RINGKASAN LAPORAN PENELITIAN

UPAYA INTEGRASI KEILMUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM UMUM DI FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Disusun oleh:

Bani Syarif Maula, M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016

ABSTRAK
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perlu melakukan perubahan mendasar secara paradigmatik dalam memandang ilmu-ilmu keislaman, sehingga dapat menjawab problem-problem keilmuan yang dikhotomis, baik di lingkungan PTKI maupun di Indonesia pada umumnya. Visi dan misi IAIN Purwokerto dan juga visi dan misi Fakultas Syari’ah sudah mencerminkan upaya untuk melakukan pengajaran Islam dengan pendekatan integrasi keilmuan, sehingga untuk melihat sejauh mana kajian Islam di Fakultas Syari'ah yang sesuai dengan misi IAIN Purwokerto tersebut, yakni terwujudnya kajian keilmuan non-dikhotomik, perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini membahas secara spesifik upaya integrasi antara keilmuan hukum Islam dan hukum umum di Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Hal ini penting dilakukan karena masih ada kesenjangan antara hukum Islam dan hukum umum di Indonesia, padahal dua tradisi hukum tersebut bersama-sama dengan tradisi hukum adat, merupakan bahan bagi pembentukan hukum nasional.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan filosofis. Sumber data dari penelitian ini adalah dokumen bidang akademik yang berkaitan dengan paradigma keilmuan, perumusan kurikulum, silabi dan juga sistem pengajaran. Penelitian ini berkesimpulan bahwa rancangan paradigma dan struktur keilmuan di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto yang terkait dengan ilmu hukum dan ilmu syari’ah dipisahkan sesuai dengan jenis materi yang terkandung di dalam pembahasannya, yaitu ada mata kuliah yang khusus membahas ilmu hukum umum, mata kuliah yang secara khusus membahas ilmu syari’ah, dan juga mata kuliah yang bersinggungan antara ilmu hukum umum dan ilmu syari’ah. Untuk yang terakhir, dikatakan bersinggungan karena mata kuliah tersebut tidak sepenuhnya menerapkan konsep integrasi keilmuan. Kurikulum, silabi, dan sistem pengajaran di Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tidak menggambarkan adanya konsep integrasi keilmuan antara hukum Islam dan hukum umum, padahal misi IAIN Purwokerto sendiri menuntut hal tersebut.

Kata kunci:	integrasi keilmuan, hukum Islam, hukum umum, hukum positif, fakultas syari’ah, kurikulum

UPAYA INTEGRASI KEILMUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM UMUM
DI FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Bani Syarif Maula

A. Pendahuluan
Pusat kajian ilmu keislaman di Indonesia saat ini berada di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dalam berbagai jenis lembaga pendidikannya, baik berupa universitas, institut maupun sekolah tinggi. Karena itulah peningkatan kualitas akademik menjadi hal yang perlu dilakukan ketika dihadapkan pada realitas global yang penuh persaingan dan tantangan. Hal ini karena Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia umumnya menghadapi beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan, apabila ingin menjadi perguruan tinggi yang diminati dan disegani secara keilmuan. Tantangan tersebut antara lain adalah pertama, adanya dikhotomi keilmuan antara “ilmu-ilmu agama” dan “ilmu-ilmu umum”, khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, kedua, ilmu-ilmu yang diajarkan di PTKI dianggap kurang relevan dengan realitas kekinian, ketiga, program-program studi yang ditawarkan belum banyak merespon tantangan dan kebutuhan masyarakat kontemporer. PTKIN di Indonesia, baik Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) maupun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan problem dan tantangan itu, karena PTKIN merupakan lembaga pendidikan negeri yang menjadi pelopor dan penggerak bagi PTKIS di Indonesia.
Tiga problem utama di atas sebenarnya dapat diselesaikan apabila ada perubahan yang mendasar pada bangunan dan struktur keilmuan yang diajarkan dan menjadi wilayah kajian di PTKI; yaitu struktur keilmuan yang tidak dikhotomis dan berorientasi masa kini dan masa depan. Apalagi pada akhir-akhir ini banyak perubahan status dari STAIN ke IAIN atau dari IAIN ke UIN, maka sebenarnya tidak akan memiliki signifikansi yang berarti tanpa adanya perubahan kerangka berpikir menyangkut pengembangan ilmu dari yang ada selama ini. Perubahan status tersebut bukan sekedar legal-formal-administratif, tetapi justru yang terpenting harus dibarengi dengan perubahan bangunan ilmu yang akan ditradisikan melalui lembaga baru tersebut. Bahkan, sebelum perubahan status tersebut dilakukan, yang paling awal ditempuh seharusnya adalah melakukan kajian ulang terhadap struktur ilmu yang selama ini dikembangkan dan mengadakan kajian intensif tentang struktur dan bangunan keilmuan baru yang akan ditawarkan.
Dengan demikian, PTKI perlu melakukan perubahan mendasar secara paradigmatik dalam memandang ilmu-ilmu keislaman, sehingga dapat menjawab problem-problem keilmuan yang dikhotomis, baik di lingkungan PTKI maupun di Indonesia pada umumnya. Untuk itu, sebagai kajian awal bagi terbentuknya keilmuan non-dikhotomik tersebut, tulisan ini membahas secara spesifik upaya integrasi antara keilmuan hukum Islam dan hukum umum di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Hal ini penting dilakukan karena masih ada kesenjangan antara hukum Islam dan hukum umum, khususnya hukum peninggalan Belanda, di Indonesia, padahal dua tradisi hukum tersebut—bersama-sama dengan tradisi hukum adat—merupakan bahan bagi pembentukan hukum nasional. Di satu sisi, karena kurang memahami, para ahli hukum umum memandang bahwa hukum Islam hanya sebagai norma agama yang sulit untuk berkontribusi bagi ketertiban masyarakat luas, karena norma-normanya hanya menenkankan kepada manusia sebagai individu. Di sisi yang lain, para ahli hukum Islam belum dapat menjelaskan kajian hukum Islam yang dapat dipahami dan diterima oleh kerangka keilmuan hukum pada umumnya.
Sebenarnya, gagasan mengenai adanya ilmu hukum Islam (Islamic jurisprudence) yang dapat dipahami dalam kerangka keilmuan hukum secara umum ini telah dikemukakan oleh Busthanul Arifin dan juga Qodri Azizy, walaupun keduanya belum menawarkan rumusan konkrit mengenai bangunan “ilmu hukum Islam” yang dimaksud. Bahkan sampai dengan sekarang, gagasan keduanya tersebut belum ditindaklanjuti oleh para ahli hukum Islam setelahnya. Atas dasar itu, penelitian ini akan mengkaji upaya integrasi kedua jenis ilmu hukum tersebut. IAIN Purwokerto merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang baru saja mengalami perubahan status dari sekolah tinggi (STAIN) menjadi institut (IAIN) dengan  tetap mengusung visi misi tentang integrasi keilmuan.
Dengan demikian, usaha dan aplikasi kurikulum yang telah diterapkan oleh Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto perlu diliat dalam kerangka paradigma dan struktur keilmuan yang menjadi landasan bagi upaya integrasi keilmuan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto. Berdasarkan hal itu, maka kajian ini difokuskan pada: 1) rancangan paradigma dan struktur keilmuan yang menjadi landasan bagi upaya integrasi dan interkoneksi keilmuan, khususnya keilmuan hukum Islam dan hukum umum, yang ada di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2)  model dan pola relasi antara keilmuan hukum Islam dan hukum umum di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto tersebut, dan 3) aplikasi struktur keilmuan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto dalam rumusan kurikulum, silabi dan sistem pengajarannya.

B.  Paradigma Integrasi Keilmuan
Dalam dunia kontemporer saat ini cabang ilmu pengetahuan dibagi menjadi tiga bidang, yaitu ilmu-ilmu alam (natural sciences), ilmu-ilmu Humaniora (humanities), dan ilmu-ilmu sosial (social sciences). Ilmu alam pada dasarnya mengkaji keterulangan dan keteraturan gejala alam serta menemukan hukum-hukum alam yang eksak. Sementara ilmu humaniora berusaha mengerti dan memahami karakter budaya dan pikiran manusia yang unik dan abstrak. Ilmu sosial berada di antara dua ilmu di atas, karena ilmu sosial berusaha mengkaji keterulangan perilaku dan struktur masyarakat, sehingga menemukan norma-norma sosial yang dapat terukur secara lebih cermat dan lebih ajeg.
Sementara itu dalam Islam sesungguhnya tidak dikenal dikhotomi antara ilmu-ilmu qawliyyah (ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teks keagamaan, hadārah an-nass), ilmu-ilmu kawniyyah-ijtimā‛iyyah (ilmu-ilmu empiris-kemasyarakatan), dan ilmu-ilmu Falsafiyyah (ilmu-ilmu Filosofis-etis, hadarah al-falsafah). Ilmu-ilmu tersebut dapat dikatakan sebagai ilmu-ilmu keislaman ketika secara epistemologis berangkat dari dan sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam. Ilmu yang berangkat dari nilai-nilai dan etika ajaran Islam pada dasarnya bersifat obyektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh makhluk (rahmatan lil ‛ālamīn). Dengan demikian dalam Islam terjadi proses obyektifikasi dari etika Islam menjadi ilmu agama Islam, yang dapat bermanfaat bagi kehidupan seluruh manusia, baik muslim maupun non-muslim, baik yang beragama maupun yang tidak beragama, serta tidak membedakan golongan, etnis, suku, bangsa, dan warna kulit.
Ilmu-Ilmu keislaman--yang integralistik dengan basis etika Islam yang humanistik tersebut-- mencakup seluruh bidang keilmuan, baik ilmu-ilmu humaniora (humanities), ilmu-ilmu sosial (social sciences), maupun ilmu-ilmu alam/eksak (natural sciences). Bidang-bidang keilmuan tersebut sesungguhnya pernah dikaji dan dikembangkan oleh para ilmuwan muslim pada era klasik, walaupun kemudian tidak dikembangkan oleh generasi muslim selanjutnya. Dengan demikian, bidang-bidang keilmuan di atas dapat dikatakan sebagai ilmu-ilmu keislaman selama secara epitemologis dan aksiologis berangkat dari dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang humanistik. Di sinilah perbedaannya dengan ilmu-ilmu sekular yang walaupun mengklaim sebagai value free (bebas dari nilai dan kepentingan) namun kenyataannya penuh muatan kepentingan baik secara epistemologis apalagi secara aksiologis, dan inilah yang mengakibatkan munculnya kritik dari berbagai pihak terhadap ilmu-ilmu sekular modern yang dianggap dehumanistik. 
Walaupun ilmu-ilmu keislaman (ilmu agama Islam) secara epistemologis berbeda dengan ilmu-ilmu sekular, namun ilmu-ilmu sekular (ilmu konvensional) tersebut tetap perlu dipelajari bahkan tidak dapat ditinggalkan. Dengan kata lain di samping perlu adanya integrasi dan intrakoneksitas antar ilmu-ilmu keislaman sendiri, juga perlu adanya dialog keilmuan dan interkoneksitas antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu sekular (ilmu konvensional). Dialog dan interkoneksitas dengan ilmu-ilmu sekular tersebut terjadi baik pada bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sosial, maupun Ilmu Kealaman/Eksak. Ketika mempelajari Ilmu Fikih/Hukum Islam, misalnya, maka perlu juga dikaji sistem-sistem hukum yang lain, begitu pula ketika mempelajari Ilmu Kalam, Ekonomi Islam, atau Psikologi Islam maka perlu juga dipelajari Teologi agama lain, Ilmu Ekonomi konvensional, dan Psikologi modern di dunia Barat. 
Paradigma keilmuan Islam yang integralistik di atas, kemudian ditafsirkan dan diimplementasikan berbeda-beda oleh masing-masing ilmuwan atau lembaga pendidikan, sehingga kemudian banyak tawaran mengenai struktur dan bangunan keilmuan atau sering disebut juga dengan pohon keilmuan. Setidaknya ada tiga pola relasi antara “ilmu agama” dan “ilmu umum” ini, yaitu 1) Pola Otonom; Ilmu-ilmu agama berdiri sendiri dengan memposisikan ilmu-ilmu umum yang berkembang saat ini sebagai ilmu bantu atau pendekatan pengkajian, 2) Pola Paralel; Ilmu-ilmu agama diparalelkan dengan ilmu-ilmu umum berdasarkan keterkaitan objek materialnya, seperti tarbiyah diparalelkan dan disandingkan dengan ilmu keguruan serta syari’ah dengan ilmu hukum, dan seterusnya, dan 3) Pola Integrasi; Ilmu-ilmu agama diintegrasikan dengan ilmu-ilmu umum. Dalam Pola Integrasi ini, pembahasan dalam setiap disiplin ilmu senantiasa dikaitkan dengan isu-isu aktual dan dijiwai nilai-nilai keislaman. Dalam pola ketiga ini dimungkinkan adanya peleburan antara “ilmu agama” dan “ilmu umum” sehingga membentuk paradigma dan bangunan epistemologi keilmuan baru bagi suatu disiplin ilmu tertentu.
Terlepas dari banyaknya tawaran dan model yang dikemukakan, paradigma dan bangunan keilmuan tersebut seharusnya terimplementasi pada pembentukan nama-nama fakultas dan program studi serta arah kurikulum yang akan menjadi wilayah kajian PTKI sebagai perguruan tinggi yang mengemban amanat untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman di Indonesia, termasuk di dalamnya keimuan hukum Islam, terutama IAIN Purwokerto yang secara eksplisit mengusung integrasi dan interkoneksi keilmuan sebagai visi misinya. PTKI memang seharusnya mengembangkan paradigma keilmuan non-dikhotomis, sehingga walaupun secara legal-formal hanya mengkaji rumpun keilmuan Islam tetapi perlu diinterkoneksikan dengan rumpun keilmuan yang lain, baik wilayah ilmu-ilmu humaniora, sosial, maupun ilmu-ilmu eksakta. Karena itu, menarik untuk melihat bagaimana sesungguhnya paradigma dan struktur keilmuan yang menjadi landasan dan pijakan bagi upaya integrasi dan interkoneksi hukum Islam dan hukum umum yang ada pada Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto serta aplikasinya pada rumusan kurikulum, silabi dan sistem pengajarannya.

C.	Perlunya Integrasi Keilmuan Hukum Islam dan Hukum Umum
Pendekatan keilmuan umum dan Islam sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga corak, yaitu paralel (single entity), linear (isolated entities), dan sirkular (interconnected entities). Pendekatan integrasi keilmuan adalah pendekatan yang berusaha saling menghargai; keilmuan umum dan agama sadar akan keterbatasan masingmasing dalam memecahkan persoalan manusia. Hal ini akan melahirkan sebuah kerja sama, paling tidak saling memahami pendekatan (approach) dan metode berpikir (process and procedure) antar kedua keilmuan tersebut.
Pendekatan integrasi keilmuan merupakan usaha untuk menjadikan sebuah keterhubungan antara keilmuan agama dan keilmuan umum yang tergabung dalam ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Muara dari pendekatan integrasi keilmuan dalam struktur bangunan keilmuan di PTAI, dalam istilah Kuntowijoyo, adalah adanya proses objektifikasi, yakni keilmuan tersebut dirasakan oleh orang non-Muslim sebagai sesuatu yang natural (sewajarnya), tidak sebagai perbuatan keagamaan. Sekalipun demikian, dari sisi yang memiliki perbuatan bisa tetap menganggapnya sebagai perbuatan keagamaan, termasuk amal, sehingga Islam dapat menjadi rahmat bagi semua orang.
Wacana integrasi keilmuan dalam struktur keilmuan di PTKIN tidak selamanya berjalan mulus. Idealita dalam mengimplementasikan paradigma integrasi keilmuan tidak diikuti oleh semua perguruan tinggi di PTKI. Namun demikian, penggunaan teori sosial dan humaniora selama tiga puluh tahun terakhir di PTKIN sebenarnya bukan barang baru. Mahasiswa IAIN sudah biasa menganalisis kasus-kasus keagamaan dengan menggunakan pisau analisis antropologi, sosiologi, sejarah, hukum, linguistik dan ilmu politik. Hal ini dapat menjadi modal bagi pengembangan pendekatan integrasi keilmuan dalam Islamic studies.
Di bidang hukum, integrasi keilmuan merupakan solusi atas problem tekstualitas studi hukum Islam. Kajian hukum Islam perlu diarahkan pada pengembangan metode penemuan dan penyimpulan hukum yang berbasis analisis normative-cum-empiris. Artinya, analisis tekstual metode penemuan hukum Islam klasik harus dihubungkan sedemikian rupa dengan analisis faktual historis, baik itu mencakup sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, psikologi dan sebagainya. Integrasi keilmuan studi hukum Islam dengan ilmu-ilmu sosial lainnya berupaya merekonstruksi suatu cara pemahaman baru pada wilayah yang sama sekali belum terdapat nash-hukumnya. Integrasi keilmuan studi hukum Islam dengan ilmu sosial mengandaikan pengakuan epistemologi hukum Islam sehingga hukum Islam tidak hanya dapat diderivasi atas dasar-dasar analisis tekstual semata. Cara kerja epistemologis seperti ini sudah sangat lazim dilakukan dalam studi hukum umum, di mana perangkat ilmu-ilmu sosial selau dipakai dalam melakukan analisis penemuan hukum.
Dengan demikian, integrasi keilmuan hukum Islam dengan hukum umum sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan yang dikhotomis terhadap kedua macam hukum tersebut. Misalnya saja banyak pihak yang beranggapan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan dan keselamatan kehidupan setelah mati di akhirat kelak, sehingga tujuan hukum Islam dipandang hanya sebatas menjadikan manusia sebagai pribadi (individu) yang sempurna berakhlak yang baik. Hal ini berbeda dengan pandangan banyak orang bahwa tujuan diadakannya hukum umum adalah untuk ketertiban masyarakat secara umum, dan tidak difokuskan pada tataran individu manusia semata. Atas dasar pandangan tersebut, banyak yang berpendapat bahwa hukum Islam tidak dapat dijadikan landasan bagi kehidupan yang bersifat praktis karena perintah dan larangan yang ditetapkannya tidak dapat efektif untuk mewujudkan ketertiban masyarakat secara umum.
Demikain juga dalam konteks Indonesia, banyak yang beranggapan bahwa hukum Islam tidak dapat dijadikan sebagai hukum nasional hanya karena hukum Islam dianggap sebagai ketentuan/ajaran agama yang mengatur individu dan bukan mengatur masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum Islam dianggap sebagai norma agama semata sebagaimana ajaran agama lainnya. Hukum Islam dianggap bukan sebagai norma hukum dan juga bukan termasuk kaidah hukum.
Munculnya pandangan terhadap hukum Islam di atas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi ekternal dan dari sisi internal. Dari sisi ekternal, para ahli hukum umum yang berpandangan seperti tersebut di atas belum mempelajari dan memahami secara mendalam konsepsi dan bangunan hukum Islam yang ada. Sedangkan dari sisi internal, belum adanya perhatian dan kajian yang secara khusus dilakukan oleh ahli-ahli hukum Islam sendiri mengenai konsep-konsep konkret hukum Islam yang dapat dipahami dan diterima oleh kerangka keilmuan hukum pada umumnya. Hukum Islam pada dasarnya belum dipahami secara konkret oleh kalangan luas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kejelasan definisi hukum Islam itu sendiri apabila disandingkan dengan hukum umum, yaitu antara lain apakah hukum Islam itu termasuk norma agama saja yang tidak mencakup norma kesusilaan atau norma kesopanan apalagi norma hukum, ataukah justru hukum Islam mencakup keseluruhan norma-norma tersebut.
Ada beberapa istilah yang dapat dikaitkan dengan hukum Islam, yaitu fikih dan syari’ah. Ketiga istilah tersebut (hukum Islam, fikih, dan syari’ah) belum diposisikan secara jelas apabila dilihat dari sudut pandang keilmuan hukum pada umumnya, karena ketiga istilah tersebut selain dapat dipandang dari sudut keilmuan hukum juga dapat dilihat dari kerangka keilmuan lainnya seperti teologi, filsafat hukum, dan filsafat moral. Selain itu, mengenai penggunaan istilah hukum Islam, fikih, dan syari’ah di kalangan para ahli hukum Islam sendiri masih berbeda pendapat dan mempunyai implikasi yang cukup jauh dalam kaitannya dengan pembahasan dan praktik hukum Islam dalam masyarakat.
Perbedaan penggunaan istilah dan definisnya tersebut menyebabkan posisi hukum Islam tidak dipandang sebagai sebuah norma hukum, tetapi lebih dianggap sebagai norma agama atau bahkan kebiasaan. Karena itulah dalam sejarah hukum di Indonesia, hukum Islam pernah tidak dianggap sebagai hukum, terkecuali hukum Islam itu telah diterima oleh hukum Adat. Jadi yang berlaku sebenarnya adalah hukum Adat, bukan hukum Islam. Inilah teori resepsi yang disebut Professor Hazairin sebagai “teori iblis”. Belakangan teori ini menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan ahli-ahli hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia sampai jauh di kemudian hari. Posisi hukum Islam yang keberlakuannya tergantung pada penerimaan hukum Adat itu tetap menjadi masalah kontroversial sampai Indonesia merdeka. Karena merasa hukum Islam dipermainkan begitu rupa oleh Pemerintah Kolonial Belanda, maka tidak heran jika dalam sidang BPUPKI, tokoh-tokoh Islam menginginkan agar di negara Indonesia merdeka nanti, negara itu harus berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, seperti disepakati dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, walau kalimat ini dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka. Rumusan penggantinya ialah “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dapat kita baca dalam Pembukaan UUD 1945 sekarang ini. Debat mengenai Piagam Jakarta terus berlanjut, baik dalam sidang Konstituante maupun sidang MPR di era Reformasi. Ini semua menunjukkan bahwa sebagai aspirasi politik, keinginan untuk mempertegas posisi hukum Islam di dalam konstitusi itu tidak pernah padam, walau tidak pernah mencapai dukungan mayoritas.
D.	Landasan Integrasi Keilmuan Fakultas Syari’ah
Landasan adanya integrasi kelimuan antara ilmu hukum umum dan ilmu hukum syari’ah dapat tercermin dari visi dan misi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa visi Fakultas Syari’ah adalah: “Pada Tahun 2025 Fakultas Syari’ah menjadi fakultas unggulan dalam pengembangan hukum Islam menuju masyarakat berkeadaban”. Sedangkan misi yang diemban oleh Fakultas Syari’ah adalah: 1) menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang hukum Islam secara profesional dalam rangka melahirkan ahli dan atau praktisi di bidang hukum Islam yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan keadilan; 2) mengembangkan penelitian yang inovatif, kreatif, dan profesional di bidang hukum Islam; dan 3) menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang hukum Islam.
Visi dan misi Fakultas Syari’ah tersebut merupakan turunan yang lebih spesifik dari visi dan misi IAIN Purwokerto. Misi IAIN Purwokerto terdiri dari enam butir, tetapi yang secara jelas menyebutkan tentang konsep integrasi keilmuan adalah butir pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam butir pertama disebutkan bahwa misinya adalah “menjadi pusat studi Islam yang inklusif dan integratif”. Sedangkan dalam misi butir ketiga, keempat, dan kelima disebutkan bahwa IAIN Purwokerto mempunyai misi “mempromosikan pesan-pesan Islam”, “membumikan nilai-nilai Islam transformatif”, dan “mengembangkan peradaban Islam Indonesia”. Keberadaan misi dari IAIN Purwokerto cukup menjadi landasan bagi pengembangan keilmuan yang integratif. Dalam hal pengembangan keilmuan hukum Islam, maka Fakultas Syari’ah menjadi institusi dalam IAIN Purwokerto yang memiliki tugas pengembangan keilmuan hukum Islam yang integratif agar sejalan dengan misi yang sudah ditetapkan.
Visi dan misi IAIN Purwokerto dan juga visi dan misi Fakultas Syari’ah sudah mencerminkan upaya untuk melakukan pengajaran Islam di perguruan tinggi dengan pendekatan integrasi keilmuan. Hal ini sejalan dengan trend global dalam studi Islam untuk menyatukan pandangan tentang kesadaran adanya beragam budaya, bahkan dalam masyarakat Muslim sendiri.
Berbagai macam ragam suku bangsa, budaya dan agama sering kali melahirkan berbagai konflik yang mengancam integrasi bangsa. Secara sosiologis, integrasi keilmuan dimaksudkan untuk merubah penilaian sebagian masyarakat yang awalnya beranggapan bahwa sebagian lulusan IAIN Purwokerto kurang mampu menyelesaikan masalah masyarakat. Dengan paradigma kurikulum dan pengajaran yang berperspektif integrasi keilmuan, maka diharapkan penilaian tersebut berubah menjadi lulusan IAIN Purwokerto yang mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat modern sekarang ini.
Kesenjangan antara budaya lokal daerah, budaya nasional Indonesia dan budaya global agama serta ilmu pengetahuan seringkali menghasilkan cara pandang yang saling bertentangan dalam menilai budaya-budaya tersebut, antara yang lokal, nasional, dan global. Bahkan, cara pendang tersebut dapat menghasilkan konflik antar budaya yang berujung pada konflik antar masyarakat. Pendekatan dalam pengkajian Islam secara integratif harus memperhatikan landasan kultural sebagai media di mana ilmu itu berada dan berkembang, dalam hal ini pendidikan tidak boleh mengabaikan budaya lokal dengan hanya menonjolkan budaya global. Jika budaya lokal tidak dijadikan basis pengembangan keilmuan maka akan berdampak pada terjadinya proses elitisme ilmu sehingga ilmu kurang berfungsi dalam kehidupan.
Selain itu, secara filosofis, integrasi keilmuan juga berusaha merumuskan keterpaduan dan keterkaitan antar disiplin ilmu sebagai jembatan untuk memahami kompleksitas hidup manusia, demi meningkatkan kualitas hidup, baik dalam aspek material, moral maupun spiritual.
Pemikiran tentang integrasi keilmuan yang dilakukan oleh kalangan intelektual muslim tidak lepas dari kesadaran beragama. Secara totalitas di tengah ramainya dunia global yang sarat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, umat islam merasa harus dapat menyusul budaya Barat apabila mampu mentransformasikan dan menyerap secara aktual ilmu pengetahuan dalam rangka memahami wahyu, atau mampu memahami wahyu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka diperlukan suatu upaya mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, sehingga akan tercapailah kemajuan yang seimbang antara kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan  teknologi dengan kemajuan dalam bidang ilmu agama, moral dan etika.

E.	Integrasi Keilmuan Hukum Islam dan Hukum Umum di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto
Di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, mata kuliah yang terkait dengan ilmu hukum dan ilmu syari’ah dipisahkan sesuai dengan jenis materi yang terkandung di dalam pembahasannya, yaitu ada mata kuliah yang khusus membahas ilmu hukum umum, dan ada mata kuliah yang secara khusus membahas ilmu syari’ah. Namun demikian, ada juga mata kuliah yang bersinggungan antara ilmu hukum umum dan ilmu syari’ah. Dikatakan bersinggungan karena mata kuliah tersebut belum dapat dikatakan bentuk integrasi keilmuan.
Upaya integrasi keilmuan di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto dapat dilihat dalam kurikulumnya, karena kurikulum memegang peranan yang sangat penting bagi para peserta didik untuk memahami hubungan dan integrasi keilmuan antara ilmu hukum Islam dan ilmu hukum umum. Kurikulum juga memegang peran yang cukup signifikan dalam mendorong perubahan serta menelaah secara terus-menerus proses perubahan tersebut sehingga berjalan secara alamiyah dan tidak menimbulkan ketegangan (konflik pemahaman) yang berarti. Prinsip-prinsip kesamaan pembahasan hukum harus diintegrasikan dalam kurikulum dan pembelajaran.
Misalnya saja dalam silabus Hukum Perdata Islam di Indonesia (HPII) banyak tema-tema pembahasan yang dapat diajarkan dengan pendekatan integrasi keilmuan, karena memang matakuliah HPII ini merupakan matakuliah yang sangat terkait dengan isu-isu hukum, keadilan dan adat kebiasaan masyarakat. Namun demikan, mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia I dan II yang diajarkan di Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tidak menggambarkan adanya konsep integrasi keilmuan antara hukum Islam dan hukum umum, padahal misi IAIN Purwokerto sendiri menuntut hal tersebut. Cara pandang terhadap hukum Islam belum diintegrasikan dengan hukum umum, sehingga pemahaman terhadap kedua jenis hukum tersebut lebih bersifat independen dan terpisah, serta dalam pengajarannya kurang mengakomodasi pendekatan integratif ataupun mengenalkan kepada mahasiswa perihal integrasi keilmuah hukum Islam dengan hukum umum (hukum positif) di Indonesia.
Lebih jauh, di Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, mata kuliah yang terkait dengan ilmu hukum dan ilmu syari’ah dipisahkan sesuai dengan jenis materi yang terkandung di dalam pembahasannya. Ada 17 (tujuh belas) mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu hukum umum, 14 (empat belas) mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu hukum Islam, dan 11 (sebelas) mata kuliah yang dapat dikatakan bersinggungan antara hukum umum dan hukum Islam. Baik dalam kategori pertama maupun kedua, mata kuliahnya tidak mencerminkan pola integratif antara keilmuan hukum Islam dan hukum umum. Relasi kedua kategori mata kuliah tersebut bersifat independen dan tidak saling bersinggungan, serta diajarkan dengan tidak saling melengkapi satu sama lain. Sedangkan mata kuliah kategori ketiga lebih mendekati konsep integratif meskipun tidak sepenuhnya. Penggunaan istilah-istilah bahasa hukum antara hukum Islam dan hukum umum masih menjadi hal yang berbeda dan tidak ada upaya penyamaan.

F.	Penutup
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam sebenarnya berpotensi untuk dapat mengembangkan kurikulum perkuliahan yang sesuai dengan misi IAIN Purwokerto itu sendiri, yaitu melakukan integrasi keilmuan Islam dan keilmuan umum. Namun demikian, dari pengungkapan hasil penelitian di atas, masih memerlukan banyak upaya untuk memenuhinya. Salah satunya adalah dengan memperbaiki silabus tiap-tiap matakuliah agar lebih mengakomodasi pendekatan integratif, terutama terhadap materi-materi perkuliahan yang berkaitan dengan ilmu hukum, baik mata kuliah ilmu hukum umum maupun mata kuliah ilmu hukum Islam (kesyari'ahan). Hal ini perlu dilakukan agar terbangun keselarasan antara diskursus ilmu hukum Islam dan ilmu hukum umum, sehingga mahasiswa dapat dipahami kedua jenis ilmu hukum tersebut secara integratif.

-*-

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. M. Amin. “Etika Tauhidik sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama (Dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke Arah Teoantroposentrik-Integralistik)”, dalam Jarot Wahyudi, dkk (Eds.), Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003.
Apeldorn, L.J. van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradya Paramitan 1975.
Arifin, Busthanul. “Suprmasi Hukum di Indonesia”, dalam A. Qodri Azizy, et.al. Membangun Integritas Bangsa Jakarta: Renaisan, 2004.
Azizy, A. Qodri, et.al. Membangun Integritas Bangsa Jakarta: Renaisan, 2004.
Azizy, A. Qodri. “Pengembangan Fakultas, Program Studi, dan Disiplin Ilmu di IAIN”, Makalah disampaikan pada “Bedah Buku dan Simposium Nasional Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman di PTAI”, tanggal 10-11 Juli 2003 di IAIN Walisongo Semarang.
Azizy, A. Qodri. Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, cet. 1. Jakarta: Teraju, 2004.
Azra, Azyumardi. “Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman”, Makalah disampaikan pada “Bedah Buku dan Simposium Nasional Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman di PTAI”, tanggal 10-11 Juli 2003 di IAIN Walisongo Semarang. 
Minhaji, Akh. “Hukum Islam antara Sakralitas dan Profanitas: Persepktif Sejarah Sosial”, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 25 September 2004.
Minhaji, Akh. “Transformasi IAIN Menuju UIN: Sebuah Pengantar” dalam Jarot Wahyudi, dkk (Eds.). Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003.
Minhaji, Akh., dan Kamaruzzaman BA. Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003.  
Mudzhar, M. Atho. “Studi Hukum Islam dengan pendekatan Sosiologi”, pidato pengukuhan guru besar madya dalam ilmu Sosiologi Hukum Islam, disampaikan di hadapan rapat senat terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 15 September 1999.
Naim, Muchtar. “Epstemologi dan Paradigma Ilmu-Ilmu sosial dalam Perspektif Pemikiran Islam” dalam Jarot Wahyudi dkk (Eds.), Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003.
Najib, Agus Muhammad. Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional. Jakarta: Kemenag R.I., 2011.
Wahidin, Samsul, dan Abdurrahman, Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 1984.
Wahyudi, Jarot, dkk (Eds.). Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003.