Items where Division is "Hukum Tata Negara Islam" and Year is 2021

A

PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRESTA BANYUMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19.

PERANAN RUMAH PINTAR PEMILU SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DAN KEPEMILUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH.

KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2009-2019 DITINJAU DARI FIQH SIYĀSAH.

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI CILACAP NO.76 TAHUN 2016 DALAM MENANGANI PENGEMIS DAN GELANDANGAN PERSPEKTIF MAQA>S}ID SYARI>‘AH.

REKONSEPTUALISASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI (Relevansi Kewenangan Ahlu al-Halli WA al-‘Aqdi).

D

HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3328 K/PID.SUS/2019).

PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DITINJAU DARI KONSEP MASLAHAT.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN WANITA BERMASALAH PERSPEKTIF MAQA>S}ID ALSYARI>’AH (Studi di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas).

F

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 56 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI APLIKASI MATUR BUPATI).

Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Dengan Tipu Muslihat Dan Ancaman Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt).

G

HUKUM TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI YANG BERBUAT ANARKIS PERSPEKTIF FIQIH JINĀYAH (TELAAH DEMONSTRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA).

I

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DI KAWASAN PESISIR URUTSEWU KABUPATEN KEBUMEN.

PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYĀSAH DAULIYAH.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.100/PUU-XIII/2015 TENTANG PASANGAN CALON TUNGGAL TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEBUMEN.

KRIMINALISASI PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RKUHP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA.

K

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TERHADAP HAK DASAR BURUH PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN YANG BERKEADILAN GENDER (STUDI BURUH PEREMPUAN DI KABUPATEN PEMALANG).

LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK ASASI MANUSIA MANTAN TERPIDANA UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA (Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019).

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPOAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH.

L

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PETANI PERSPEKTIF MASHLAHAH.

SINERGI UMARA DAN ULAMA DALAM MENANGKAL PAHAM RADIKALISME KEAGAMAAN DI KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

PELEMBAGAAN PERADILAN ETIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALISASI DEMOKRASI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM.

M

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS DOKUMEN KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap).

LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019).

N

KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 (Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019).

DINAMIKA POLITIK TERHADAP UPAYA PEMEKARAN BREBES SELATAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA KARANGSALAM KIDUL KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS.

P

Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Selarang (Studi di Pasar Panggok Desa Selarang, Kesugihan, Cilacap).

R

KRITERIA SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg).

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KONSEP OMNIBUS LAW PERSPEKTIF PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA.

EFEKTIVITAS KINERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL JAWA TENGAH SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF TEORI AL- H{ISBAH.

S

KEWENANGAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF MAQASID AL SYARI'AH.

IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN TERHADAP ADMINISTRASI PONDOK PESANTREN DI BANYUMAS (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas).

T

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARA IZIN PERTAMBANGAN PT. MANTIMIN COAL MINING DI PEGUNUNGAN MERATUS KALIMANTAN SELATAN (Studi Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019).

U

VIRTUALCOURT PADA PERKARA PIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FIKIH MURAFA<’AT DAN HUKUM POSITIF.

V

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI ASING DAN PENCARI SUAKA PADA ERA REFORMASI PERSPEKTIF SIYĀSAH DAULIYAH.

W

EFEKTIVITAS E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO.

Y

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto).