Items where Division is "Hukum Tata Negara Islam" and Year is 2022

A

POLITIK HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAṢLAḤAH.

PROBLEMATIKA PENETAPAN HAK ATAS TANAH TIMBUL (AANSLIBBING) PRESPEKTIF MAS{LAH{AH (Studi Kasus Konflik Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap).

TRANSISI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT KE LEVEL 4 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.

Wakaf dan Pemekaran Wilayah Perspektif Maslahah dan Hukum Positif.

STANDARDISASI PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUMAS DI ERA PANDEMI COVID-19.

KEBIJAKAN DALAM PENYELESAIAN SEGKETA DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP OLEH PLTU CILACAP PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms).

C

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

D

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH.

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN BANYUMAS.

TINJAUAN FIQH SIYA<SAH MA<LIYAH TERHADAP PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19 (Studi Kasus Desa Wangkelang, Moga, Pemalang).

Efektifitas upaya penanggulangan pengemis di Kabupaten Banyumas berdasarkan Perda Nomor 16 tahun 2015 perspektif maslahah.

E

PENDAMPINGAN KESELAMATAN KERJA NELAYAN KECIL OLEH DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH.

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3).

F

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN STYROFOAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH.

POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019).

ANALISIS FUNGSI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENERIMA ASPIRASI MASYARAKAT MUSLIM (Studi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga).

ANALISIS FUNGSI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENERIMA ASPIRASI MASYARAKAT MUSLIM (Studi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga).

EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DI DESA SUMBARANG JATINEGARA KABUPATEN TEGAL BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

G

KEBIJAKAN PRESIDEN ATAS DARURAT KESEHATAN SEBAGAI ALASAN IMPEACHMENT (STUDI ATAS KONSTITUSI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM).

H

Hukum Kelembagaan Negara : Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Pengantar Ilmu Negara.

Sertifikat Paten "Hukum Kelembagaan Negara" Penulis/Inventor: Hariyanto, Nomor Paten: EC00202223257.

Sertifikat Paten "Pengantar Ilmu Negara Penulis/Inventor: Hariyanto, Nomor Paten: EC002022112810.

I

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi Pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi).

EFEKTIVITAS SOSIALISASI DAN EDUKASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA PANDEMI COVID-19.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DALAM PELANTIKAN PERANGKAT DESA (Studi Analisis Putusan No: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg).

IMPLIKASI PERALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP INDEPENDENSI KELEMBAGAAN KPK PERSPEKTIF FIQH SIYĂSAH.

K

KEBIJAKAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

URGENSI KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL PADA UU NO.18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI ACEH.

L

KASUS MALPRAKTEK ANESTESI PERSPEKTIF PERATURAN KEMENTRIAN KESEHATAN NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PENATA ANESTESI (Studi Analisis Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2018/PnTjk).

M

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN CIAMIS PADA MASA COVID-19 PRESPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH (Studi Kasus Di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Jawa Barat).

IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto).

AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PURBALINGGA.

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN TANAH TANGGUL IRIGASI (Studi Kasus Sungai Ciberem di Kalijeruk Kabupaten Cilacap).

"ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT PENCABUTAN PENGETATAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR PERKARA 28P/HUM/2021)".

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 DI KECAMATAN KARANGJAYA TASIKMALAYA JAWA BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

PERANAN PERUSAHAAN DAERAH OWABONG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH.

ANALISIS DEMOKRASI DELIBERATIF TERHADAP KEWENANGAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM UU NO. 2 TAHUN 2021 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH.

KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI KHALIFAH MU'AWIYAH BIN ABU SUFYAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH.

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA CEMPAKA BUMIJAWA TEGAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

PEMENUHAN HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI HAK PENDIDIKAN ANAK PUNK DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.

PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI PADA APLIKASI TELEGRAM(PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH).

N

PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT (KASUS CORONA VIRUS DISAESE-19/COVID-19).

P

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI ATAU WALIKOTA PERSPEKTIF TRIAS POLITICA.

LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUSPI (Studi Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021).

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM NOMOR PERKARA : 02/PID.SUS-ANAK/2021/PN PBG TENTANG KEKERASAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto).

R

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH KELUARGA SEDARAH (STUDI DI UNIT PPA SATRESKRIM POLRESTA BANYUMAS).

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 316/Pid.Sus/2020/PN Plg).

S

POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 22 P/HUM/2018 DAN PERMENKUMHAM NOMOR 3 TAHUN 2021).

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK ASASI MANUSIA TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) (studi analisa putusan Mk No. 20/PUU-XVII/2019).

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI BLBI (STUDI PUTUSAN KASASI NO 1555K/PID.SUS/TPK/2019).

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP VAKSINASI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 14 TAHUN 2021 PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH.

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH.

DINAMIKA MENTERI KOORDIANTOR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF AL WIZARAH.

RESPON NEGARA TERHADAP PENCARI SUAKA DI INDONESIA (Study Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh Pasca Reformasi).

T

PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PILKADA SABU RAIJUA (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021).

EFEKTIVITAS APARAT DESA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENCEGAHAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FIQH SIYA>SAH (STUDI DI DESA MARUYUNGSARI PANGANDARAN).

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU CIPTA KERJA DAN ATURAN TURUNANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT WEWENANG DEWAN PENGAWAS TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019).

ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020.

V

PERAN HAKIM TERHADAP EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANYUMAS.

PENGHAPUSAN POLOGORO DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN JENIS KELAMIN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm).

W

URGENSI INDEPENDENSI SERIKAT BURUH SEBAGAI PENOPANG DEMOKRASI PERSPEKTIF MASYARAKAT MADANI NURCHOLISH MADJID (Studi Kasus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi).

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu).

Y

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga).

Implementasi Peraturan Bupati No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Perspektif Maslahah (Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas).

Z

KEWENANGAN DISKRESI PEMERINTAH TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.