Items where Division is "Hukum Tata Negara Islam" and Year is 2020

A

PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (StudiKomparatifantaraHukumPositifdanHukum Islam).

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANYUMAS NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF MAS}LAH}AH.

C

Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fiqih Siyasah.

E

KEBIJAKAN KONVERSI LAHAN PERTANIAN MENJADI OBJEK WISATA DI KECAMATAN BATURRADEN PERSPEKTIF MAQAṢID SYARĪ’AH.

F

IMPLEMENTASI APLIKASI SMART SOTO LAMONGAN TERHADAP TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH.

“REKONSTRUKSI AHLUL ḤALLI WAL AQDI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (RELEVANSI KEDUDUKAN MPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945)”.

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH.

I

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM MERELOKASI PROSTITUSI GANG SADAR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK DAN KEAGAMAAN PEMBENTUKAN MENTAL DALAM KADER PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN BANYUMAS.

K

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA PERSPEKTIF SIYA>SAH MA>LIYAH (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas).

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAMPASAN HARTA MILIK NASABAH MENJADI HARTA MILIK NEGARA (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018).

UPAYA DINAS PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CILACAP DALAM MENANGANI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH.

L

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI DESA REMPOAH KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH.

PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

M

“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF ABDULLAH AHMED AN-NA’IM (StudiPutusanMahkamahKonstitusiNomor 20/PUU-XVII/2019 TentangPenggunaanSuratKeteranganDalamPemilihanUmum 2019)”.

PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA KALIKESUR KABUPATEN BANYUMAS OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.

PERAN ULAMA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 PERSPEKTIF PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS.

OPTIMALISASI DANA DESA DALAM BIDANG PARIWISATA RELIGI MBAH JENENG DESA LEMBASARI JATINEGARA TEGAL.

“ANALISIS KRIMINALISASI PERBUATAN KUMPUL KEBO DALAM KONSEP RKUHP TAHUN 2019 PESPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA”.

N

SANKSI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.

IMPLIKASI POLITIK DEMAGOGI PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF MAQA>S{ID AS-SYARI>’AH.

PERAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN MENCEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF TEORI AL-HISBAH.

SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE PERSPEKTIF FIQH JINĀYAH.

PROGRAM PEMERINTAH KELURAHAN KARANGKLESEM DI KAMPUNG SRI RAHAYU TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

KABINET KERJA PERIODE 2014-2019 DALAM PERSPEKTIF TEORI AL-WIZARAH IMAM AL-MAWARDI.

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT PURBAYASA PURBALINGGA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH.

PENANGANAN PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF MAQA>S}ID AL SYARI>’AH.

P

PERANAN PARTAI POLITIK ISLAM DI KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENGOPTIMALAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM 2019.

R

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Periode 2015/2019).

KETERLIBATAN NEGARA LAIN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MUSLIM UIGHUR PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH.

S

TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINĀYAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt).

DINAMIKA PERAN DAN KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH DALAM KONSEP OTONOMI DAERAH PERSPERKTIF AHLUL HALLI WAL AQDI.

T

LEGAL REASONING HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR:37/PID.B/2019/PN.BMS).

U

DISHARMONI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SYARAT ANGGOTA DEWAN PERWAKILANDAERAH.

W

DISPARITAS PENGATURAN TENTANG MAHAR POLITIK DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU DAN UNDANG-UNDANG PILKADA.

Y

Perbedaan Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak.