sesungguhnya paradigma dan struktur keilmuan yang menjadi landasan dan pijakan bagi upaya integrasi hukum Islam dan hukum umum yang ada pada Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto serta aplikasinya pada rumusan kurikulum, silabi dan sistem pengajarannya.

F.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, sehingga berupaya untuk mencari informasi kualitatif yang lengkap dan mendalam tentang paradigma dan struktur keilmuan di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, karena biasanya paradigma keilmuan ini hanya dituliskan secara singkat, atau bahkan tidak tertulis secara eksplisit dalam keputusan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Sebagai suatu penelitian yang akan menelusuri paradigma dan struktur keilmuan Islam bagi upaya integrasi keilmuan hukum Islam dan hukum umum serta aplikasinya pada rumusan kurikulum, silabi dan sistem pengajarannya di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto tersebut, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis (philosophical approach). Dengan pendekatan filosofis ini dapat dilihat adakah relasi yang kuat antara paradigma dan struktur keilmuan yang dipegangi dan implementasinya pada perumusan kurikulum, silabi dan sistem pengajaran. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bertempat di IAIN Purwokerto.  Sumber data dari penelitian ini adalah dokumen resmi dan para pengambil kebijakan di tingkat fakultas, terutama bidang akademik yang berkaitan dengan paradigma keilmuan, perumusan kurikulum, silabi dan juga sistem pengajaran. Mata kuliah yang diambil sebagai sampel penelitian ini adalah mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia I dan II. Mata kuliah ini sangat relevan menjadi sample karena berisi materi yang terkait langsung dengan konsep integrasi keilmuan hukum Islam dan hukum umum (positif) di Indonesia.
Data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi arsip-arsip dan publikasi resmi, observasi langsung ke lokasi penelitian, dan wawancara (interview) khususnya terhadap para pengambil kebijakan dan dosen pengajar di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto tentang rancangan pengembangan paradigma dan struktur keilmuan yang menjadi landasan bagi upaya integrasi keilmuan hukum Islam dan hukum umum serta juga mahasiswa tentang aplikasinya dalam sistem pengajaran. Dalam menganalisis data yang terkumpul, dilakukan telaah dan seleksi data, setelah itu dilakukan penyajian data dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menghasilkan deskripsi tentang model relasi dan upaya integrasi antara keilmuan hukum Islam dan hukum umum di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto serta implementasinya pada rumusan kurikulum, silabi dan sistem pengajaran.

G.  Sistematika Pembahasan
Pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab. Bab pertama membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Sedangkan bab kedua membahas paradigma dan struktur keilmuan yang menjadi landasan bagi upaya integrasi keilmuan, khususnya keilmuan hukum Islam dan hukum umum. Selain itu, bab ini juga membahas desain pengembangan akademik perguruan tinggi keagamaan Islam dalam merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bab ketiga membahas gambaran umum Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto yang meliputi visi, misi, tujuan, struktur keilmuannya dalam rumusan kurikulum, silabi dan sistem pengajaran dari lima program studi yang ada di fakultas tersebut.
Adapun bab keempat membahas hasil penelitian di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto yang meliputi rancangan paradigma dan struktur keilmuan yang menjadi landasan bagi upaya integrasi keilmuan hukum Islam dan hukum umum, model dan pola relasi antara keilmuan hukum Islam dan hukum umum, serta aplikasinya dalam dalam rumusan kurikulum, silabi dan sistem pengajarannya, terutama dalam mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia I dan II. Sedangkan bab kelima merupakan kesimpulan atau temuan dari penelitian ini dan disertai dengan saran-saran atau rekomendasi.

BAB II
PARADIGMA DAN STRUKTUR INTEGRASI KEILMUAN

A.	Paradigma Integrasi Keilmuan
Integrasi berasal dari bahasa Inggris "integration" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi ilmu dimaknai sebagai sebuah proses menyempurnakan atau menyatukan ilmu-ilmu yang selama ini dianggap dikotomis sehingga menghasilkan satu pola pemahaman integratif tentang konsep ilmu pengetahuan. Bagi Kuntowijoyo, inti dari integrasi adalah upaya menyatukan (bukan sekedar menggabungkan) wahyu Tuhan dan temuan manusia (ilmu-ilmu integralistik), tidak mengucilkan Tuhan (sekularisme) atau mengucilkan manusia (other worldly asceticisme). Integrasi keilmuan antara ilmu-ilmu keagamaan Islam dan apa yang disebut sebagai ilmu-ilmu umum merupakan sebuah kesadaran dari adanya fakta tentang pemisahan (dikotomi) antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, meskipun kedua ilmu tersebut sama-sama merupakan hasil dari peradaban umat manusia, sejak masa pra-sejarah sampai masa modern sekarang ini.
Dunia modern dikembangkan berdasarkan pada dua peradaban besar yang berkembang hingga saat ini. Kedua peradaban tersebut adalah Western Civilization dan Religious Civilization. Dari kedua peradaban tersebut, Western Civilization mendominasi tatanan dunia terutama yang dikembangkan Eropa dan Amerika, sekaligus berbeda dengan apa yang disebut dengan Religious Civilization yang lebih banyak bernuansa Islam dan umat Islam. Kedua peradaban itulah yang seringkali berhadapan, baik dalam bentuk konflik (conflict) maupun benturan (clash). Pertarungan dua peradaban tersebut berimplikasi pada hampir semua aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam hal paradigma keilmuan. Paradigma Barat modern yang sekuler telah membelah dunia pendidikan di hampir semua dunia Islam kepada dua paradigma besar, yaitu pendidikan umum yang lebih berorientasi pada pemikiran Barat modern yang sekuler dan pendidikan yang sejak awal mendasarkan keilmuannya pada ajaran Islam (syari’ah).
Akibat dari dikhotomi paradigma keilmuan tersebut, di dunia Islam sekarang ini muncul perbedaan besar, yaitu di satu sisi telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, tetapi di sisi lain pemikiran Islam lebih terlihat stagnan (berhenti) bahkan mengalami kemunduran yang sangat jauh. Lebih dari itu, upaya untuk mempertahankan “stagnasi pemikiran” atas nama menjaga kemurnian ajaran Isalam (ortodoksi) terus dilakukan di banyak dunia Islam. Di negara-negara Muslim seakan-akan pengkafiran terhadap produk pemikiran sulit untuk berakhir, bahkan kecenderungannya semakin menguat. Sejak Khomeini mengeluarkan fatwa mati untuk Salman Rushdi pada awal tahun 1980-an, kebebasan berpikir menjadi sesuatu yang menakutkan di dunia Islam. Faraj Fawdah, Najib Mahfûz, Nawâl al-Sadawî, Fatima Mernissi, Muhammad Arkûn, dan Muhammad Ahmad Khalaf Allâh, adalah nama-nama yang terkena pasal “kebebasan berpikir.” Mereka difatwa kafir karena pandangan-pandangan yang dianggap tidak sejalan dengan ortodoksi Islam. Sebagian mengalami kekerasan dan pembunuhan (seperti yang terjadi pada Fawdah), dan sebagian lainnya mengalami pengusiran seperti yang terjadi pada Nasr Hâmid Abû Zayd.
Paradigma pemikiran Islam yang bercorak kalam-sufistik ditambah lagi dengan upaya yang di luar nalar dalam mempertahankan ortodoksi Islam telah menyebabkan keterpurukan peradaban Islam, yang menurut pengamatan Fazlur Rahman bahwa tidak berkembangnya studi keilmuan kalam dalam Islam tidak lain karena penolakan terhadap pendekatan filosofis atau disintegrasi (dipisah secara ekstrim) antara kelimuan filsafat (produk Yunani) dengan keilmuan kalam dalam Islam. Menurut Fazlur Rahman filsafat adalah alat intelektual yang terus-menerus diperlukan dan harus berkembang secara alamiah baik untuk kepentingan pengembangan filasafat itu sendiri maupun untuk pengembangan disiplin-disiplin keilmuan lain. Rahman menyatakan sebagai berikut:
Phylosophy is however a perennial intellectual need and has to be allowed to flourish both for its own sake and for the sake of other disciplines, since it inculcates a much-needed analytical-critical spirit and generates new ideas that become important intellectual tools for other sciences not least for religion and theology. Therefore a people that deprives itself of philosophy necessarily expose itself to starvation in terms of fresh ideas-in fact it commits intellectual suicide.
Adanya spesialisasi ilmu adalah sebuah keniscayaan, karena keterbatasan manusia untuk mengetahui semuanya, walaupun objeknya adalah sama yaitu alam. Akan tetapi efek dari bentuk spesialisasi tersebut ternyata juga membawa dampak yang negatif, terjadi suatu arogansi, ketika dihadapkan pada problem-problem realitas kemasyarakatan. Mulanya hanya dalam tataran berpikir-teoretis keilmuan yang bersifat abstrak, tapi pada ujungnya juga berdampak pada tataran bentuk konflik praktis-sosiologis. Contoh, seorang ahli ilmu Fikih akan merasa kebingungan jika dihadapkan pada konteks sosiologis, ahli ekonomi akan kesulitan memahami logika zakat, sehingga tidak jarang sampai terjadi suatu bentuk pengkafiran dalam sebuah pemikiran (takfîr al-fikr).
Berangkat dari fakta bahwa dunia Islam dewasa ini cenderung membuat dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum, maka perlu adanya upaya rekonstruksi dan restorasi paradigma keilmuan di dunia Islam. Pemahaman dikotomi yang rigid ini membuat polarisasi yang dikotomis antara ilmu syarî‘ah dan ilmu ghair al-syarî‘ah. Pemahaman ilmu ghair al-syarî‘ah—yang jumlahnya jauh lebih banyak—tidak penting untuk dipelajari, yang penting adalah ilmu syarî‘ah, ilmu yang menuntun orang untuk memasuki surga dan menghindari neraka, merupakan hal yang bisa menghambat kemajuan kajian keislaman. Dikotomi ini sangat terlihat di dunia Muslim. Terbukti sebagian besar orang sekarang masih terkesan bahwa ilmu keislaman adalah satu hal dan ilmu non-keislaman adalah hal lain. Dikotomi keilmuan seperti ini jelas akan merugikan dunia Islam itu sendiri. Sebab ilmu-ilmu non-keagamaan dianggap tidak penting, sehingga tidak perlu dipelajari. Inilah salah satu faktor terbesar mundurnya keilmuan Islam.
Bandingkan dengan abad pertengahan ketika muncul tokoh-tokoh yang tidak melihat dikotomi itu semisal Ya'qûb b. Ishâq al-Kindî (801-873 M), Abû Nâsir Muhammad b. al-Farakh al-Fârâbî (257-339H/ 870-950M), dan Abû 'Alî al-Husayn b. 'Abd Allâh b. Sînâ (370-428H/980-1037M) yang di samping menguasai keilmuan Islam tradisional juga disegani sebagai pakar ilmu non-keagamaan. Pada saat itu Islam mampu menunjukkan perannya sebagai kontributor ilmu ketika Barat sendiri mengalami kemunduran ilmiah.
Upaya untuk mengembalikan kejayaan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan telah banyak dilakukan oleh para intelektual muslim, seperti paradigma Islamisasi Ilmu, sains Islami hingga Epistemologi Islam. Menurut M. Amin Abdullah paradigma-paradigma tersebut sebenarnya pola integrasi tetapi integrasi yang sifatnya radikal-ideologis, yakni integrasi ini dipaksakan untuk menyatu tanpa melihat atau menjelasakan isi keilmuan seperti ilmu-ilmu sosial, ilmu kultural, dan ilmu-ilmu humanitis kontemporer. Padahal keilmuan-keilmuan tersebut merupakan disiplin ilmu yang seharusnya saling memahami dalam menghadapi kehidupan kontemporer. Menurut M. Amin Abdullah bahwa dalam bidang keilmuan apapun tidaklah dapat berdiri secara mandiri apalagi dalam menyelesaikan persoalan umat, tanpa diadakannya integrasi dengan keilmuan lain. Karena bagaimanapun ilmu yang dipahami sebagai bentuk pengetahuan yang integral tentunya adanya bentuk interkoneksi dengan sistem keilmuan lain dan tujuannya untuk kemaslahatan umat mansuia.
Integrasi keilmuan merupakan upaya mempertemukan antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum (sains-teknologi dan sosial-humaniora).  Ilmu-ilmu agama Islam dipertemukan dengan ilmu-ilmu sains-teknologi, atau ilmu-ilmu agama Islam dipertemukan dengan ilmu-ilmu sosial-humaniora, atau ilmu-ilmu sains-teknologi dipertemukan denagan ilmu-ilmu sosial humaniora. Namun yang terbaik adalah mempertemukan ketiga-tiganya (ilmu-ilmu agama keislaman, ilmu-ilmu sains-teknologi, dan ilmu-ilmu sosial-humaniora). Interaksi antara ketiga disiplin ilmu tersebut akan memperkuat satu sama lain, sehingga bangunan keilmuan masing-masing akan semakin kokoh.
Menurut Ian G. Barbour, sebagaimana dikutip M. Amin Abullah, setidaknya ada empat pola hubungan antara agama dan ilmu, yaitu Konflik (bertentangan), Independensi (masing-masing berdiri sendiri-sendiri), Dialog (berkomunikasi) atau Integrasi (menyatu dan bersinergi). Menurut M. Amin Abullah, hubungan yang bercorak Konflik dan atau Independensi tidak lah nyaman untuk menjalani kehidupan yang semakin kompleks. Banyak lobang-lobang yang menjebak, penuh resiko, jika pilihan hubungan antara agama dan ilmu adalah Konflik dan atau Independensi. Idealnya hubungan antara keduanya adalah Dialog dan jauh lebih baik jika dapat berbentuk Integrasi.

B.	Struktur Integrasi Keilmuan
Apabila islamic studies atau dirasat islamiyah (studi Islam) adalah sebuah bengunan keilmuan yang memiliki objek kajian, metodologi, pendekatan, dan kerangka teori, maka seperti halnya ilmu-ilmu yang lain ia mestinya juga memiliki pembahasan tentang filsafat keilmuannya. Seperti halnya ilmu-ilmu kealaman yang memiliki the philosophy of science, ilmu-ilmu sosial memiliki the philosophy of social sciences, maka ilmu-ilmu keislaman aturannya juga memiliki the philosophy of islamic sciences.
Dalam perkembangannya, dengan pembidangan ilmu di dalamnya, studi Islam cenderung memakai pola seperti yang dikemukakan oleh Hodgson: “First, education was commonly conceived as the teaching of fixed and memorizable statements and formulas which could be adequately learned without any process of thinking as such. Second, that education was ... normative in purpose.”
Asumsi Hodgson tersebut diperkuat dengan bukti pembidangan ilmu agama Islam yang pernah dikeluarkan oleh LIPI yang hingga kini menjadi landasan formal studi Islam di IAIN dan PTA lainnya. Pertama, Sumber Ajaran Islam, mencakup: (1) Ilmu-ilmu al-Qur’an, (2) Ilmu Tafsir, (3) Ilmu Hadis. Kedua, Pemikiran dalam Islam, mencakup: (1) Ilmu Tauhid/Ilmu Kalam, (2) Filsafat Islam/Tasawuf, dan (3) Perbandingan Agama. Ketiga, Hukum Islam dan Pranata Sosial, mencakup: (1) Usul Fikih, (2) Fikih Islam, (3) Pranata Sosial, dan (4) Ilmu Falak dan Hisab. Keempat, Sejarah dan Peradaban Islam, mencakup: (1) Sejarah Islam, dan (2) Peradaban Islam. Kelima, Bahasa dan Sastera Arab, mencakup: (1) Bahasa Arab, dan (2) Sastra Arab. Keenam, Pendidikan Islam, mencakup: (1) Pendidikan dan Pengajaran Islam, dan (2) Ilmu Jiwa Islam. Ketujuh, Dakwah Islam. Delapan, Perkembangan Modern/Pembaharuan dalam Islam.
Para sarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) dengan asumsi tersebut memang didesain untuk bergelut dengan tardisi normatif-klasik, tidak bersentuhan dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora seperti yang dikembangkan di perguruan tinggi modern di dunia Barat. Kekurangan perhatian terhadap disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora juga tercermin dalam pembagian fakultas yang didasarkan pada pembidangan Ilmu Agama Islam, mencakup: (1) Fakultas Ushuluddin (bidang sumber ajaran dan pemikiran dasar Islam), (2) Fakultas Syariah (bidang fikih dan cabang-cabangnya), (3) Fakultas Adab (bidang sejarah dan peradaban Islam dan bidang bahasa dan sastera Islam dengan cabangcabangnya), (4) Fakultas Tarbiyah (bidang pendidikan Islam dan cabang-cabangnya), (5) Fakultas Dakwah (bidang dakwah dan cabang-cabangnya). Bidang lain seperti perkembangan modern masuk ke semua fakultas.
Adapun menurut ketentuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), disiplin ilmu keislaman yang menjadi bidang keilmuan IAIN menyangkut delapan bidang: Pertama, bidang sumber ajaran Islam, yakni al-Qu’an dan Hadis; kedua, bidang pemikiran Islam yang terdiri dari Ilmu Kalam (teologi), falsafat, dan tasawuf; ketiga, bidang syari’ah (hukum Islam) dan pranata sosial lainnya; keempat, bidang sejarah dan peradaban Islam; kelima, perkembangan modern di dunia Islam; keenam, bahasa dan sastra Arab; ketujuh, bidang pendidikan Islam (tarbiyah); dan kedelapan, bidang dakwah Islam. 
Azyumardi Azra mempertanyakan pembidangan ilmu agama Islam versi LIPI tersebut, kenapa disiplin ilmu agama mencakup hanya delapan bidang saja, lagi pula di antara kedelapan bidang itu terdapat bidang yang sulit dikategorisasikan sebagai disiplin atau sub-disiplin ilmu, misalnya bidang “perkembangan modern di dunia Islam” lebih merupakan bagian kajian sejarah dan peradaban Islam dari pada sub-disiplin ilmu.
Terlepas dari persoalan terakhir ini, cakupan kedelapan bidang disiplin ilmu agama (studi Islam) tersebut jelas lebih luas dari pada pembidangan dan klasifikasi ilmu agama pada saat meningkatnya ortodoksi Sunni pasca Imam al-Ghazali sampai masa modern (akhir abad ke-19) yang hanya menyangkut bidang-bidang “ilmu murni agama”, yakni Fikih, Usul Fikih, Ulumul Qur’an dan Hadis. Belum lagi jika memperhatikan kenyataan bahwa dalam studi Islam, kajian ilmu kalam termasuk kajian yang pokok dan sentral. Meskipun ia termasuk ilmu Ushuluddin, tetapi ilmu Kalam sangat mewarnai dan mengarahkan bahkan sampai batas-batas tertentu mendominasi arah, corak, muatan materi dan metodologi kajian-kajian keislaman yang lain, seperti fikih (al-ahwal al-syakhsiyah, perbandingan mazhab, jinayah-siyasah), Usul Fikih, filsafat Islam, ‘Ulum al-Tafsir, ‘Ulum al-Hadis, teori dan praktek dakwah dan pendidikan Islam, bahkan sampai merembet ke persoalan-persoalan yang terkait dengan pemikiran ekonomi dan politik Islam. Lima fakultas di lingkungan IAIN, sebagaimana disebutkan di atas,  seluruhnya mengajarkan ilmu Kalam sebagai mata kuliah dasar umum. Sedemikian kokohnya kedudukan ilmu Kalam dalam studi-studi keislaman sehingga nyaris terlupakan sisi historisitas bangunan pola pikir, logika, metodologi dan sistematika keilmuan Kalam itu sendiri, yang pada gilirannya terlupakan pula agenda pengembangannya.
Pada era globalisasi agama dan budaya, umat Islam di seantero dunia secara alamiah harus bersentuhan dan bergaul dengan budaya dan agama orang lain. Seringkali dijumpai bahwa umat Islam, baik sebagai individu maupun kelompok, mengalami kesulitan dan kegamangan untuk tidak mengatakan tidak siap, ketika harus berhadapan dengan arus dan gelombang budaya baru ini. Bangunan keilmuan Kalam klasik tidak cukup kokoh menyediakan seperangkat teori dan metodologi yang dapat menjelaskan bagaimana seorang agamawan yang baik harus berhadapan, bergaul, bersentuhan, berhubungan dengan penganut agama-agama yang lain dalam alam praktis sosial, budaya, ekonomi dan politik.
Dengan demikian, tidak heran jika filsafat keilmuan studi Islam (the philosophy of Islamic studies) agak sulit bersentuhan dan berdialog dengan applied sciences dalam wilayah pengamalan dan pengalaman agama. Hal ini juga disebabkan adanya klaim otoritas kitab suci atau barangkali lebih tepat secara sosiologis disebut klaim otoritas kelembagaan para ulama. Dimensi normativitas dari agama, yakni aspek sakralitas dari Islam, tetap dinomorsatukan, dipisahkan secara tegas, dan dipegang teguh oleh para pemikir Islam dan para pengikutnya, dengan menepikan sejauh mungkin dimensi historisitas dari keberagamaan seseorang, kelompok, institusi atau kelembagaan.
Terlepas dari masalah terakhir ini, upaya-upaya telah dilakukan oleh para sarjana Muslim dengan cara melakukan integrasi keilmuan Islam dan keilmuan umum, meskipun untuk tingkat perguruan tinggi, integrasi kedua bidang wilayah keilmuan tersebut, yakni ilmu keislaman dan ilmu umum, telah menimbulkan polemik yang cenderung menghasilkan masalah baru, baik dari sudut keilmuan itu sendiri, kelembagaan, bahkan wilayah lapangan kerja. Tidak dapat dipungkiri terdapat kecurigaan dari sebagian kalangan umat Islam bahwa upaya melakukan integrasi keilmuan untuk mengatasi dikhotomi ilmu keislaman dan ilmu umum tersebut merupakan langkah awal dari peleburan IAIN ke dalam sistem pendidikan sekuler model pendidikan Barat. Namun demikian peran dari M. Amin Abdullah yang saat itu sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga telah mengikis kekhawatiran tersebut.
Setidak-tidaknya ada dua pemikiran besar M. Amin Abdullah yang pada dasarnya merupakan respons dari konteks dan persoalan yang sedang dihadapi oleh kaum Muslimin. Pertama adalah persoalan pemahaman terhadap keislaman yang selama ini dipahami sebagai dogma yang baku. Hal ini karena pada umumnya normativitas ajaran wahyu ditelaah lewat pendekatan doktrinal teologis. Pendekatan ini berangkat dari teks kitab suci yang pada akhirnya membuat corak pemahaman yang tekstualis dan skripturalis.
Sedangkan di sisi lain untuk melihat historisitas keberagamaan manusia, pendekatan sosial keagamaan digunakan melalui pendekatan historis, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya, yang bagi kelompok pertama dianggap reduksionis. Kedua pendekatan ini bagi Amin Abdullah merupakan hubungan yang seharusnya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kedua jenis pendekatan ini—pendekatan yang bersifat teologis-normatif dan pendekatan yang bersifat historis-empiris—sangat diperlukan dalam melihat keberagamaan masyarakat pluralistik. Kedua pendekatan ini akan saling mengoreksi, menegur, dan memperbaiki kekurangan yang ada pada kedua pendekatan tersebut. Karena pada dasarnya pendekatan apapun yang digunakan dalam studi agama tidak akan mampu menyelesaikan persoalan kemanusiaan secara sempurna. Pendekatan teologis-normatif saja akan menghantarkan masyarakat pada keterkungkungan berpikir sehingga akan muncul truth claim sehingga melalui pendekatan historis-empiris akan terlihat seberapa jauh aspek-aspek eksternal seperti aspek sosial, politik, dan ekonomi yang ikut bercampur dalam praktik-praktik ajaran teologis.
Konsep integrasi keilmuan yang dikembangkan di UIN se-Indonesia, secara substansial sesungguhnya mengacu pada muara yang sama, yakni peniadaan dikotomi antara kebenaran wahyu dan kebenaran sains. Dengan kata lain, integrasi keilmuan sesungguhnya ingin memadukan kebenaran wahyu (agama) dengan kebenaran sains yang diimplementasikan dalam proses pendidikan.

C.	Perlunya Integrasi Keilmuan Hukum Islam dan Hukum Umum
Pendekatan keilmuan umum dan Islam sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga corak, yaitu paralel (single entity), linear (isolated entities), dan sirkular (interconnected entities). Pendekatan integrasi keilmuan adalah pendekatan yang berusaha saling menghargai; keilmuan umum dan agama sadar akan keterbatasan masingmasing dalam memecahkan persoalan manusia. Hal ini akan melahirkan sebuah kerja sama, paling tidak saling memahami pendekatan (approach) dan metode berpikir (process and procedure) antar kedua keilmuan tersebut.
Pendekatan integrasi keilmuan merupakan usaha untuk menjadikan sebuah keterhubungan antara keilmuan agama dan keilmuan umum yang tergabung dalam ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Muara dari pendekatan integrasi keilmuan dalam struktur bangunan keilmuan di PTAI, dalam istilah Kuntowijoyo, adalah adanya proses objektifikasi, yakni keilmuan tersebut dirasakan oleh orang non-Muslim sebagai sesuatu yang natural (sewajarnya), tidak sebagai perbuatan keagamaan. Sekalipun demikian, dari sisi yang memiliki perbuatan bisa tetap menganggapnya sebagai perbuatan keagamaan, termasuk amal, sehingga Islam dapat menjadi rahmat bagi semua orang.
Wacana integrasi keilmuan dalam struktur keilmuan di PTKIN tidak selamanya berjalan mulus. Idealita dalam mengimplementasikan paradigma integrasi keilmuan tidak diikuti oleh semua perguruan tinggi di PTKI. Namun demikian, penggunaan teori sosial dan humaniora selama tiga puluh tahun terakhir di PTKIN sebenarnya bukan barang baru. Mahasiswa IAIN sudah biasa menganalisis kasus-kasus keagamaan dengan menggunakan pisau analisis antropologi, sosiologi, sejarah, hukum, linguistik dan ilmu politik. Hal ini dapat menjadi modal bagi pengembangan pendekatan integrasi keilmuan dalam Islamic studies.
Di bidang hukum, integrasi keilmuan merupakan solusi atas problem tekstualitas studi hukum Islam. Kajian hukum Islam perlu diarahkan pada pengembangan metode penemuan dan penyimpulan hukum yang berbasis analisis normative-cum-empiris. Artinya, analisis tekstual metode penemuan hukum Islam klasik harus dihubungkan sedemikian rupa dengan analisis faktual historis, baik itu mencakup sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, psikologi dan sebagainya. Integrasi keilmuan studi hukum Islam dengan ilmu-ilmu sosial lainnya berupaya merekonstruksi suatu cara pemahaman baru pada wilayah yang sama sekali belum terdapat nash-hukumnya. Integrasi keilmuan studi hukum Islam dengan ilmu sosial mengandaikan pengakuan epistemologi hukum Islam sehingga hukum Islam tidak hanya dapat diderivasi atas dasar-dasar analisis tekstual semata. Cara kerja epistemologis seperti ini sudah sangat lazim dilakukan dalam studi hukum umum, di mana perangkat ilmu-ilmu sosial selau dipakai dalam melakukan analisis penemuan hukum.
Dengan demikian, integrasi keilmuan hukum Islam dengan hukum umum sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan yang dikhotomis terhadap kedua macam hukum tersebut. Misalnya saja banyak pihak yang beranggapan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan dan keselamatan kehidupan setelah mati di akhirat kelak, sehingga tujuan hukum Islam dipandang hanya sebatas menjadikan manusia sebagai pribadi (individu) yang sempurna berakhlak yang baik. Hal ini berbeda dengan pandangan banyak orang bahwa tujuan diadakannya hukum umum adalah untuk ketertiban masyarakat secara umum, dan tidak difokuskan pada tataran individu manusia semata. Atas dasar pandangan tersebut, banyak yang berpendapat bahwa hukum Islam tidak dapat dijadikan landasan bagi kehidupan yang bersifat praktis karena perintah dan larangan yang ditetapkannya tidak dapat efektif untuk mewujudkan ketertiban masyarakat secara umum.
Demikain juga dalam konteks Indonesia, banyak yang beranggapan bahwa hukum Islam tidak dapat dijadikan sebagai hukum nasional hanya karena hukum Islam dianggap sebagai ketentuan/ajaran agama yang mengatur individu dan bukan mengatur masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum Islam dianggap sebagai norma agama semata sebagaimana ajaran agama lainnya. Hukum Islam dianggap bukan sebagai norma hukum dan juga bukan termasuk kaidah hukum.
Munculnya pandangan terhadap hukum Islam di atas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi ekternal dan dari sisi internal. Dari sisi ekternal, para ahli hukum umum yang berpandangan seperti tersebut di atas belum mempelajari dan memahami secara mendalam konsepsi dan bangunan hukum Islam yang ada. Sedangkan dari sisi internal, belum adanya perhatian dan kajian yang secara khusus dilakukan oleh ahli-ahli hukum Islam sendiri mengenai konsep-konsep konkret hukum Islam yang dapat dipahami dan diterima oleh kerangka keilmuan hukum pada umumnya. Hukum Islam pada dasarnya belum dipahami secara konkret oleh kalangan luas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kejelasan definisi hukum Islam itu sendiri apabila disandingkan dengan hukum umum, yaitu antara lain apakah hukum Islam itu termasuk norma agama saja yang tidak mencakup norma kesusilaan atau norma kesopanan apalagi norma hukum, ataukah justru hukum Islam mencakup keseluruhan norma-norma tersebut.
Ada beberapa istilah yang dapat dikaitkan dengan hukum Islam, yaitu fikih dan syari’ah. Ketiga istilah tersebut (hukum Islam, fikih, dan syari’ah) belum diposisikan secara jelas apabila dilihat dari sudut pandang keilmuan hukum pada umumnya, karena ketiga istilah tersebut selain dapat dipandang dari sudut keilmuan hukum juga dapat dilihat dari kerangka keilmuan lainnya seperti teologi, filsafat hukum, dan filsafat moral. Selain itu, mengenai penggunaan istilah hukum Islam, fikih, dan syari’ah di kalangan para ahli hukum Islam sendiri masih berbeda pendapat dan mempunyai implikasi yang cukup jauh dalam kaitannya dengan pembahasan dan praktik hukum Islam dalam masyarakat.
Perbedaan penggunaan istilah dan definisnya tersebut menyebabkan posisi hukum Islam tidak dipandang sebagai sebuah norma hukum, tetapi lebih dianggap sebagai norma agama atau bahkan kebiasaan. Karena itulah dalam sejarah hukum di Indonesia, hukum Islam pernah tidak dianggap sebagai hukum, terkecuali hukum Islam itu telah diterima oleh hukum Adat. Jadi yang berlaku sebenarnya adalah hukum Adat, bukan hukum Islam. Inilah teori resepsi yang disebut Professor Hazairin sebagai “teori iblis”. Belakangan teori ini menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan ahli-ahli hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia sampai jauh di kemudian hari. Posisi hukum Islam yang keberlakuannya tergantung pada penerimaan hukum Adat itu tetap menjadi masalah kontroversial sampai Indonesia merdeka. Karena merasa hukum Islam dipermainkan begitu rupa oleh Pemerintah Kolonial Belanda, maka tidak heran jika dalam sidang BPUPKI, tokoh-tokoh Islam menginginkan agar di negara Indonesia merdeka nanti, negara itu harus berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, seperti disepakati dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, walau kalimat ini dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka. Rumusan penggantinya ialah “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dapat kita baca dalam Pembukaan UUD 1945 sekarang ini. Debat mengenai Piagam Jakarta terus berlanjut, baik dalam sidang Konstituante maupun sidang MPR di era Reformasi. Ini semua menunjukkan bahwa sebagai aspirasi politik, keinginan untuk mempertegas posisi hukum Islam di dalam konstitusi itu tidak pernah padam, walau tidak pernah mencapai dukungan mayoritas.

D.	Desain Pengembangan Akademik PTKIN di Bidang Hukum dalam Merespon Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan dunia dewasa ini yang semakin maju dan terus berkembang pesat, ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat kemajuan komunikasi, informasi dan transportasi hampir dapat dikatakan tidak terdapat batas-batas wilayah lagi sebagai akibat arus informasi tersebut. Perkembangan tersebut seakan-akan telah menjadi nilai baru masyarakat modern. Arus informasi tersebut, baik dari dalam maupun dari luar tidak mungkin terkendali, dan dihindarkan. Oleh sebab itu, perlu ada semacam jaringan nilai-nilai untuk menjaring nilai-nilai yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa.
Dunia hukum seringkali ketinggalan dengan kejadian atau peristiwa hukum yang senantiasa berkembang secara pesat di masyarakat. Padahal, di dalam masyarakat pengguna hukum inilah hukum itu diterapkan dan dilaksanakan oleh penegak hukum. Pergeseran dan perkembangan tersebut seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam dunia modern telah terjadi lonjakan bahkan perkembangan yang sangan pesat bagi dunia kemanusiaan. Perkembangan tersebut sekali lagi sering tidak diiringi dengan perubahan kebijakan-kebijakan dalam meminimalisir ekses perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, sering terjadi pemaksaan atau bahkan penafsiran tertentu atas kaidah atau peraturan yang sudah mapan dan pernah dilakukan dalam pemutusan suatu perkara.
Demikian juga dalam masalah hukum yang berlaku di masyarakat. Seringkali masyarakat sudah modern dan sangat maju, tetapi sistem hukumnya masih tertinggal di belakang. Suatu sistem hukum yang modern harus juga merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat atau diatur oleh hukum tersebut. hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum tersebut harus dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Juga suatu hukum yang baik harus dapat dimengerti atau dipahami oleh para pihak yang diaturnya.
Negara Indonesia memerlukan suatu sistem hukum modern yaitu seperangkat atau suatu sistem hukum yang mampu mengantisipasi serta mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia ini tidak terlepas dari pengaruh arus globalisasi. Sebagai akibat dari globalisasi, juga menimbulkan dampak di bidang hukum. Sebab konsep hukum modern yang telah digagas oleh para ahli terdahulu seperti Max Weber, Galenter dan Charles Samprod yang mengilhami konsep negara hukum di negara-negara Barat pada umumnya, tidak sepenuhnya dapat ditegakkan di Indonesia yang memiliki karakteristik ketimuran dan perdaban yang berbeda dengan negara Barat pada umumnya. Di antaranya dalam perbedaan dalam meletakkan hubungan hukum agama dan hukum negara.
Pembentukan hukum nasional di Indonesia, sebagaimana diketahui, akan menjadikan hukum Islam dan hukum Barat, di samping juga hukum Adat, sebagai bahan bakunya. Untuk itu, perlu adanya keselarasan antara hukum Islam dengan ilmu hukum yang berkembang di Indonesia, baik dari segi pokok bahasan maupun bahasanya, supaya kontribusi hukum Islam terhadap hukum nasional dapat lebih maksimal.
Dalam konteks pembangunan hukum Indonesia, tuntutan untuk merevisi bahkan mengganti berbagai peraturan perundang yang bersumber dari kolonial Belanda seperti KUH Pidana, KUH Perdata yang sudah tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, pembaruan ketentuan tersebut merupakan keharusan sejarah dan keharusan konstitusional yang tidak bisa ditawar lagi. Nilai-nilai asing seperti nilai-nilai kebebasan, kapitalisme, nilai-nilai hendonisme yang sangat kental dalam produk hukum kolonial tersebut telah banyak membentuk watak masyarakat dan merusak mental masyarakat akhirnya menggeser nilai-nilai agama, budaya masyarakat Indonesia yang sudah lama dianut.
Oleh karena itu, negara Indonesia memerlukan suatu sistem hukum modern yaitu seperangkat atau suatu sistem hukum yang mampu mengantisipasi serta mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia ini tidak terlepas dari pengaruh arus globalisasi. Sebagai akibat dari globalisasi, juga menimbulkan dampak di bidang hukum serta diperlukannya konsep integrasi sistem hukum agama dalam sistem hukum nasional.
Integrasi keilmuan hukum lahir dari pemikiran tentang adanya fakta pemisahan (dikotomi) antara hukum Islam dan hukum umum. Banyak faktor yang menyebabkan kedua jenis ilmu hukum tersebut dikotomis atau tidak harmonis, antara lain karena adanya perbedaan pada tataran ontologis, epistemologis dan aksiologis kedua bidang ilmu hukum tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam bertolak dari wahyu yang oleh pemeluknya dianggap mutlak benar dan dibantu dengan penalaran yang dalam proses penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan wahyu (revealed knowledge). Sementara itu, ilmu hukum umum yang ada selama ini berasal dari Barat dan berdasar pada pandangan filsafat yang ateistik, materialistik, sekuleristik, empiristik, rasionalistik, bahkan hedonistik. Dua hal yang menjadi dasar kedua bidang ilmu ini jelas amat berbeda, dan sulit dipertemukan.
Dalam perkembangannya, wacana integrasi keilmuan yang dikembangkan di UIN tampaknya masih berada pada tataran normatif-filosofis dan belum menyentuh ke wilayah-wilayah empirik-implementatif. Salah satu yang terabaikan dalam integrasi keilmuan ini adalah menerjemahkannya ke dalam kurikulum dan pembelajaran, karena bagaimanapun kurikulum dan pembelajaran merupakan bagian penting dalam konteks mengimplementasikan wacana integrasi keilmuan, sehingga tidak hanya berdiri pada posisi normatif-filosofis, tetapi juga harus masuk ke dalam kurikulum dan pembelajaran secara sistematik. Namun demikian, untuk melihat integrasi keilmuan dalam kurikulum dan pembelajaran ini tentu saja sangat bergantung kepada pemaknaan masing-masing UIN terhadap konsep integrasi tersebut. Apakah integrasi merupakan perpaduan ilmu hukum Islam dan ilmu hukum umum dan melebur menjadi satu ilmu hukum yang tidak terpisahkan atau integrasi dimaknai sebagai islamisasi ilmu hukum atau bahkan integrasi keilmuan ilmu hukum dimaknai secara simbolik saja, yakni hanya dengan membuka progam studi ilmu hukum di bawah payung manajemen PTKIN tetapi antara ilmu hukum umum dan ilmu hukum Islam keduanya berjalan dan diterapkan sendiri-sendiri.
Transformasi STAIN menjadi IAIN dan IAIN menjadi UIN di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari adanya misi untuk melakukan integrasi antara ilmu umum dan ilmu agama menjadi satu kesatuan ilmu pengetahuan yang memiliki interrelasi dan interkoneksi satu sama lain. Hanya saja dalam implementasinya, integrasi keilmuan di enam UIN mengalami perbedaan dan sampai saat ini belum menemukan formula yang ideal dalam menerjemahkan wacana integrasi keilmuan ke dalam wilayah yang empirik-operasional, misalnya dalam penyusunan kurikulum dan pelaksanaan proses perkuliahan. Perbedaan tersebut tidak bisa dipungkiri, hal itu bermuara pada adanya perbedaan dalam memaknai konsep integrasi itu sendiri, sehingga integrasi hanya memiliki kesamaan pada kulit luarnya tetapi tidak pada substansi dan isi di dalamnya.

BAB III
GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARI’AH
IAIN PURWOKERTO

A.	Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto
Sudah seharusnya jika visi dan misi Fakultas Syari’ah merupakan turunan dari visi dan misi IAIN Purwokerto. Dalam Buku Panduan Akademik Tahun 2015-2016 disebutkan bahwa visi IAIN Purwokerto adalah “menjadi perguruan tinggi yang unggul, Islami, dan berkeadaban”, dengan misi sebagai berikut:
1)	Menjadi pusat studi Islam yang inklusif dan integratif
2)	Menghasilkan sarjana yang berdaya saing dan berakhlak mulia
3)	Mempromosikan pesan-pesan Islam
4)	Membumikan nilai-nilai Islam transformatif
5)	Mengembangkan peradaban Islam Indonesia
6)	Menjadi good university governance.
Adapun Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto memiliki visi sebagai berikut: “Pada Tahun 2025 Fakultas Syari’ah menjadi fakultas unggulan dalam pengembangan hukum Islam menuju masyarakat berkeadaban”. Sedangkan misi yang diemban oleh Fakultas Syari’ah adalah:
1)	menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang hukum Islam secara profesional dalam rangka melahirkan ahli dan atau praktisi di bidang hukum Islam  yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan keadilan;
2)	mengembangkan penelitian yang inovatif, kreatif, dan  profesional di bidang hukum Islam;
3)	menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang hukum Islam.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto adalah sebagai berikut:
1)	Melahirkan  sarjana dan atau praktisi di bidang hukum Islam dan hukum positif;
2)	Mewujudkan masyarakat yang religius, kritis, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan;
3)	Menjadi pusat studi yang terdepan di bidang hukum Islam dan menjadi referensi masyarakat dalam memecahkan problematika hukum kontemporer; 
4)	Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan hukum Islam untuk meningkatkan harkat kehidupan masyarakat dan  memperkaya kebudayaan umat manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.

B.	Sejarah Berdirinya Fakultas Syari’ah
Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto merupakan pengembangan dari Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto yang dibuka pertama kali pada tahun 1997. Program Studi pertama yang diselenggarakan di Jurusan Syari’ah tersebut adalah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (A.S) yang mulai buka pada tanggal 21 Maret 1997, dan mendapatkan pengesahan dari Pemerintah pada tahun 2002 melalui Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. Nomor DJ.11/119/2002 tertanggal 17 Juni 2002. Pada tahun 1998, Jurusan Syariah membuka Program Studi Muamalah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/115/1999 tertanggal 2 Juni 1999. Selanjutnya, seiring dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syari’ah di Indonesia dan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya dalam bidang ilmu Ekonomi Islam, pada Tahun Akademik 2005/2006 Jurusan Syariah membuka Konsentrasi Manajemen Perbankan Syariah (MPS) di bawah naungan Program Studi Muamalah. Kebijakan tersebut tertuang dalam SK Ketua STAIN Purwokerto Nomor 131 A Tahun 2005, yang kemudian sejak Tahun Akademik 2007/2008 berubah menjadi Program Studi Ekonomi Islam (EI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama R.I. Nomor Dj. I/220.C/2007 tertanggal 28 Mei 2007. Pada tahun 2007 Jurusan Syaria’h STAIN Purwokerto juga mendapatkan izin penyelenggaraan Program Diploma Tiga (D.III) Manajemen Perbankan Syari’ah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama R.I. Nomor Dj. I/178/2007 tertanggal 20 April 2007.
Era baru perkembangan Jurusan Syariah lahir dengan dikeluarkanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Seiring dengan alih status kelembagaan dari STAIN Purwokerto menjadi IAIN Purwokerto, Jurusan Syariah berubah menjadi Fakultas Syariah yang memiliki tiga Jurusan dan lima Program Studi, yaitu: Pertama, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah yang membawahi Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) atau Ahwal al-Syakhshiyyah (AS) dan Program Studi Perbandingan Madzhab (PM). Kedua, Jurusan Mumalah yang membawahi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Program Studi Zakat dan Wakaf (ZAWA). Ketiga, Jurusan Pidana dan Politik Islam yang membawahi Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah).

C.	Struktur Keilmuan
Pendidikan tinggi di abad ke-21 dihadapkan pada persoalan globalisasi baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya yang melanda Indonesia dan dunia. Era borderless world  ini, apa yang terjadi di suatu wilayah pada saat tertentu akan berpengaruh sama di wilayah lain. Kondisi ini menuntut adanya kesiapan dan persiapan IAIN Purwokerto, khususnya Fakultas Syari’ah. Sebagai pencetak sumber daya manusia IAIN Purwokerto mempersiapkan  sumber daya insani yang handal dan mampu bersaing disertai kemampuan analisis, inovatif, dan memimpin, sehingga dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam dan mampu beradaptasi dengan peradaban lain. 
IAIN Purwokerto mempunyai visi “menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, Islami, dan berkeadaban”. Dengan demikian, yang dibutuhkan dan dikembangkan IAIN Purwokerto adalah seperangkat keilmuan dasar Islam yang mampu memberikan kepada para mahasiswa pola berpikir kritis, cerdas, dan universal tentang nilai-nilai Islam. 
Beberapa tahun terakhir, sebagian besar PTAI menghadapi kendala utama yang sama yaitu menurunnya input mahasiswa. Hal tersebut, ditengarai karena kurangnya minat mereka untuk belajar di PTAI. Asumsinya, PTAI tidak bisa memberikan prospek masa depan yang baik. Ada dua sebab mengapa demikian; pertama, sikap inferioritas dari civitas akademika; kedua, perlakuan administratif dari pengguna lulusan PTAI yang sering memperlakukan tidak adil terhadap lulusan PTAI.  Kondisi tersebut dipersulit oleh belum berjalannya jaminan mutu dan tata kelola yang memadai.. 
Transformasi STAIN Purwokerto menjadi IAIN Purwokerto telah terwujud dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 139 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Purwokerto menjadi IAIN Purwokerto. Transformasi ini memiliki implikasi dalam aspek akademik dan kelembagaan secara simultan dan bersamaan. Dalam aspek akademik, IAIN Purwokerto telah mendapatkan ijin penyelenggaraan Fakultas dan program studi baru yang tidak ada sebelumnya. Seiring dengan alih status tersebut, IAIN Purwokerto mengalami pengembangan program studi dengan menambahkan 10 program studi baru strata satu (S-1) dan 4 program studi baru strata dua (S-2) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 547 Tahun 2015. Sampai saat ini IAIN Purwokerto mengelola 22 program studi S-1, 6 program studi S-2, dan 1 program studi Diploma III.
Dalam konteks tersebut, peninjauan kembali visi dan misi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto sangat penting, karena eksistensi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto sangat tergantung dari kejelasan visi dan misinya. Peninjauan kembali visi dan misi ini sejalan dengan tren pengelolaan perguruan tinggi yang ditandai adanya ciri-ciri: good corporate, modern, berbasis IT, dan knowledge enterprizing. Tuntutan ini telah disikapi oleh Diknas dengan mencanangkan Higher Education Long Term Strategy atau biasa disebut HELTS yang bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: autonomy, organizational health, dan nation’s competitiveness.  
Upaya-upaya pengembangan tidak terhenti sampai dengan  perubahan STAIN menjadi IAIN Purwokerto. Akan tetapi pengembangan terus dilakukan untuk merespon berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan tinggi. Tema-tema sentral yang berkembang dalam paradigma baru manajemen pendidikan tinggi dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) 1996-2005 adalah: Kualitas, Akuntabilitas, Otonomi, Evaluasi Diri, dan Akreditasi. Adapun KPPTJP 2003-2010 adalah: Higher Education Long Term Strategy (HELTS) memuat isu-isu strategis: Nation’s Competitiveness, Autonomy, dan Organizational Health. 
Oleh karena itulah, IAIN Purwokerto, termasuk juga Fakultas Syari’ah, menggunakan kurikulum dengan merujuk pada standar kurikulum nasional yang terus dikembangkan, dimutakhirkan dan disesuaikan dengan kondisi sumber daya internal serta kondisi sosial budaya bangsa Indonesia secara konsisten. Kurikulum harus mampu diterapkan dengan cara yang tepat, melalui sistem manajemen pengelolaan proses pembelajaran yang orientasinya memberdayakan dan menjadikan mahasiswa sebagai pembelajar aktif. Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten sesuai dengan rencana, serta hasilnya dapat terukur dengan jelas terhadap pencapaian kompetensi yang sesuai dengan spesifikasi jurusan atau program studi. Keberhasilan dalam pembelajaran perlu didukung dengan suasana akademik yang sesuai dengan nilai-nilai kebebasan berekspresi dalam mimbar dan forum ilmiah, serta tersedianya  prasarana dan sarana belajar dan lingkungan yang baik, bersih, nyaman, aman dan kondusif.

1)	Rumusan Kurikulum
Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung  tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.
Bagi IAIN Purwokerto, kurikulum adalah beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam program/jenjang pendidikan untuk memperoleh gelar (degree) tertentu. Penyelenggaraan pendidikan di IAIN Purwokerto dilaksanakan dalam program-program studi yang ditetapkan oleh Rektor IAIN Purwokerto berdasarkan kurikulum yang berlaku secara nasional. Beban dan masa studi setiap program profesional atau program akademik diatur oleh Menteri Agama. Mulai angkatan tahun 2011–2012 diberlakukan kurikulum baru.
Di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, kurikulum dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu:
1.	Komponen/kelompok matakuliah institut (tingkat IAIN) yang diberikan kepada semua fakultas dan program studi di IAIN Purwokerto.
2.	Komponen/kelompok matakuliah fakultas yang diberikan pada Fakultas Syari’ah dan berlaku untuk semua programs studi yang ada di fakultas tersebut.
3.	Komponen/kelompok matakuliah program studi yang diberikan untuk program studi tertentu di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
4.	Komponen/kelompok matakuliah pilihan fakultas yang harus diambil oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah minimal 6 sks dan maksimal 10 sks serta tidak diperbolehkan memprogramkan matakuliah pilihan lintas fakultas.
Dalam kurikulum Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, selain terdiri dari matakuliah yang berupa materi perkuliahan di kelas, juga terdapat praktikum. Praktikum merupakan kegiatan akademik intra-kurikulum yang berbentuk penerapan matakuliah atau ilmu pengetahuan dalam rangka pembentukan kompetensi profesional mahasiswa. Program/kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa dalam rangka menunjang pencapaian tujuan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
Jenis praktikum matakuliah ditentukan oleh masing-masing program studi dan dikoordinasikan dengan Fakultas Syari’ah. Nilai kredit untuk masing-masing jenis sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum atau sesuai dengan ketentuan masing-masing program studi dan lembaga pelaksana. Matakuliah yang dipraktekkan (diberi praktikum) dan teknis pelaksanaan ditentukan oleh Fakultas Syari’ah yang dituangkan dalam bentuk buku panduan praktikum.
Kurikulum Fakultas Syari’ah juga mencakup kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang penyelenggaraannya ditempatkan di pengadilan-pengadilan agama di lingkungan eks-karesidenan Banyumas (Pengadilan Agama Purwokerto, Pengadilan Agama Banyumas, Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Agama Banjarnegara, dan Pengadilan Agama Cilacap). Selain itu, mahasiswa Fakultas Syari’ah juga diharuskan mengikuti magang profesi sesuai dengan program studinya masing-masing. Untuk program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) dan Perbandingan Agama kegiatan magang dilaksanakan di lembaga Kantor Urusan Agama, sedangkan untuk program studi Hukum Ekonomi Syari’ah dan program studi Zakat dan Wakaf, kegiatan magang dilangsungkan di lembaga-lembaga keuangan syari’ah. Adapun program studi hukum tatanegara Islam (HTN), kegiatan magang dilakukan di lembaga pemerintahan dan lembaga legislatif.

2)	Silabi
Kebutuhan untuk memperbaiki sistem pendidikan dalam perguruan tinggi Islam, khususnya pada kajian hukum Islam atau syari’ah, merupakan pekerjaan besar jika bukan yang terbesar dan harus segera dilakukan dan dituntaskan oleh kalangan akademisi kajian Islam, karena ilmu syari’ah merupakan inti dari cara berkehidupan umat Islam di mana pun mereka berada. Ide dan metode untuk memperbaharui sistem pendidikan ilmu hukum Islam dimulai dengan menata kembali kurikulum dan silabi yang telah ada. Hal itu juga yang dilakukan oleh Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
Silabus untuk tiap matakuliah di Fakultas Syari’ah mengandung unsur-unsur yang sama, yaitu: identitas matakuliah, deskripsi matakuliah, tolok ukur indikator kompetensi (target hasil belajar), topik inti materi pembelajaran, alternatif kegiatan/metode pembelajaran, alternatif media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, komponen penilaian, dan daftar referensi (referensi utama dan referensi tambahan).
Berikut ini adalah contoh silabi untuk mata kuliah yang terkait dengan ilmu hukum dan mata kuliah yang terkait dengan ilmu syariah. Mata kuliah yang terkait dengan ilmu hukum mengambil contoh Mata Kuliah Hukum Perikatan/Perjanjian, sedangkan mata kuliah yang terkait ilmu syari’ah mengambil contoh Fikih Muamalah. Berikut ini adalah bentuk silabi yang dimaksud. Untuk mata kuliah ilmu hukum dengan Mata Kuliah Hukum Perikatan/Perjanjian dengan silabus sebagai berikut:

I.	Mata Kuliah	:	HUKUM PERIKATAN/PERJANJIAN
Kode	:	SYA.013
Jurusan	:	Syari'ah
Program Studi	:	AS dan MUA
Program	:	S.1
Jumlah sks	:	2 sks

II.	Tolok Ukur Indikator Kompetensi
1.	Memiliki pengetahuan tentang hukum benda dan perikatan
2. 	Memiliki pengetahuan tentang hukum dagang
	(Diambil dari tolok ukur indikator kompetensi nomor 1.1.4 s/d 1.15 tolok ukur indikator kompetensi pada alur fikir materi muatan materi Jurusan Syariah)

III.	Topik Inti
1.	Perniagaan, perusahaan dan pekerjaan serta Pembukuan Perusahaan
a.	Pengertian perniagaan, perusahaan dan pekerjaan
b.	Perbedaan perniagaan, perusahaan dan pekerjaan
c.	Pembukuan Perusahaan
2.	Orang perantara dalam dunia perniagaan
a.	Agen Dagang
b.	Makelar
c.	Komisioner
3.	Bentuk - Bentuk Perusahaan (yang diatur didalam dan diluar KUHD)
a.	Maatschaap (Persekutuan Perdata)
b.	Perseroan Firma
c.	Perseroan Komanditer (CV)
d.	Perseroan Terbatas (PT)
e.	Koperasi
f.	PMA dan PMDN
4.	Nama Perusahaan dan Daftar Perusahaan serta Merek Perusahaan dan Perniagaan
a.	Nama Perusahaan
b.	Daftar Perusahaan
c.	Merek Perusahaan dan Perniagaan
5.	Hak Cipta, Hak Patent dan Hak Reklame
6.	Arbitrase dan Peradilan Niaga
7.	Kepailitan
a.	Pengertian
b.	Dasar hukum dan akibatnya
c.	Penundaan pembayaran.
8.	Hukum Surat Berharga, Bursa Perniagaan dan Pasar Modal
9.	Hukum Pertanggungan / Asuransi di dalam dan diluar KUHD
10.	Tinjauan Umum Hukum Perjanjian
a.	Perjanjian dan perikatan
b.	Ketentuan umum dan sistem terbuka buku III
c.	Beberapa faktor penting dalam perikatan
11.	Pembedaan/Pembagian Perjanjian
a.	Perjanjian atas beban dan perjanjian cuma – cuma
b.	Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik
c.	Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil
d.	Macam – macam perjanjian yang lain
-	Perjanjian Liberator
-	Perjanjian yang bersifat hukum keluarga
-	Perjanjian Kebendaan
-	Perjanjian Pembuktian
-	Perjanjian untuk menerapkan kedudukan hukum
12.	Syarat sahnya Perjanjian
a.	Syarat Umum sahnya dan adanya perjanjian
b.	Sepakat
c.	Kehendak dan Pernyataan Kehendak
d.	Unsur – unsur kesepakatan
e.	Akibat hukum Perjanjian yang sah
13.	Saat lahirnya perjanjian
-	Teori – teori saat lahirnya perjanjian
14.	Cacat dalam kehendak dan konversi
a.	Kesesatan/krkrliruan (Dwaling)
b.	Paksaan (Dwang)
c.	Penipuan (Bedrog)
d.	Konversi
15.	Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama
a.	Perjanjian Bernama
b.	Perjanjian tak bernama
c.	Maksud Pembedaan
d. Perjanjian Campuran

IV.	Alternatif Kegiatan / Metode Pembelajaran
1.	Pertemuan awal dilakukan “kontrak belajar” untuk menyepakati rambu – rambu yang harus ditaati selama perkuliahan
2.	Kegiatan pengenalan setiap konsep baru, dapat dilakukan dengan alternatif sreategi :
a.	Brain stroming, untuk konsep yang diperkirakan tidak asing bagi mahasiswa
b.	Dynamic Lecturing / Ceramah dinamis, yaitu ceramah yang diselingi tanya jawab, untuk materi yang diperkirakan sama sekali baru bagi mahasiswa.
c.	Consept Map, yang dilanjutkan dengan advance organizer-nya
d.	Synergeric Teaching, yaitu mensinergikan dua model pembelajaran yang berbeda dalam membahas materi yang sama
3.	Pendalaman / perluasan pemahaman materi dilakukan dengan menggunakan alternatif strategi :
a.	Information Search, dengan menunjukan alternatif sumber informasinya
b.	Active Debate, untuk materi yang mengandung multi-varians
4.	Untuk melakukan review dapat digunakan alternarif strategi :
a.	Sort Card
b.	Everyone is teacher here
5.	Untuk mengembangkan keterampilan dilakukan praktek aplikasi teori atau konsep, seperti membandingkan antara bentuk – bentuk usaha dagang dalam teori dan praktek serta menurut hukum positif dan hukum Islam, dll.

V.	Alternatif Media Pembelajaran
1.	Papan Tulis
2.	OHP
3.	Fotocopy bahan / materi pilihan
4.	Ruangan Kelas
5.	Perpustakaan

VI.	Alternarif Evaluasi Pembelajaran
1.	Untuk menilai proses pembelajaran masing – masing mahasiswa digunakan evaluasi porto folio. Disamping itu, untuk menilai proses ini juga dilakukan penilaian terhadap kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan.
2.	Untuk menilai produk pembelajaran dilakukan tes atau ujian tengah semester, ujian akhir semester dan penilaian terhadap “Tugas Utama” yaitu tugas yang kemampuan untuk melaksanakannya diasumsikan merupakan akumulasi dari kompetensi yamg ditergetkan, dimana “Tugas Utama”  ini adalah tugas selain tugas – tugas yang tercakup dalam porto folio.

VII.	Referensi
1.	HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia - Buku 1 - 8, Djambatan, 1999.
2.	Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Dian Rakyat, 1999.
3.	Emy Pangaribuan S., Hukum Dagang dalam Perkembangan, RajaGrafindo P, 1994.
4.	Siti Sunarti Hartono, Asas - Asas Hukum Dagang, UGM Press, 1980.
5.	Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Rajawali Press, 2000.
6.	Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, 2000.
7.	Siti Sunarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, UGM Press, 1990.
8.	Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas yang baru, Djambatan, 1999.
9.	J. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensasi dan Pencampuran Hutang, PT Citra Aditya Bhakti, 1991.
10.	J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan pada umumnya, PT Citra Aditya Bhakti, 1993.
11.	J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku I dan II, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
12.	J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Undang-Undang Buku I dan II, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
13.	Sri Soedewi MS, Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A dan B, cetakan pertama, Seksi Hukum, Univ. Gajah Mada, Yogyakarta, 1980.
14.	Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Bina Cipta, 1995.

Adapun mata kuliah ilmu syari’ah, antara lain adalah Mata Kuliah Fikih Muamalah I dan Fikih Muamalah II. Untuk Fikih Muamalah I dengan silabus sebagai berikut:

I.	Mata Kuliah	: FIKIH MUAMALAH
Kode		: SYA.056
Jurusan		: Syari’ah
Program		: S1
Bobot		: 2 sks
  
II.	Tolok Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar)
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan:
1.	Memiliki pemahaman tentang pengertian Fiqh Mua'malah, objek kajiannya, hubungannya dengan materi fiqh lainnya, serta tujuan dan kegunaan mempelajarinya.
2.	Memiliki pemahaman tentang pengertian harta, macam-macam, fungsi dan pembagiannya.
3.	Memiliki pemahaman tentang pengertian akad, pembentukan, syarat-syarat dan pembagiannya.
4.	Memiliki pemahaman tentang berbagai hal dalam perspektif 'ulama fiqh yang berkenaan dengan: jual beli, khiyar, sewa menyewa dan upah mengupah (ijârah), pinjam meminjam ('âriyah), utang piutang, gadai (al-rahn), al-wakâlah, al-wadî'ah, perkongsian (al-syirkah), kerjasama atas lahan pertanian (muzâra'ah, mukhâbarah, dan musâqah), mudlârabah, ihyâ` al-mawât, al-luqathah dan permasalahannya.
5.	Memiliki pemahaman tentang berbagai ketentuan mengenai hibah, shadaqah dan hadiah.
6.	Memiliki pemahaman tentang konsep riba, macam-macamnya dan permasalahan riba kaitannya dengan bunga bank dan produk-produk bank lainnya.
7.	Memiliki kemampuan untuk mengamalkan ketentuan-ketentuan hukum atau nilai-nilai yang berkenaan dengan masalah-masalah pengaturan hubungan antara manusia dengan manusia yang terkait dengan hak-hak atas harta sesuai dengan hukum Islam.

III.	Topik Inti Materi Perkuliahan
1.	Pendahuluan
a.	Pengertian Fiqh Mu'amalah
b.	Ruang lingkup Fiqh Mu’amalah
c.	   Hubungan Fiqh Mu'amalah dengan fiqh lainnya.
2.	Harta (Amwâl)
a.	Pengertian harta
b.	Macam-macam harta.
c.	Kedudukan harta dan anjuran untuk berusaha dan memilikinya.
d.	Fungsi harta
e.	Pembagian harta.
3.	Akad ('Uqûd)
a.	Pengertian akad.
b.	Pembentukan akad.
c.	Syarat-syarat akad.
d.	Pembagian dan sifat-sifat akad.
4.	Jual beli  
a.	Pengertian dan dasar hukum jual beli.
b.	Rukun dan syarat-syarat jual beli.
c.	Hukum dan  sifat-sifat jual beli.
d.	Macam-macam jual beli.
5.	Khiyar  
a.	Pengertian dan hikmah khiyar.
b.	Macam-macam khiyar.
6.	Sewa- menyewa dan upah mengupah (ijarâh)
a.	Pengertian dan dasar hukum ijârah.
b.	Rukun dan syarat ijârah.
c.	Sifat-sifat ijârah.
d.	Macam-macam sewa-menyewa dan upah-mengupah.
e.	Pembatalan dan berakhirnya ijârah.
7.	Pinjam meminjam (‘âriyah) dan al-qardl: pengertian, dasar hukum, pelaksanaan dan permasalahannya.
8.	Utang piutang, pengalihan utang (hiwâlah) dan penyelesaiannya.
9.	Al-Wakâlah dan al-wadî'ah: pengertian, dasar hukum dan jenis-jenisnya.
10.	Gadai (al-rahn).
a.	Pengertian dan dasar hukum al-rahn 
b.	Rukun dan syarat-syarat al-rahn.
c.	 Penambahan borg dan penambahan utang.
d.	Pengambilan manfaat barang gadai.
e.	Berakhirnya al-rahn.
11.	Perkongsian (al-syirkah) 
a.	Pengertian dan dasar hukum al-syirkah.
b.	Macam-macam al-syirkah.
c.	Hal-hal yang membatalkan dan berakhirnya al-syirkah.
12.	Kerjasama atas lahan pertanian (muzâra’ah, mukhâbarah, dan musâqah) serta permasalahannya.
13.	Mudlârabah atau Qirâdl.
a.	Pengertian dan dasar hukum mudlârabah.
b.	Rukun dan syarat-syarat sah mudlârabah..
c.	Jenis-jenis mudlârabah.
d.	Pertentangan pemilik modal dan pengelola.
e.	Hal-hal yang membatalkan dan berakhirnya mudlârabah.
14.	Ihyâ` al-mawât (penemuan dan pemberdayaan) tanah mati, al-luqathah dan permasalahannya.
15.	Hibah, shadaqah, hadiah dan permasalahannya.
16.	Riba 
a.	Pengertian riba dan dalil keharamannya.
b.	Macam-macam riba.
c.	Pendapat 'ulama fiqh tentang 'illat riba
d.	Riba dan hubungannya dengan bunga bank.
e.	Riba dan hubungannya dengan produk-produk bank lainnya.

IV.	Strategi Pembelajaran
Secara umum perkuliahan dapat menggunakan strategi belajar aktif (active learning), dimana mahasiswa secara aktif, responsif dan kreatif terlibat pembelajaran bersama-sama dosen.
	    Pada setiap tatap muka, sebagian waktu dapat digunakan untuk menceramahkan materi kuliah secara dinamis (diselingi tanya jawab), menjelaskan pokok-pokok pikiran penting dan hal-hal yang berkenaan dengan dasar hukum suatu permasalahan serta perbedaan pendapat di antara fuqaha` mengenai beberapa ketentuan hukum masalah tertentu. 
Di samping menceramahkan materi, juga dapat diterapkan strategi  pembelajaran melalui diskusi kelas dengan presentasi makalah, diskusi berpasangan seperti power of two, penugasan untuk menjawab pertanyaan atau meresume bacaan dengan menggunakan strategi reading guide atau information search, dan pada saat-saat tertentu juga menggunakan strategi index card match, card sort, every one is a teacher here, serta jigsaw learning.

V.	Alternatif Media Pembelajaran
1.	Papan tulis (white board)
2.	OHP
3.	Foto copy bahan/ materi pilihan
4.	Ruangan Kelas
5.	Perpustakaan  

VI.	Alternatif Evaluasi 
Evaluasi hasil belajar mahasiswa meliputi aspek penilaian terhadap : Partisipasi (20-30 %), Tugas (20-40 %), Ujian (40-60 %), dengan perincian penilaian di bawah ini :
1. Ujian mid-semester   = 30 %
2. Ujian akhir semester = 30 %
3. Evaluasi alternatif     = 40 %
    Yang terdiri dari unsur :
    - Makalah dan Presentasi               = 10 %
    - Hasil Home Work                       = 10 %
    - Kekreatifan dan keaktifan kelas = 10 %
    - Presensi                                      = 10 %

VII.	Referensi
1.	Helmi Karim, Fiqh Mu’amalah, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
2.	‘Ali al-Khafif, Ahkam al-Mu’amalah al-Syar’iyyah, Kairo, 1952.
3.	Abu Zahrah, Al-Buhus fi al-Riba, Kairo, 1962.
4.	‘Ali Fikri, Mu’amalah al-Madiyyah wa al-Adabiyyah, Kairo, 1956.
5.	‘Abd al-Raziq al-Sanhuri, Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami, Beirut,   1954.      
6.	Rahmat Syafe’I, Fiqh Mu’amalah, Pustaka Setia, Bandung, Cet. II, 2004.
7.	Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Mu’amalah Kontekstual, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
8.	Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syari’ah : Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, Terjemahan dan Pengantar : Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta, Cet. II, 2004.
9.	Muh. Zuhri, Riba Dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
10.	Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah, Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, Yogyakarta, 2003.
11.	‘Abd al-Rahmân al-Jazîrî, al-Fiqh ‘ala Mazâhib al-Arba’ah, Dâr al-Fikr, Bairut, 1977.
12.	Ibn Rusyd, Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid, Mushthafâ Bâbi al-Halabî, Kairo, 1960.
13.	Sayyid al-Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, Toha Putera, Semarang, 1990.
14.	Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Dâr al-Fikr, Bairut, 1994.
15.	Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Ditjen Binbagais Depag R.I, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, 2000.      

I.	Mata Kuliah	: FIKIH MUAMALAH II
Kode		: SYA.201
Jurusan		: Syari’ah
Program Studi	: Muamalah
Program		: S.1 
Bobot		: 2 sks

II.	Tolok Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar)
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan:
1.	Memiliki pemahaman tentang Fiqh Mu'amalah, Hukum Perikatan dan hubungannya dengan Sistem Ekonomi Islam.
2.	Memiliki pemahaman tentang beberapa bentuk akad dalam jual beli klasik fiqhiyyah maupun modern kontemporer dalam perspektif Fiqh Mu’amalah. 
3.	Memiliki pemahaman tentang akad perbankan dalam perspektif Fiqh Mu’amalah.       
4.	Memiliki pemahaman tentang akad asuransi dalam perspektif Fiqh Mu’amalah.
5.	 Memiliki pemahaman tentang beberapa bentuk perkongsian modern dalam perspektif Fiqh Mu’amalah.
6.	Memiliki pemahaman tentang beberapa praktek bisnis illegal dalam perspektif Fiqh Mu’amalah. 
7.	Memiliki kemampuan mensikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan tentang bentuk-bentuk perikatan dan bisnis kontemporer. 

III.	Topik Inti Materi Perkuliahan
1.	Pengantar
a.	Fiqh Mu'amalah, Hukum Perikatan  dan Sistem Ekonomi Islam.
b.	Fiqh Mu'amalah di Dunia Modern.
2.	Bentuk-bentuk Akad Jual Beli.
a.	Bentuk-bentuk akad klasik fiqhiyyah: ba`i’ al-murâbahah, al-mu’âthah, al-musawwamah, al-wafâ’.
b. Bentuk-bentuk akad modern kontemporer : Jual beli sistem kredit, sistem multi marketing dan semacamnya, sistem makelar/broker, sistem banting harga, sistem pasar modal (bursa efek), jual beli via media cetak dan elektronik.  
3.	Akad Perbankan Dalam Perspektif Fiqh Mu’amalah
a.	Bunga tabungan dan deposito.
b.	Bunga pinjaman.
c.	Sistem pembiayaan (modal kerja, investasi, konsumtif).
d.	Sistem bagi hasil.
4.	Akad Asuransi Dalam Perspektif Fiqh Mu’amalah.
a.	Asuransi dagang.
b.	Asuransi pemerintah.
c.	Asuransi jiwa.
d.	Asuransi kebakaran dan kerusakan barang.
e.	Asuransi atas bahaya yang menimpa badan.
f.	Asuransi pendidikan.
5.	Bentuk-bentuk Perkongsian Modern Dalam Perspektif Fiqh Mu’amalah.
a.	Perseroan dan macam-macamnya.
b.	Koperasi dan macam-macamnya.
6.	Praktek-praktek Bisnis Illegal.

IV.	Strategi Pembelajaran
Secara umum perkuliahan dapat menggunakan strategi belajar aktif (active learning), dimana mahasiswa secara aktif, responsif dan kreatif terlibat pembelajaran bersama-sama dosen.
Pada setiap tatap muka, sebagian waktu dapat digunakan untuk menceramahkan materi kuliah secara dinamis (diselingi tanya jawab), menjelaskan pokok-pokok pikiran penting dan hal-hal yang berkenaan dengan dasar hukum suatu permasalahan serta perbedaan pendapat di antara fuqaha` mengenai beberapa ketentuan hukum masalah tertentu. 
Di samping menceramahkan materi, juga dapat diterapkan strategi  pembelajaran melalui diskusi kelas dengan presentasi makalah, diskusi berpasangan seperti power of two, penugasan untuk menjawab pertanyaan atau meresume bacaan dengan menggunakan strategi reading guide atau information search, dan pada saat-saat tertentu juga menggunakan strategi index card match, card sort, every one is a teacher here, serta jigsaw learning.

V.	Alternatif Media Pembelajaran
1.	Papan tulis (white board)
2.	OHP
3.	Foto copy bahan/ materi pilihan
4.	Ruangan Kelas
5.	Perpustakaan 

VI.	Alternatif Evaluasi 
Evaluasi hasil belajar mahasiswa meliputi aspek penilaian terhadap : Partisipasi (20-30 %), Tugas (20-40 %), Ujian (40-60 %), dengan perincian penilaian di bawah ini :
1. Ujian mid-semester   = 30 %
2. Ujian akhir semester = 30 %
3. Evaluasi alternatif     = 40 %
    Yang terdiri dari unsur :
    - Makalah dan Presentasi               = 10 %
    - Hasil Home Work                        = 10 %
    - Kekreatifan dan keaktifan kelas  = 10 %
    - Presensi                                       = 10 %

VII.	Referensi
1.	Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
2.	Sobhi Mahmasani, al-Nazhariyah al-‘Ammah li al-mujibat wa al-'uqûd fî aI-Syari’at al-Islâmiyyah, Maktabah al-Kasysyâf, Beirut, 1948.
3.	Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
4.	Muhammad Nejatullah Siddiqi. Insurance in an Islamic Economy, The Islamic Foundation, London, 1985.
5.	M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek: Ekonomi Islam, Terjemahan M. Nastangin, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997.
6.	Fuad Mohd. Fachruddin, Riba dalam Bank, Koperasi, Perseorangan dan Asuransi, Al-Maarif, Bandung, 1980.
7.	Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku Ketiga dan Keempat, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995.
8.	Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islami, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
9.	‘Ali al-Khafif, Ahkam al-Mu’amalah al-Syar’iyyah, Kairo, 1952.
10.	Abu Zahrah, Al-Buhus fi al-Riba, Kairo, 1962.
11.	‘Ali Fikri, Mu’amalah al-Madiyyah wa al-Adabiyyah, Kairo, 1956.
12.	Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syari’ah : Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, Terjemahan dan Pengantar : Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta, Cet. II, 2004.
13.	Muh. Zuhri, Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
14.	 ‘Abd al-Rahmân al-Jazîrî, al-Fiqh ‘ala Mazâhib al-Arba’ah, Dâr al-Fikr, Bairut, 1977.
15.	Ibn Rusyd, Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid, Mushthafâ Bâbi al-Halabî, Kairo, 1960.
16.	Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Dâr al-Fikr, Bairut, 1994.

3)	Sistem Pengajaran
Sistem pengajaran adalah suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Orang yang terlibat dalam sistem pembelajaran di suatu perguruan tinggi adalah  dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan lainnya. Adapun material dalam pembelajran meliputi buku-buku, papan tulis, spidol, fotografi, slide, film, audio, dan video. Fasilitas dan perlengkapan terdiri atas ruangan kelas, perlengkapan audiovisual, bahkan juga komputer. Prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, penyediaan untuk praktek, belajar, pengetesan dan penentuan tingkat, dan sebagainya. Sistem pengajaran senantiasa ditandai oleh organisasi dan interaksi antar komponen untuk memberikan pengajaran kepada mahasiswa.
Adapun ciri-ciri sistem pengajaran antara lain adalah sebagai berikut:
1.	Rencana, penataan intensional orang, material dan prosedur yang merupakan unsur sistem pengajaran sesuai dengan suatu rencana khusus, sehingga tidak mengambang .
2.	Kesalingtergantungan (interdependent), unsur-unsur suatu sistem merupakan bagian yang koheren dalam keseluruhan, masing-masing bagian bersifat esensial. Satu sama lain saling memberikan sumbangan tertentu.
3.	Tujuan, setiap sistem pengajaran memiliki tujuan tertentu. Ciri itu menjadi dasar perbedaan antara sistem yang dibuat oleh manusia dan sistem-sistem alami (natural). Sistem yang dibuat oleh manusia, seperti sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem pemerintahan, semuanya memiliki tujuan.
Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkinya. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.
Pembelajaran dan pengajaran di Fakultas Syari’ah dilakukan pada umumnya dengan metode klasik, yaitu dosen menyampaikan materi perkuliahan dengan metode ceramah. Namun demikian, ada juga metode lain yang diterapkan dalam sistem pengajaran di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, antara lain yaitu:
1.	Melakukan kontrak belajar (pada awal pertemuan) dalam rangka menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan Course Outline pembelajaran
2.	Pengenalan konsep baru dapat dilakukan dengan alternatif strategi sebagai berikut :
a.	Dynamic lecturing, ceramah yang diselingi dengan tanya jawab (untuk materi yang diperkirakan baru bagi mahasiswa)
b.	Synergetic Teaching, mensinergikan dua model pembelajaran yang berbeda dalam pemnahasan materi yang sama.
c.	Brain Storming untuk konsep yang tidak asing bagi mahasiswa
3.	Pendalaman/perluasan pemahaman materi dilakukan dengan menggunakan strategi berikut :
a.	Information search, dengan menunjukkan sumber informasinya seperti buku teks, dan handout.
b.	Jigsaw learning, untuk materi yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan tidak mengharuskan urutan penyampaian.
c.	Team quiz, untuk meningkatkan tanggung jawab belajar mahasiswa dalam suasana yang menyenangkan.  Hal ini digunakan untuk materi yang mengandung beberapa segmen.
d.	Student lead discussion, diskusi materi perkuliahan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki mahasiswa.
e.	Reading guide, yaitu bahan-bahan bacaan kepada mahasiswa terkait dengan materi perkuliahan disertai dengan petunjuk untuk memahaminya.
f.	Active debate, yaitu diskusi mahasiswa dengan menonjolkan aspek penguatan argumentasi untuk materi perkuliahan yang mengandung mutli-varians.
4.	Review dapat dilakukan dengan strategi berikut :
a.	Everyone is a teacher here
b.	Pengembangan pemahaman materi dengan melakukan praktek aplikasi teori dan konsep.
5.	Untuk mengembangkan ketrampilan dilakukan praktek aplikasi teori atau konsep, seperti; mencari beberapa contoh “inovasi”, “inovasi dalam berbagai komponen kurikulum”, mengembangkan kurikulum, baik mikro maupun makro, dan yang sejenisnya.
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai pembelajaran efektif dan efisien dibutuhkan pengelolaan sistem pengajran dan komponen pembelajaran secara baik. Dalam pendekatan yang digunakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal telah didukung dengan komponen pembelajaran yang baik, yang meliputi tujuan, metode, media, sarana, lingkungan pembelajaran dan evaluasi.

BAB IV
INTEGRASI KEILMUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM UMUM
DI FAKULTAS SYARI’AH IAIN PURWOKERTO

A.	Landasan Integrasi Keilmuan
Landasan adanya integrasi kelimuan antara ilmu hukum umum dan ilmu hukum syari’ah dapat tercermin dari visi dan misi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa visi Fakultas Syari’ah adalah: “Pada Tahun 2025 Fakultas Syari’ah menjadi fakultas unggulan dalam pengembangan hukum Islam menuju masyarakat berkeadaban”. Sedangkan misi yang diemban oleh Fakultas Syari’ah adalah: 1) menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang hukum Islam secara profesional dalam rangka melahirkan ahli dan atau praktisi di bidang hukum Islam yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan keadilan; 2) mengembangkan penelitian yang inovatif, kreatif, dan profesional di bidang hukum Islam; dan 3) menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang hukum Islam.
Visi dan misi Fakultas Syari’ah tersebut merupakan turunan yang lebih spesifik dari visi dan misi IAIN Purwokerto. Misi IAIN Purwokerto terdiri dari enam butir, tetapi yang secara jelas menyebutkan tentang konsep integrasi keilmuan adalah butir pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam butir pertama disebutkan bahwa misinya adalah “menjadi pusat studi Islam yang inklusif dan integratif”. Sedangkan dalam misi butir ketiga, keempat, dan kelima disebutkan bahwa IAIN Purwokerto mempunyai misi “mempromosikan pesan-pesan Islam”, “membumikan nilai-nilai Islam transformatif”, dan “mengembangkan peradaban Islam Indonesia”. Keberadaan misi dari IAIN Purwokerto cukup menjadi landasan bagi pengembangan keilmuan yang integratif. Dalam hal pengembangan keilmuan hukum Islam, maka Fakultas Syari’ah menjadi institusi dalam IAIN Purwokerto yang memiliki tugas pengembangan keilmuan hukum Islam yang integratif agar sejalan dengan misi yang sudah ditetapkan.
Visi dan misi IAIN Purwokerto dan juga visi dan misi Fakultas Syari’ah sudah mencerminkan upaya untuk melakukan pengajaran Islam di perguruan tinggi dengan pendekatan integrasi keilmuan. Hal ini sejalan dengan trend global dalam studi Islam untuk menyatukan pandangan tentang kesadaran adanya beragam budaya, bahkan dalam masyarakat Muslim sendiri.
Berbagai macam ragam suku bangsa, budaya dan agama sering kali melahirkan berbagai konflik yang mengancam integrasi bangsa. Secara sosiologis, integrasi keilmuan dimaksudkan untuk merubah penilaian sebagian masyarakat yang awalnya beranggapan bahwa sebagian lulusan IAIN Purwokerto kurang mampu menyelesaikan masalah masyarakat. Dengan paradigma kurikulum dan pengajaran yang berperspektif integrasi keilmuan, maka diharapkan penilaian tersebut berubah menjadi lulusan IAIN Purwokerto yang mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat modern sekarang ini.
Kesenjangan antara budaya lokal daerah, budaya nasional Indonesia dan budaya global agama serta ilmu pengetahuan seringkali menghasilkan cara pandang yang saling bertentangan dalam menilai budaya-budaya tersebut, antara yang lokal, nasional, dan global. Bahkan, cara pendang tersebut dapat menghasilkan konflik antar budaya yang berujung pada konflik antar masyarakat. Pendekatan dalam pengkajian Islam secara integratif harus memperhatikan landasan kultural sebagai media di mana ilmu itu berada dan berkembang, dalam hal ini pendidikan tidak boleh mengabaikan budaya lokal dengan hanya menonjolkan budaya global. Jika budaya lokal tidak dijadikan basis pengembangan keilmuan maka akan berdampak pada terjadinya proses elitisme ilmu sehingga ilmu kurang berfungsi dalam kehidupan.
Selain itu, secara filosofis, integrasi keilmuan juga berusaha merumuskan keterpaduan dan keterkaitan antar disiplin ilmu sebagai jembatan untuk memahami kompleksitas hidup manusia, demi meningkatkan kualitas hidup, baik dalam aspek material, moral maupun spiritual.
Pemikiran tentang integrasi keilmuan yang dilakukan oleh kalangan intelektual muslim tidak lepas dari kesadaran beragama. Secara totalitas di tengah ramainya dunia global yang sarat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, umat islam merasa harus dapat menyusul budaya Barat apabila mampu mentransformasikan dan menyerap secara aktual ilmu pengetahuan dalam rangka memahami wahyu, atau mampu memahami wahyu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
Proses integrasi keilmuan tidak lain adalah proses penyatuan pandangan bahwa baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Dengan demikian, integrasi keilmuan sebenarnya merupakan penyatuan konsep keilmuan yang ada dengan konsep yang hakiki yaitu tauhid, kesatuan makna kebenaran dan kesatuan sumber. Dari ketiga proses inilah kemudian diturunkan aksiologi (tujuan), epistemologi (metodologi), dan ontologi (obyek) ilmu pengetahuan.
Dipandang dari sisi aksiologis (tujuan) ilmu dan teknologi harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Artinya ilmu dan teknologi menjadi instrumen penting dalam setiap proses pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia seluruhnya. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka diperlukan suatu upaya mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, sehingga akan tercapailah kemajuan yang seimbang antara kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan  teknologi dengan kemajuan dalam bidang ilmu agama, moral dan etika.

B.	Rancangan Paradigma dan Struktur Keilmuan
Di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, mata kuliah yang terkait dengan ilmu hukum dan ilmu syari’ah dipisahkan sesuai dengan jenis materi yang terkandung di dalam pembahasannya, yaitu ada mata kuliah yang khusus membahas ilmu hukum umum, dan ada mata kuliah yang secara khusus membahas ilmu syari’ah. Namun demikian, ada juga mata kuliah yang bersinggungan antara ilmu hukum umum dan ilmu syari’ah. Dikatakan bersinggungan karena mata kuliah tersebut belum dapat dikatakan bentuk integrasi keilmuan.
Daftar mata kuliah yang membahas ilmu hukum umum adalah sebagai berikut:
1.	Pengantar Hukum Indonesia
2.	Pengantar Ilmu Hukum
3.	Hukum Perikatan/Perjanjian
4.	Hukum Acara Peradilan Agama
5.	Hukum Acara Perdata
6.	Hukum Acara Pidana
7.	Hukum Adat
8.	Hukum Dagang
9.	Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan non-Bank
10.	Hukum Perdata Islam di Indonesia I
11.	Hukum Perdata Islam di Indonesia II
12.	Hukum Perdata
13.	Hukum Pidana I
14.	Hukum Pidana II
15.	Hukum Tata Negara
16.	Advokasi dan Kepengacaraan
17.	Alternative Dispute Resolution
Sedangkan mata kuliah yang secara khusus membahas ilmu syari’ah terdiri dari beberapa disiplin keilmuan dengan daftar mata kuliah sebagai berikut:
1.	Fikih Jinayah
2.	Fikih Mawaris
3.	Fikih Muamalat
4.	Fikih Munakahat
5.	Fikih Siyasah
6.	Fatwa Hukum Islam
7.	Usul Fikih
8.	Qawa'id Fiqhiyyah
9.	Tafsir Ahkam
10.	Hadis Ahkam
11.	Ilmu Falak
12.	Peradilan Islam
13.	Qira'atul Kutub
14.	Sejarah Hukum Islam
Adapun mata kuliah yang dapat dikategorikan sebagai bersinggungan atau gabungan antara ilmu hukum umum dan ilmu syari’ah adalah sebagai berikut:
1.	Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga di Dunia Islam
2.	Problematika Hukum Islam Kontemporer
3.	Problematika Hukum Keluarga Kontemporer di Indonesia
4.	Manajemen Bimbingan Haji
5.	Manajemen Keluarga Sakinah
6.	Manajemen Masjid
7.	Manajemen Wakaf
8.	Manajemen Zakat
9.	Kepenghuluan
10.	Metodologi Penelitian Hukum
11.	Penyelesaian Konflik KDRT

C.	Integrasi Keilmuan Hukum Islam dan Hukum Umum
Untuk mengimplementasikan integrasi keilmuan hukum Islam dan hukum umum perlu dipahami bagaimana hukum tercipta, termasuk hukum Islam. Hukum Islam sebagai norma hukum merupakan dialektika antara adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat dengan ketentuan-ketentuan agama yang berasal dari Tuhan. Dalam realitasnya, hukum Islam yang dihasilkan para ulama selama ini umumnya merupakan hasil pemahaman dan interpretasi para ulama terhadap aturan-aturan partikular dalam al-Qur’an dan bukan terhadap nilai universal yang terkandung di dalamnya. Hal ini mempunyai pengertian bahwa yang menjadi fokus kajian para ulama adalah teks-teks yang berkaitan dengan aturan dan kaidah hukum yang bersifat partikular dalam al-Qur’an dan hadis, dan seringkali mengabaikan aspek-aspek sebab yang terdapat dalam nass-nass al-Qur’an dan hadis tersebut dalam menetapkan suatu hukum atau kaidah dan aturan.
Dengan demikian, fikih sebagai suatu ketentuan hukum yang berasal dari pemahaman para ulama terhadap aturan universal dalam al-Qur’an dan hadis, memiliki makna yang lebih luas dari sekedar hukum. Fikih memiliki norma moral yang kuat di samping sisi norma hukum yang milikinya. Atas dasar itulah maka fikih dalam konteks kajian hukum seharusnya dipahami sebagai norma hukum Islam yang positif, yang berbeda dengan nilai-nilai syari’ah yang ideal, dan juga berbeda dengan adat kebiasaan dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Adat kebiasaan masyarakat merupakan praktek sehari-hari yang hidup secara riil dalam masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang melalui kesadaran kolektif masyarakat itu kemudian menjadi norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini merupakan kenyataan empiris yang berlaku dalam masyarakat. Namun demikian, norma-norma kebiasaan yang menjadi realitas dalam masyarakat ini tidak selalu sesuai dan selaras dengan nilai-nilai syari’ah Islam yang bersifat ideal.
Dalam konteks Indonesia, fikih sebagai norma hukum merupakan seperangkat aturan sebagai hasil dialektika antara nilai-nilai syari’ah dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia, yang dirumuskan secara sadar dan sengaja untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Aturan hukum Islam di Indonesia tersebut di samping secara filosofis harus memuat dan sesuai dengan nilai-nilai syari’ah, juga secara sosiologis harus sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Pengertian hukum Islam seperti ini merupakan landasan konseptual bagi pembentukan ilmu hukum Islam di Indonesia. Di samping itu, pembentukan ilmu hukum Islam juga tidak dapat dilepaskan dari hukum yang berlaku secara formal di masyarakat atau hukum positif Indonesia.
Dalam upaya pembentukan ilmu hukum Islam, perlu ada kajian dan perbandingan dengan hukum positif di Indonesia. Karena itulah perlu adanya kesamaan bahasa hukum, yang dalam hal ini adalah bahasa hukum Islam dan bahasa hukum umum. Penyamaan bahasa ini sangat penting karena Indonesia sedang berupaya membentuk hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Karena itulah, pembentukan ilmu hukum Islam di Indonesia harus dilakukan dalam bentuk integrasi keilmuan antara hukum Islam dan hukum umum (hukum positif di Indonesia), yaitu dengan cara mengkaji hukum Islam dengan menggunakan kerangka dan bahasa ilmu hukum umum, sepanjang tidak merubah aspek-aspek teknis keilmuan hukum Islam itu sendiri.
Untuk kasus integrasi keilmuan di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto dapat dilihat dalam mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia I dan Hukum Perdata Islam di Indonesia II. Adapun isi silabus dari kedua mata kuliah tersebut dibedakan untuk Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah/AS) dan untuk Program Studi Hukum Ekonomi Islam (HES). Adapun isi dari silabi yang dimaksud untuk kedua program studi tersebut dapat dilihat berikut ini.

	1.	Silabus HPII untuk Prodi Hukum Keluarga (AS)
Berdasarkan data dari Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, Matakuliah HPII untuk Prodi Hukum Keluarga (AS) ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu HPII-1 dan HPII-2, dengan masing-masing bobot 2 (dua) SKS (satuan kredit semester). Adapun silabusnya yang berlaku saat ini yaitu silabus tahun 2010-2011 tidak ada perubahan sebagaimana yang berlaku sejak tahun 1999, dengan detilnya sesuai dengan obyek penelitian sebagai berikut:
I.	Mata Kuliah	: Hukum Perdata Islam di Indonesia I
Kode	: SYA.005
Jurusan	: Syari’ah
Prodi	: AS
Program 	: S.1
Bobot 	: 2 sks

II.	Tolok Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar)
1.	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang Hukum Perdata Islam di Indonesia di bidang Perkawinan.
2.	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang tata cara dan prosedur administratif Perkawinan.
3.	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang Talak dan akibat hukum yang ditimbulkannya.
4.	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep dasar iddah.
5.	Mahasiswa mempunyai ketrampilan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan masalah Pernikahan.

III.	Topik Inti Materi Pembelajaran
1.	Pengantar
a.	Pengertian dan ruang lingkup Hukum Perdata Islam di Indonesia
b.	Sumber-sumber Hukum Perdata Islam di Indonesia
2.	Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia dan kedudukannya dalam system hukum nasional
3.	Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI
a.	Latar belakang lahirnya UU No. 1 / 1974 dan KHI
b.	Proses perumusannya
c.	Sistematika dan isinya
4.	Konsep dasar perkawinan menurut UU No. 1 / 1974, KHI dan Fiqh.
5.	Prinsip-prinsip perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
6.	Pendahuluan Perkawinan : Peminangan, syarat-syarat dan akibat hukumnya
7.	Syarat dan rukun serta prosedur perkawinan
8.	Konsep wali nikah dan perempuan-perempuan yang haram dinikahi.
9.	Pencatatan, pencegahan dan pembatalan perkawinan
10.	Perkawinan poligami
a.	Pengertian dan alasan-alasan poligami
b.	Syarat alternatif dan kumulatif dalam poligami
c.	Prosedur poligami
11.	Peceraian
a.	Pengertian dan alasan-alasan perceraian
b.	Taklik thalak
c.	Prosedur perceraian
d.	Rujuk
12.	Akibat perceraian meliputi : pembagian harta bersama dan pemeliharaan anak
13.	Masa Iddah
14.	Nikah hamil dan status anak zina
15.	Dimensi pembaharuan dalam hukum perkawinan

IV.	Referensi 
1.	H. Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
2.	H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
3.	Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1997.
4.	H. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
5.	Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam: Kompetensi PA tentang Perkawinan, Waris, Wasiat Hibah Perwakafan dan Shadaqah, Bandar Maju, Bandung, 1997.
6.	Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Logos, Jakarta, 1999.
7.	Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Yogyakarta, 1997.
8.	Amrullah Ahmad dkk., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
9.	Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 1999.
Adapun silabus matakuliah HPII-2 adalah sebagai berikut:
I.	Mata Kuliah	:	Hukum Perdata Islam di Indonesia II
Kode	:	SYA.101
Jurusan	:	Syari’ah
Program Studi	:	AS
Program	:	S.1
Bobot	:	2 Sks

II.	Tolok Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar)
1.	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang Hukum Perdata Islam di Indonesia di bidang hukum waris, wakaf, wasiat, hibah dan zakat
2.	Mahasiswa memiliki Pengetahuan tentang Tata cara pembagian harta warisan.
3.	Mahasiawa memiliki pengetahuan tentang prosedur dan pengelolaan harta wakaf, wasiat, hibah dan zakat 
4.	Mahasiswa mempunyai ketrampilan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan masalah.

III.	Topik Inti Materi Pembelajaran
1.	Pengantar Hukum Waris
a.	Pengertian  Waris menurut KHI dan Hukum Perdata  (BW)
b.	Urgensi mempelajari hukum waris  dan ruang lingkupnya  
2.	Asas-asas hukum kewarisan
3.	Sebab-sebab dan penghalang kewarisan serta kewajiban ahli waris atas pewaris dan harta peninggalan
4.	Ahli waris dan besarnya bagian masing-masing serta tata cara penghitunganya.
a.	Penyelesaian secara ‘Aul dan radd
b.	Sistem Penggantian tempat dalam pembagian warisan
c.	Dimensi Pembaharuan hukum waris
d.	Reaktualisasi hukum waris
5.	Hibah dan wasiat
a.	Pengertian Hibah dan hubunganya dengan warisan serta penarikan kembali hibah
b.	Pengertian, syarat-syarat dan prosedur wasiat
c.	Pencatatan wasiat dan hibah
d.	Pembatasan harta wasiat, pembatalan  dan pencabutan wasiat
e.	Wasiat wajibah
6.	Dimensi Pembaharuan dalam hukum wasiat dan hibah
7.	Hukum Perwakafan
a.	Pengertian, Fungsi, Unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf.
b.	Kewajiban dan hak Nadzir atas benda wakaf
c.	Prosedur wakaf dan tata cara penarikan kembali harta wakaf
d.	Perubahan, pengawasan  harta wakaf dan penyelesaian harta wakaf
8.	Gagasan-gagasan pembaharuan dalam Hukum Perwakafan
9.	Pengelolaan zakat meliputi: dasar hukum, tujuan dan manajemen zakat

IV.	Referensi
1.	H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992. 
2.	Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1997.
3.	Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Rajawali Press, Jakarta, 1993 
4.	Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
5.	Depag RI, Fiqh Wakaf, Dirtektorat Bimas Islam dan Haji Depag RI, Jakarta, 2003.
6.	Depag RI, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Dirtektorat Bimas Islam dan Haji Depag RI, Jakarta, 2003.
7.	H. Idris Ja’far dan Taufiq Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Pustaka raya, Jakarta, 1995
8.	Bahder Johan Nasution dan Sri warjiyati, Hukum Perdata Islam: Kompetensi PA tentang Perkawinan, Waris, Wasiat Hibah Perwakafan dan Shadaqah, Bandar Maju, Bandung, 1997.
9.	Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Logos, jakarta, 1999.
10.	Dadan Muttaqin (et.al), Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia, UII Press, 1999.
11.	Undang-Undang Nomor: 38 tahun 1999 Tentang Zakat
12.	Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 581 Tahun 1999.

	2.	Silabus HPII untuk Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES)
Mata kuliha HPII 1 untuk program studi HES adalah sama dengan mata kuliah HPII 1 untuk program studi HukumKeluarga di atas, yang berbeda adalah mata kuliah HPII 2. Matakuliah HPII 2 untuk Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) ini mempunyai kode SYA.005 dengan bobot 2 (dua) SKS (satuan kredit semester). Adapun detil silabusnya adalah sebagai berikut:
I.	Mata Kuliah	:	Hukum Perdata Islam di Indonesia II
Kode	:	SYA.005
Jurusan	:	Syari’ah
Program Studi	:	HES
Program	:	S.1
Bobot	:	2 Sks

II.	Tolok Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar)
1.	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang Hukum Perdata Islam di Indonesia meliputi hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan, wasiat dan hibah.
2.	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang tata cara dan prosedur pernikahan, perwakafan, wasiat, hibah dan pembagian harta warisan.
3.	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang ide-ide pembaharuan hukum perdata Islam yang berlaku di Indonesia.
4.	Mahasiswa mempunyai keterampilan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan masalah perniakahan, kewarisan, perwakafan, wasiat dan hibah.

III.	Topik Inti Materi Pembelajaran
1.	Pengantar
a.	Pengertian dan ruang lingkup HPII
b.	Sumber-sumber HPII
c.	Sejarah perkembangan Hukum Islam di Indonesia
2.	Prinsip-prinsip perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
3.	Pendahuluan Perkawinan: peminangan, syarat-syarat dan akibat hukumnya
4.	Syarat dan rukun serta prosedur perkawinan
5.	Pencatatan, pencegahan dan pembatalan perkawinan
6.	Alasan dan prosedur poligami
7.	Perceraian:
a.	Pengertian dan alasan-alasan perceraian
b.	Taklik talak
c.	Prosedur perceraian
d.	Rujuk
8.	Akibat perceraian meliputi: pembagian harta bersama dan pemeliharaan anak
9.	Massa ‘iddah
10.	Hukum Kewarisan
a.	Asas-asas hukum kewarisan
b.	Sebab-sebab dan penghalang kewarisan
c.	Ahli waris dan besarnya bagian masing-masing serta tata cara penghitungannya
d.	Penyelesaian secara ‘aul dan radd
e.	Sistem penggantian tempat dalam pembagian warisan
11.	Hibah dan wasiat
a.	Pengertian hibah dan hubungannya dengan warisan serta penarikan kembali hibah
b.	Pengertian, syarat-syarat dan prosedur wasiat
c.	Pembatasan harta wasiat, pembatalan dan pencabutan wasiat
d.	Wasiat wajibah
12.	Hukum perwakafan
a.	Pengertian, fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf
b.	Kewajiban dan hak nadzir atas benda wakaf
c.	Prosedur wakaf dan tata cara penarikan kembali harta wakaf
d.	Perubahan, pengawasan harta wakaf dan penyelesaian harta wakaf
13.	Gagasan-gagasan pembaharuan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia

IV.	Referensi
1.	H. Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
2.	H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
3.	Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1997.
4.	Adijani Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
5.	Depag RI, Fiqh Wakaf, Direktorat Bimas Islam dan Haji, Jakarta, 2003.
6.	Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam: Kompetensi PA tentang Perkawinan, Waris, Wasiat Hibah Perwakafan dan Shadaqah, Bandar Maju, Bandung, 1997.
7.	Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Logos, Jakarta, 1999.
8.	Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Yogyakarta, 1997.
9.	Amrullah Ahmad dkk., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
10.	Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 1999.

D.	Analisis Terhadap Konsep Integrasi Keilmuan Hukum Islam dan
	Hukum Umum dalam Mata Kuliah di Fakultas Syari’ah
Kurikulum memegang peranan yang sangat penting bagi para peserta didik untuk memahami hubungan dan integrasi keilmuan antara ilmu hukum Islam dan ilmu hukum umum. Kurikulum juga memegang peran yang cukup signifikan dalam mendorong perubahan serta menelaah secara terus-menerus proses perubahan tersebut sehingga berjalan secara alamiyah dan tidak menimbulkan ketegangan (konflik pemahaman) yang berarti. Prinsip-prinsip kesamaan pembahasan hukum harus diintegrasikan dalam kurikulum dan pembelajaran. 
Elliot menyatakan bahwa kurikulum sesungguhnya menggambarkan dan mencerminkan sikap dan pandangan yang ada di kelas, lembaga pendidikan, masyarakat dan bahkan negara mengenai isu-isu tertentu. Memang apabila dilihat secara sepintas, kurikulum tampak hanya sebagai daftar matakuliah, namun apabila dicermati sampai ke silabusnya, maka akan ditemukan beberapa asumsi yang sangat penting, salah satunya adalah pandangan tentang budaya, adat kebiasaan, dan kelas sosial dalam masyarakat.
Dengan demikian, kurikulum integratif seharusnya secara eksplisit membahas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Dengan kata lain, kurikulum yang integratif dalam memberi pemahaman antara norma hukum Islam dan norma hukum umum (hukum positif) tersebut bersifat overt curriculum sehingga tergambar mulai dari tujuan pembelajaran, materi dan topik-topik perkuliahan, bahan bacaan, strategi pembelajaran dan evaluasi, di samping juga hidden curriculum yang disampaikan oleh pengajar di kelas dalam menggunakan strategi pembelajaran dan media yang dipakai, termasuk bahasa komunikasi yang digunakan.
Sebenarnya ada banyak tema-tema pembahasan dalam silabus HPII yang dapat diajarkan dengan pendekatan integrasi keilmuan, karena memang matakuliah HPII ini merupakan matakuliah yang sangat terkait dengan isu-isu hukum, keadilan dan adat kebiasaan masyarakat. Berikut ini adalah analisis terhadap silabus matakuliah HPII yang dipakai di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
Matakuliah HPII di Fakultas Syari’ah diberikan untuk Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah/AS) dan Hukum Ekonomi Syari’ah (HES). Dalam kedua Prodi tersebut, sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahulu, silabus HPII disusun dengan pendekatan normatif, dalam arti materi yang disajikan hanya membahas seputar prosedur pelaksanaan hukum perdata Islam di Indonesia dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang ada, baik dalam masalah pernikahan, waris dan wasiat, maupun hibah dan wakaf.
1.	Matakuliah HPII untuk Program Studi Hukum Keluarga (AS)
Matakuliah HPII untuk program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah/AS) dibagi menjadi dua bagian yang diajarkan dalam 2 (dua) semester. Bagian pertama yaitu matakuliah HPII-1 yang difokuskan pada pembahasan hukum pernikahan, termasuk di dalamnya perceraian. Sedangkan hukum waris, wasiat dan hibah menjadi materi pembelajaran di bagian kedua, yakni matakuliah HPII-2. Masing-masing matakuliah tersebut diajarkan dengan bobot 2 (dua) sks.
a.	Silabus Matakuliah HPII-1
Di dalam silabus HPII-1 disebutkan bahwa tolok ukur indikator kompetensi atau target hasil belajar matakuliah ini adalah:
1.	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang hukum perdata Islam di Indonesia di bidang perkawinan;
2.	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang tata cara dan prosedur administrasi perkawinan;
3.	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang talak dan akibat hukum yang ditimbulkannya;
4.	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep dasar iddah;
5.	Mahasiswa mempunyai keterampilan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan masalah pernikahan.
Dari kelima indikator kompetensi (target hasil belajar) tersebut, dapat ditemukan hal yang mengarah pada integrasi keilmuan hukum Islam dan hukum positif, terutama tentang hukum perkawinan dan prosedur perkawinan di Indonesia. Pemahaman mahasiswa tentang hukum perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi kompetensi mahasiswa yang akan terjun ke masyarakat, berinteraksi dan memecahkan persoalan-persoalan kontemporer yang berkaitan dengan perkawinan. Kompetensi yang berwawasan integratif ini penting dimiliki mahasiswa Fakultas Syari’ah mengingat pembentukan ilmu hukum Islam di Indonesia harus dalam bentuk integratif dengan hukum positif (hukum umum).
Bagian berikutnya dari silabus HPII adalah topik inti materi pembelajaran. Bagian ini pun telah menggambarkan sebuah kurikulum yang integratif karena materi yang tercantum di dalamnya menyebutkan hal-hal yang terkait dengan hukum Islam dan hukum positif secara bersamaan. Pembahasan pertama materi pembelajaran dari silabus HPII adalah pengantar hukum perdata Islam di Indonesia yang mencakup pengertian, ruang lingkup dan sumber-sumbernya. Pembahasan keduanya adalah sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Meskipun bagian kedua materi silabus ini menyebutkan pembahasan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, termasuk latar belakang lahirnya undang-undang perkawinan, namun referensi yang digunakan sama sekali tidak menggunakan sumber-sumber yang kompeten dalam bidang sejarah hukum Islam di Indonesia tersebut, padahal dalam sejarah pembentukan undang-undang perkawinan tahun 1974 jelas sekali ada gesekan dan bahkan konflik pemahaman antara hukum Islam dan hukum umum.
Sedangkan pembahasan ketiga dari materi silabus ini adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam di Indonesia (KHI). Materi ini mencakup tiga tema, yaitu: latar belakang lahirnya UU. No. 1/1974 dan KHI, proses perumusannya, dan sistematika dan isinya. Untuk materi ini, pengajar matakuliah ini seharusnya dapat memasukkan beberapa informasi berkaitan dengan posisi hukum Islam dalam undang-undang perkawinan ketika undang-undang ini dibahas di DPR pada tahun 1970-an.  Dilihat dari referensi yang ada dalam silabus ini, jelas sekali bahwa informasi ini tidak dimasukkan dalam materi pembelajaran. Padahal sejak Undang-Undang Perkawinan disahkan, banyak kalangan umat Islam yang menilai bahwa undang-undang tersebut belum akomodatif terhadap tuntutan mereka untuk lebih banyak lagi mengadopsi hukum perkawinan Islam. Tidak hanya terbatas pada UU No 1 tahun 1974 saja, tetapi banyak pula kritik yang dialamatkan pada KHI yang dikatakan oleh sebagian kalangan lebih banyak mengandung unsur hukum adatnya daripada hukum Islam itu sendiri.
Materi pembelajaran yang keempat sampai kedelapan meliputi dasar perkawinan baik dalam perundang-undangan maupun fikih, dengan materi keempat berupa pembahasan tentang konsepsi dasar perkawinan menurut UU No. 1/1974, KHI dan fikih, sedangkan yang kelima adalah prinsip-prinsip perkawinan dalam UU No. 1/1974 dan KHI, dan yang keenam adalah pendahuluan perkawinan, meliputi peminangan, syarat-syarat dan akibat hukumnya. Materi pembelajaran tersebut dilanjutkan dengan materi ketujuh dan kedelapan berkaitan dengan syarat dan rukun nikah dan konsep wali nikah dan perempuan-perempuan yang haram dinikahi.
Kelima materi tersebut sarat dengan pembahasan yang bernuansa integrasi keilmuan, namun demikian silabus ini tidak memberikan referensi yang memadai untuk membahas materi tersebut dari sudut pandang integratif. Nampaknya materi pembahasan ini hanya mengacu pada perundang-undangan semata ditambah dengan sumber-sumber fikih yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Padahal fikih pernikahan mengandung banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Sebagai contoh salah satu aspek dalam pernikahan yang menjadi perdebatan di kalangan ahli fiqh adalah masalah perwalian, apakah perwalian merupakan syarat pernikahan ataukah tidak. Malik dan Syafi'i menganggap perwalian sebagai salah satu syarat keabsahan dalam pernikahan. 'Abd al-Rahman al-Jaziri bahkan menyebutkan bahwa perwalian merupakan rukun pernikahan dalam mazhab Syafi'i dan Maliki dan hanya menjadi salah satu syarat dalam mazhab Hanbali. Abu Hanifah membatasi syarat perwalian ini hanya bagi mereka yang masih kecil atau yang dalam kondisi tidak waras (majnun). Dengan demikian, dalam pandangan mazhab Hanafi, orang yang telah dewasa apakah ia gadis ataukah janda tidak memerlukan wali dalam pernikahan. Abu Hanifah menganggap keabsahan pernikahan seseorang tanpa wali sepanjang kedua mempelai berada dalam kafa'ah. Bagi Abu Hanifah, yang menjadi syarat keabsahan adalah kafa'ah tersebut, bukan perwalian. Dalam hukum positif masalah wali nikah sama sekali tidak dijadikan syarat sah suatu perkawinan, karena orang yang menikah sudah dianggap sebagai orang dewasa yang dapat bertindak hukum secara mandiri atas namanya sendiri.
Jika mengacu pada peraturan di Indonesia, yang banyak merujuk aturan fikih mazhab al-Syafi'i, maka jelas sekali bahwa seorang perempuan dalam prosesi akad nikah, tidak diakui sebagai subyek yang mandiri, sehingga mengharuskan keberadaan pihak lain berbicara atas nama dirinya. Bukan itu saja, perempuan juga tidak memiliki otoritas sebagai saksi dalam pernikahan, apalagi menjadi "wali" dalam pernikahan. Sebagaimana aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19, 20, 21 dan 25. Selain itu, satu hal yang perlu dikritisi juga adalah inkonsistensi konsep perwalian dalam UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) Bab XI tentang Perwalian, pasal 50-54 dan KHI Bab XV tentang Perwalian pasal 107 sampai 112. Beberapa pasal tersebut mengindikasikan adanya otoritas perempuan menjadi wali terhadap anak, kecuali pada saat akad nikah, yang hal ini berbeda dengan hukum Islam (fikih).
Adapun materi kesembilan adalah pencatatan, pencegahan dan pembatalan perkawinan. Materi perkuliahan ini seharusnya tidak hanya difokuskan pada aspek legalitas suatu pernikahan, tetapi juga melihat pada aspek sosiologis atau fenomena yang terjadi di masyarakat terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah pencatatan pernikahan. Pernikahan di bawah tangan (nikah sirri) masih banyak terjadi di masyarakat dengan berbagai macam alasan. Hal ini perlu menjadi bahan pembelajaran dalam silabus perkuliahan, karena di dalam silabus HPII-1 tidak didapati satu referensi pun yang menyediakan pembahasan tersebut. Fenomena pernikahan di bawah tangan merupakan indikasi adanya pemahaman yang terpisah antara hukum Islam di satu sisi dan hukum positif (hukum Negara) di sisi yang lain.
Di Indonesia, menurut Nurun Najwah, pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dikategorikan dalam empat macam: (1) berbenturan dengan aturan yang berlaku untuk menghindari prosedur yang berbelit-belit (2) faktor psikologis, belum benar-benar siap untuk mandiri (3) faktor ekonomi (4) faktor tradisi. Implikasi positif yang dirasakan dua mempelai adalah dari segi kemudahan, kepraktisan dan ekonomis. Namun, implikasi negatif yang ditimbulkan lebih banyak. Dari aspek hukum, nikah sirri dianggap sah secara hukum agama, namun tidak mendapat kepastian hukum menurut hukum positif, sebagaimana tertuang dalam UU no. 1 tahun 1974. Ketidakpastian hukum mengenai status pernikahan mereka di mata hukum positif mengakibatkan tidak terjaminnya hak-hak dan kewajiban suami, isteri, dan anak.
Materi pembelajaran kesepuluh adalah perkawinan poligami yang meliputi pengertian dan alasan-alasan poligami, syarat alternatif dan kumulatif dalam poligami, dan prosedur poligami. Materi ini termasuk pembahasan yang sangat terkait dengan pemahaman integratif keilmuan antara hukum Islam dan hukum umum, sehingga jika tidak disampaikan dengan baik maka materi ini dianggap tidak sejalan dengan visi dan misi dari Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto. Poligami sendiri seringkali dipraktekkan dengan melihat keabsahan secara agama, tetapi mengabaikan aturan hukum positif. Masalah alasan-alasan poligami dalam UU Perkawinan dan prosedur pengajuan izin poligami di pengadilan juga perlu mendapat perhatian dalam pembelajaran dengan menekankan pada pendekatan integratif. Banyak referensi mengenai hal-hal tersebut, tetapi silabus HPII-1 yang berlaku di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto tidak menggunakannya sama sekali. Hal ini terlihat, setidaknya, dari daftar referensi yang disebut dalam silabus.
Materi pembelajaran kesebelas adalah perceraian dengan cakupan pembahasan meliputi pengertian dan alasan-alasan perceraian, taklik talak, prosedur perceraian, dan rujuk; sedangkan materi yang keduabelas adalah akibat perceraian meliputi pembagian harta bersama dan pemeliharaan anak, sedangkan materi ketigabelasnya adalah masa ‘iddah. Persoalan cerai ini seharusnya menjadi pembahasan yang komprehensif dengan menggunakan tinjauan sosiologis dan membaca nash-nash al-Qur’an maupun hadis secara kontekstual. Dengan pendekatan sosiologis dan pembacaan nash secara kontekstual diharapkan bisa melihat keseimbangan hak antara suami dan isteri dalam masalah cerai ini. Dalam ajaran fikih, masalah cerai menjadi masalah yang mudah dilakukan karena cerai (talak) dianggap sebagai hak suami, bahkan laki-laki berhak menceraikan isterinya dengan atau tanpa alasan. Hal ini perlu pemahaman yang lebih bersifat integratif antara keberadaan hukum talak dalam fikih dan aturan perceraian dalam hukum positif agar tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah dan tidak terkait satu sama lain.
Materi keempatbelas adalah nikah hamil dan status anak zina. Materi pembelajaran ini tidak semata-mata merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi juga harus diselaraskan dengan hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan dipraktekkan oleh masyarakat, terlebih lagi setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang anak yang sah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang membahas tentang penisbatan seorang anak yang lahir di luar perkawinan hanya dengan ibunya sudah dibatalkan dan menggantinya dengan ketentuan sebagai berikut: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”
Materi terakhir, yang kelimabelas, membahas dimensi pembaharuan dalam hukum perkawinan. Materi ini sangat baik dan idealistik. Namun demikian, jika pengajarannya tidak menggunakan pendekatan integratif keilmuan, maka dapat dikatakan materi ini tidak mengajarkan pembaharuan dalam hukum perkawinan sama sekali. Peneliti juga tidak melihat adanya referensi yang baik di dalam silabus HPII-1 untuk materi ini. Padahal masalah pembaharuan hukum perkawinan jelas sangat terkait dengan cara pandang integratif antara ilmu hukum Islam dan ilmu hukum umum.
b. Silabus Matakuliah HPII-2
Matakuliah HPII-2 ini difokuskan pada pembahasan hukum waris, wasiat, hibah, wakaf dan pengelolaan zakat. Di dalam silabus HPII-2 disebutkan bahwa tolok ukur indikator kompetensi atau target hasil belajar matakuliah ini adalah:
1.	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang Hukum Perdata Islam di Indonesia di bidang hukum waris, wakaf, wasiat, hibah dan zakat
2.	Mahasiswa memiliki Pengetahuan tentang Tata cara pembagian harta warisan.
3.	Mahasiawa memiliki pengetahuan tentang prosedur dan pengelolaan harta wakaf, wasiat, hibah dan zakat 
4.	Mahasiswa mempunyai ketrampilan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan masalah waris, wakaf, wasiat, hibah dan zakat.
Topik inti materi pembelajaran matakuliah ini terdiri dari 9 (sembilan) poin. Empat topik pertama membahas hukum waris. Keempat topik tersebut meliputi pengantar hukum waris, asas-asas hukum kewarisan, sebab-sebab dan penghalang kewarisan serta kewajiban ahli waris atas pewaris dan harta peninggalan, dan ahli waris dan besarnya bagian masing-masing serta tata cara penghitunganya. Sedangkan topik pembahasan berikutnya (topik kelima) adalah hibah dan wasiat, yang diikuti dengan dimensi pembaharuan dalam hukum wasiat dan hibah sebagai topik keenam.
Materi selanjutnya berkaitan dengan hukum wakaf dan zakat dengan rincian sebagai berikut: materi pembahasan ketujuh adalah Hukum Perwakafan, kedelapan adalah Gagasan-gagasan pembaharuan dalam Hukum Perwakafan, dan kesembilan adalah Pengelolaan zakat meliputi dasar hukum, tujuan dan manajemen zakat. Ketiga materi pembahasan ini banyak bersinggungan dengan hal-hal yang terkait dengan konsep integrasi keilmuan.
Dilihat dari topik-topik materi pembelajaran matakuliah HPII-2 tersebut, nampak bahwa matakuliah ini diajarkan dengan menggunakan pendekatan legal formal, yaitu hanya mengkaji materi perkuliahan dari aspek ketersediaan aturan perundang-undangan dalam masalah hukum waris. Padahal hukum waris Islam yang diberlakukan di Indonesia yang mengacu pada KHI masih didasarkan pada konsep-konsep hukum waris dari kitab-kitab fikih klasik. Hal ini tentu berbeda jika mengkaji hukum waris Islam dari perspektif sosiologis yang banyak dipakai dalam penafsiran ketentuan hukum waris yang ada dalamal-Qur’an maupun hadis.
Jika saja materi perkuliahan hukum waris ini dikaji dengan menggunakan pendekatan sosiologis, maka diharapkan dapat memberi wawasan bagi mahasiswa terhadap cara penafsiran hukum waris yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Hal ini penting dilakukan mengingat hukum waris merupakan hukum yang berasal dari masyarkat dengan ukuran keadilan yang mereka sendiri rasakan. Hal ini berbeda jika hukum waris itu didatangkan dari masyarakat lain dengan ukuran keadilan yang berbeda. Misalnya saja hukum waris yang berdasarkan agama. Banyak masyarakat Muslim di Indonesia yang secara “diam-diam” meninggalkan hukum waris Islam dengan cara membagikan harta mereka kepada anak-anaknya sebelum meninggal. Hal ini dilakukan seringkali disebabkan karena hukum waris Islam memberi porsi yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan, padahal dalam masyarakat Muslim modern sekarang ini, terutama di Indonesia, tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam ekonomi rumah tangga telah mengalami pergeseran dari konsep lama yang tradisional. Secara tradisional laki-laki dikonsepkan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga. Di masa modern sekarang ini, pandangan tersebut telah berubah, di mana perempuan banyak yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Perempuan pergi keluar rumah untuk mencari nafkah dalam rumah tangga sekarang sudah banyak dijumpai dalam tata kehidupan masyarakat modern. Budaya yang laki-laki sentris kini telah bergeser kepada budaya persamaan hak maupun kewajiban, yaitu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang telah memunculkan isu keadilan gender yang mengedepankan pada persamaan berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. Apabila kewajibannya berubah maka haknya pun sudah barang tentu berubah pula. Menyesuaikan dengan perkembangan struktur dalam masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakatlah yang menjadi subyek dalam hukum. Dengan demikian hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan aktifitas masyarakat dalam menjalankan perbuatan hukum.
Oleh karena itu, cara pandang terhadap hukum waris, antara konsep fikih dan konsep hukum adat dan hukum Barat yang berlaku di Indonesia perlu diintegrasikan, sehingga pemahaman terhadap hukum waris Islam pun dituntut pula untuk memperhatikan aspek-aspek sosiologis, bukan hanya semata teologis. Konsep inilah yang seharusnya diberikan kepada mahasiswa sebagai dasar pengetahuan dalam memahami hukum waris. Suatu konsep yang megganggap semua manusia mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, di mana masyarakat luas pun telah merespon perubahan ini dengan cara menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris karena berkenaan dengan tanggung jawab yang diembannya.
Pola penafsiran yang demikian bermuara pada pengertian hukum adil dipandang dari dua segi sebagaimana konsep keadilan Hans Kelsen, yaitu keadilan rasional dan keadilan metafisis. Keadilan rasional adalah konsep keadilan yang tercermin secara sosiologis dan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan keadilan metafisis mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi yang lebih bersifat transcendental. Dalam kewarisan, keadilan rasional terbentuk oleh pola budaya dan perilaku serta pandangan empirik manusia tentang nilai keadilan secara umum. Sedangkan keadilan metafisis yang ditawarkan adalah keadilan yang terpancar dari pedoman dasar sumber keadilan metafisis itu sendiri, yaitu al-Qur’an.
2. Matakuliah HPII untuk Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah
Dalam program studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES), matakuliah HPII ini membahas hampir semua materi hukum yang termasuk ke dalam cakupan hukum perdata Islam yang berlaku di Indonesia, yaitu perkawinan, kewarisan, perwakafan, wasiat dan hibah. Karena itu, silabus HPII dalam Prodi MUA ini termasuk silabus yang sangat padat. Dengan 2 (dua) sks, cakupan pembahasannya sangat luas, sehingga silabus ini terkesan menyederhanakan pembahasan-pembahasan materi perkuliahan yang seharusnya menjadi kompetensi mahasiswa.
Di dalam tolok ukur indikator kompetensi atau target hasil belajar matakuliah HPII untuk Prodi HES ini juga terkesan memaksakan mahasiswa menguasai empat macam jenis hukum hanya dalam 2 (dua) sks saja. Target hasil belajar yang dituntut oleh silabus ini adalah sebagai berikut:
1.	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang Hukum Perdata Islam di Indonesia meliputi hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan, wasiat dan hibah.
2.	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang tata cara dan prosedur pernikahan, perwakafan, wasiat, hibah dan pembagian harta warisan.
3.	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang ide-ide pembaharuan hukum perdata Islam yang berlaku di Indonesia.
4.	Mahasiswa mempunyai keterampilan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan masalah perniakahan, kewarisan, perwakafan, wasiat dan hibah.
Keempat target belajar tersebut terlihat sangat padat dengan beberapa jenis hukum yang berbeda. Meskipun semuanya termasuk ke dalam hukum perdata Islam yang berlaku di Indonesia, jika diajarkan hanya dalam waktu satu semester dan 2 (dua) sks, jelas akan membebani mahasiswa. Belum lagi jika mengkaji materi-materi itu bukan hanya dari aspek pengkajian formal perundang-undangan, tetapi juga menggunakan pendekatan-pendekatan sosiologis dan agama (fikih).
Dengan padatnya materi yang disajikan dalam silabus HPII untuk Prodi HES ini, jelas akan mengurangi lama pengajaran di dalam kelas untuk tiap-tiap sub-bahasan. Mahasiswa bukan hanya dituntut untuk menguasai lima bidang hukum (perkawinan, waris, perwakafan, wasiat dan hibah) secara formalistik, tetapi juga diharapkan memiliki pengetahuan tentang ide-ide pembaharuan di masing-masing bidang hukum tersebut.
Di antara ide pembaharuan hukum perdata Islam adalah dengan memasukkan konsep integrasi keilmuan, yaitu menguji keniscayaan diterapkannya hukum-hukum perdata Islam ke dalam hukum nasional dengan tidak meninggalkan metodologi yang telah dibangun oleh ulama-ulama Islam, yaitu ushul fiqh dan tafsir. Keempat indikator kompetensi (target hasil belajar) yang telah disebutkan di atas, sudah dapat mengarahkan pengetahuan yang bersifat integratif antara ilmu hukum Islam dan ilmu hukum umum.
Materi pertama matakuliah HPII untuk Prodi HES ini didahului dengan pengantar yang meliputi pengertian dan ruang lingkup Hukum Perdata Islam di Indonesia, sumber-sumber hukum perdata Islam di Indonesia, dan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia.
Adapun materi pembelajaran berikutnya berisi hukum-hukum dan peraturan tentang perkawinan, terutama yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Materi tentang hukum perkawinan ini termuat dalam materi yang kedua sampai kesembilan. Materi hukum perkawinan ini terlihat sangat padat, terutama jika dibandingkan dengan materi yang ada dalam silabus untuk Prodi AS di mana hampir semua materi pembelajarannya berupa hukum perkawinan.
Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa silabus matakuliah HPII untuk Prodi AS, yang nota bene seluruhnya membahas hukum perkawinan, beberapa materi belum mengakomodasi pendekatan integratif keilmuan di dalam kurikulumnya. Terlebih lagi dengan silabus matakuliah HPII untuk Prodi HES yang pembahasan hukum perkawinan di dalamnya sangat padat, untuk tidak mengatakan ringkas. Dengan demikian, jelas sekali bahwa bagian hukum perkawinan dalam topik inti materi pembelajaran matakuliah HPII untuk Prodi HES ini kurang mengakomodasi pendekatan integratif ataupun mengenalkan kepada mahasiswa perihal integrasi keilmuah hukum Islam di bidang perkawinan dengan hukum positif di Indonesia. Demikian juga dengan materi berikutnya yang meliputi hukum kewarisan (materi kesepuluh), hibah dan wasiat (materi kesebelas), hukum perwakafan (materi keduabelas), dan materi terakhir (ketigabelas) yang membahas gagasan-gagasan pembaharuan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia.
Dalam materi hukum kewarisan, sebagai contoh, tidak dibahas sama sekali latar belakang sosiologis (asbab an-nuzul ataupun asbab al-wurud) penentuan hukum waris menurut Islam yang tercantum dalam nash-nash al-Qur’an maupun hadis, sehingga pembacaan tekstual atas nash-nash hukum waris tersebut sangat jelas dan ebih bersifat doktriner tanpa ada penjelasan aspek sosiologis. Pembahasan materi hukum waris hanya sebatas memperkenalkan mahasiswa terhadap aturan-aturan waris menurut hukum Islam (fikih) dan tata cara penyelesaian kasus waris. Materi dalam pembahasan ini hanya meliputi: asas-asas hukum kewarisan, sebab-sebab dan penghalang kewarisan, ahli waris dan besarnya bagian masing-masing serta tata cara penghitungannya, penyelesaian secara ‘aul dan radd, dan system penggantian tempat dalam pembagian warisan.
Demikian juga dengan materi pembelajaran terakhir, yaitu gagasan-gagasan pembaharuan dalam hukum perdata Islam di Indonesia. Tidak disebut satupun gagasan seperti apa yang perlu dilakukan untuk melakukan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Tidak ada juga buku yang disebut dalam daftar referensi yang menunjukkan pembaharuan hukum Islam dengan pendekatan integrasi keilmuan. Padahal membahas wacana pembaharuan hukum Islam sangat terkait dengan aspek-aspek sosiologis dan politis dan terkait dengan kebijakan perundang-undangan dan hukum nasional.

BAB V
PENUTUP

A.	Kesimpulan
Dari uraian di bab-bab sebelumnya dengan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
1.	Landasan adanya integrasi kelimuan antara ilmu hukum umum dan ilmu hukum syari’ah di Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto dapat tercermin dari misi IAIN Purwokerto terutama butir pertama, yaitu “menjadi pusat studi Islam yang inklusif dan integratif”. Visi dan misi IAIN Purwokerto dan juga visi dan misi Fakultas Syari’ah sudah mencerminkan upaya untuk melakukan pengajaran Islam di perguruan tinggi dengan pendekatan integrasi keilmuan. Hal ini sejalan dengan trend global dalam studi Islam untuk menyatukan pandangan tentang kesadaran adanya beragam budaya, bahkan dalam masyarakat Muslim sendiri. Adapun rancangan paradigma dan struktur keilmuan di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, mata kuliah yang terkait dengan ilmu hukum dan ilmu syari’ah dipisahkan sesuai dengan jenis materi yang terkandung di dalam pembahasannya, yaitu ada mata kuliah yang khusus membahas ilmu hukum umum, mata kuliah yang secara khusus membahas ilmu syari’ah, dan juga mata kuliah yang bersinggungan antara ilmu hukum umum dan ilmu syari’ah. Untuk yang terakhir,dikatakan bersinggungan karena mata kuliah tersebut tidak sepenuhnya menerapkan konsep integrasi keilmuan.
2.	Di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, mata kuliah yang terkait dengan ilmu hukum dan ilmu syari’ah dipisahkan sesuai dengan jenis materi yang terkandung di dalam pembahasannya. Ada 17 (tujuh belas) mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu hukum umum, 14 (empat belas) mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu hukum Islam, dan 11 (sebelas) mata kuliah yang dapat dikatakan bersinggungan antara hukum umum dan hukum Islam. Baik dalam kategori pertama maupun kedua, mata kuliahnya tidak mencerminkan pola integratif antara keilmuan hukum Islam dan hukum umum. Relasi kedua kategori mata kuliah tersebut bersifat independen dan tidak saling bersinggungan, serta diajarkan dengan tidak saling melengkapi satu sama lain. Sedangkan mata kuliah kategori ketiga lebih mendekati konsep integratif meskipun tidak sepenuhnya. Penggunaan istilah-istilah bahasa hukum antara hukum Islam dan hukum umum masih menjadi hal yang berbeda dan tidak ada upaya penyamaan.
3.	Berdasarkan analisis terhadap mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia I dan II, dapat disimpulkan bahwa kurikulum, silabi, dan sistem pengajaran yang menjadi dasar perkuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tidak menggambarkan adanya konsep integrasi keilmuan antara hukum Islam dan hukum umum, padahal misi IAIN Purwokerto sendiri menuntut hal tersebut. Cara pandang terhadap hukum Islam belum diintegrasikan dengan hukum umum, sehingga pemahaman terhadap kedua jenis hukum tersebut lebih bersifat independen dan terpisah, serta dalam pengajarannya kurang mengakomodasi pendekatan integratif ataupun mengenalkan kepada mahasiswa perihal integrasi keilmuah hukum Islam dengan hukum umum (hukum positif) di Indonesia.

B.	Rekomendasi
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam sebenarnya berpotensi untuk dapat mengembangkan kurikulum perkuliahan yang sesuai dengan misi IAIN Purwokerto itu sendiri, yaitu melakukan integrasi keilmuan Islam dan keilmuan umum. Namun demikian, dari pengungkapan hasil penelitian di atas, masih memerlukan banyak upaya untuk memenuhinya. Salah satunya adalah dengan memperbaiki silabus tiap-tiap matakuliah agar lebih mengakomodasi pendekatan integratif, terutama terhadap materi-materi perkuliahan yang berkaitan dengan ilmu hukum, baik mata kuliah ilmu hukum umum maupun mata kuliah ilmu hukum Islam (kesyari'ahan). Hal ini perlu dilakukan agar terbangun keselarasan antara diskursus ilmu hukum Islam dan ilmu hukum umum, sehingga mahasiswa dapat dipahami kedua jenis ilmu hukum tersebut secara integratif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Amin. “Agama, Ilmu dan Budaya: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Keilmuan”, makalah dipresentasikan dalam pidato di depan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Yogyakarta, 17 Agustus 2013.
Abdullah, M. Amin. “Etika Tauhidik sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama (Dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke Arah Teoantroposentrik–Integralistik)” dalam Jarot Wahyudi dkk (Eds.), Menyatukan Kembali Ilmu–Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003.    
Abdullah, M. Amin. “Muhammadiyah di Tengah Pluralitas Keberagamaan” dalam Edy Suandi Hamid, dkk. (ed.), Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah Pada Era Multiperadaban. Yogyakarta: UII Press, 2000.
Abdullah, M. Amin. “Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multirelijius”, dalam Akh. Minhaji, dkk. Antologi Hukum Islam. Yogyakarta: PPS UIN Suka, 2015.
Abdullah, M. Amin. Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Abdullah, M. Amin. Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Anshari, Abdul Ghofur. Filsafat Hukum Kewarisan Islam. Yogyakarta UII Press 2005.
Apeldorn, L.J. van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradya Paramitan 1975.
Arifin, Busthanul. “Supremasi Hukum di Indonesia”, dalam A. Qodri Azizy, et.al., Membangun Integritas Bangsa. Jakarta: Renaisan, 2004.
Arifin, Busthanul. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Azizy, A. Qodri. “Pengembangan Fakultas, Program Studi, dan Disiplin Ilmu di IAIN”, Makalah disampaikan pada “Bedah Buku dan Simposium Nasional Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman di PTAI”, tanggal 10-11 Juli 2003 di IAIN Walisongo Semarang.  
Azizy, A. Qodri. Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, cet. 1. Jakarta: Teraju, 2004.
Azizy, A. Qodri. Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Derag RI, 2003.
Azizy, A. Qodri, et.al. Membangun Integritas Bangsa. Jakarta: Renaisan, 2004.
Azra, Azyumadi. “Pengelompokan Disiplin Ilmu Agama Perspektif IAIN”, dalam M. Amin Abdullah, dkk, Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi. Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
Azra, Azyumardi. “Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman”, Makalah disampaikan pada “Bedah Buku dan Simposium Nasional Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman di PTAI”, tanggal 10-11 Juli 2003 di IAIN Walisongo Semarang. 
Elliot, S.N., dkk. Educational Psychology. Madison: Brown & Benchmark, 1999.
Faiz, Fahrudin. “Mengawal Perjalanan Sebuah Paradigma” dalam Fahrudin Faiz (ed.), Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi. Yogyakarta: SUKA Press, 2007.
Gautama, Sudargo. Pembaharuan Hukum di Indonesia, cet. 2. Bandung: Alumni Press, 1973.
Jarot Wahyudi dkk (Eds.), Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003. 
Jaziri, ‘Abd al-Rahman al-. Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Kuntowijoyo. Islam sebagai Ilmu. Jakarta: Penerbit: Teraju, 2005.
Laporan Hasil Seminar Nasional “Reformulasi pembidangan Ilmu di PTAI” di Yogyakarta pada tanggal 5-6 November 2003. 
M. Atho Mudzhar, “Studi Hukum Islam dengan pendekatan Sosiologi”, pidato pengukuhan guru besar madya dalam ilmu Sosiologi Hukum Islam, disampaikan di hadapan rapat senat terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 15 September 1999.
Madjid, Nurcholish. Islam Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Paramadina, 2000.
Minhaji, Akh. “Hukum Islam antara Sakralitas dan Profanitas: Persepktif Sejarah Sosial”, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 25 September 2004.
Minhaji, Akh. “Transformasi Akademik UIN Sunan Kalijaga (Refleksi Awal tentang Sejumlah Hal Penting)”, dalam Minhaji, Akh. dkk., Antologi Hukum Islam. Yogyakarta: PPS UIN Suka, 2015.
Minhaji, Akh. “Transformasi IAIN Menuju UIN: Sebuah Pengantar” dalam Jarot Wahyudi dkk (Eds.), Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu  Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003. 
Minhaji, Akh. dan Kamaruzzaman BA, Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003.  
Naim, Muchtar. “Epstemologi dan Paradigma Ilmu-Ilmu sosial dalam Perspektif Pemikiran Islam” dalam Jarot Wahyudi dkk (Eds.). Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003.
Najib, Agus Muhammad. Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional. Jakarta: Kemenag R.I., 2011.
Najib, Agus Muhammad. “Interkoneksitas Keilmuan Hukum Islam dengan Hukum Umum di Indonesia: Menyatukan Pokok Bahasan, Menyelaraskan Bahasa”, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, No. 2, Mei–Agustus 2008.
Najwah, Nurun. "Benarkah Nikah Sirri dibolehkan?" dalam Telaah Ulang Wacana Seksualitas. Yogyakarta: PSW IAIN Su-Ka dan CIDA, 2004.
Nasr, Seyyed Hossein. Intelektual Islam: Teologi, Filsafat dan Gnosis, terj. Suharsono dan Djamaluddin MZ. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Rahman, Fazlur. Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
Rahman, Fazlur. Islam, terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 2000.
Rifai, Nurlena, dkk. “Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum di UIN se-Indonesia: Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan UIN dalam Kurikulum dan Proses Pembelajaran”, Tarbiya, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.
Rusyd, Ibnu. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Jakarta: UI-Press, 1991.
Tim Penyusun, Panduan Akademik IAIN Purwokerto 2015-2016. Purwokerto: STAINPress, 2015.
UIN Sunan Kalijaga, “Rekaman Proses” Lokakarya Penyusunan Desain Keilmuan Integratif Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Senin 28 Juni 2004.
Wahidin, Samsul, dan Abdurrahman. Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 1984.
Zulkarnain, Iskandar, dan Zarkasji Abdul Salam (ed.). Pembidangan Ilmu Agama Islam pada Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995.
Zulkarnain, Iskandar, dan Zarkasji Abdul Salam (Eds.). Pembidangan Ilmu Agama Islam pada Perguruan Tinggi Aagama Islam di Indonesia. Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1995. 

JADWAL PENELITIAN

Upaya Integrasi Keilmuan Hukum Islam dan Hukum Umum di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

No.	Kegiatan	Bulan ke-	
		1	2	3	4	5	6	
1	Penyusunan proposal	x						
2	Revisi proposal		x					
3	Pengumpulan data		x	x				
4	Pengolahan data			x	x			
5	Analisis data				x	x		
6	Membuat draft laporan penelitian				x	x	x	
7	Penyempurnaan laporan penelitian					x	x	

Proses penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 6 bulan, dimulai dari saat penyerahan proposal penelitian, yaitu tanggal 15 Februari 2016 dan diakhiri dengan penyerahan laporan hasil penelitian tanggal 12 Agustus 2016.