Items where Division is "Hukum Tata Negara Islam" and Year is 2023

A

IMPLEMENTASI PROGRAM ZERO STREET CRIME SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN PERSPEKTIF SADD AZ-ZARI’AH (Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Cilacap Pada Tahun 2019-2021).

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERATAN HUKUMAN PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI DENGAN PELAKU SEORANG HOMOSEKSUAL (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 493 K/PID/2011).

KEBIJAKAN RESTITUSI SEBAGAI PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MAQASID SYARIAH.

PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DARI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

IMPELEMTASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI BANDAR UDARA JENDERAL SOEDRIMAN KABUPATEN PURBALINGGA).

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI DESA PAGERALANG KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PENGEMIS PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN PALSU DALAM KASUS PERDATA (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Tpg).

MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN ALTERNATIF MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA NO 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN PERSPEKTIF MAṢLAḤAH-MAFSADAH (Studi Kasus di Desa Pandak Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas).

PENAMBAHAN KEWENANGAN MUTASI PEGAWAI OLEH PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

PENERAPAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH DAULIYAH (Studi Kasus Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia Pada Tahun 2020).

D

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019).

LEGAL REASONING HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI MILITER SECARA IN ABSENSIA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021).

E

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.).

PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DALAM PERATURAN BPOM NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN PEMBUATAN DAN PEREDARAN KOSMETIK PRESPEKTIF SADD AZ-ZARI'AH (STUDI TERHADAP LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA SURAKARTA).

URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM UU NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.

KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENYELIDIKAN KASUS PENCUCIAN UANG EMIRSYAH SATAR PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH.

F

MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020).

H

Peradilan Adat Dalam Negara Hukum : Menuju Keadilan Konstitusional dan HAM.

I

PENGEMBALIAN KERUGIAN SEBAGAI ALASAN MERINGANKAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan No.76/Pid.Sus/2021/PN Pwt).

POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN.

L

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KOPERASI TAMBANG DI BINTAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :4858 K/Pid.Sus/2021).

M

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF GOOD JUDICIARY GOVERNANCE.

PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG DALAM MENCEGAH MONEY POLITIC PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUMAS).

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020).

PENGANGKATAN PERWIRA TNI AKTIF SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH.

PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA KERJA ASING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYĀSAH DAULIYAH.

DUGAAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU PADA KARNAVAL HUT KEMERDEKAAN RI DI KABUPATEN BREBES (STUDI ATAS PUTUSAN DKPP NOMOR 262 TAHUN 2018).

N

KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas).

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perspektif Maṣlaḥah.

MEKANISME PENGELOLAAN AIR LIMBAH DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAPIOKA DI DESA GUMELAR KECAMATAN GUMELAR).

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF ASAS ACCES TO JUSTICE DALAM ISLAM.

R

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN BANYUMAS MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM 2019 PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA KALIWEDI, KECAMATAN KEBASEN, KABUPATEN BANYUMAS).

BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM ISLAM.

SISTEM CHECK AND BALANCES DALAM PENETAPAN KEADAAN BAHAYA SEBAGAI ALASAN PENUNDAAN PEMILU DI INDONESIA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH.

S

FUNGSI PENGAWASAN BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO TERHADAP NARAPIDANA PENCURIAN YANG MEMPEROLEH STATUS PEMBEBASAN BERSYARAT PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG RAMPASAN NARKOTIKA DI KOTA PURWOKERTO.

VICTIM PRECIPITATION SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 373/Pid.B/2020/PN Pdg).

KETIDAKPROFESIONALAN KEPALA DAERAH DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIQH SIY.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PERSPEKTIF MASLAHAH.

TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN SEBAGAI ALASAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TIDAK DENGAN HORMAT (Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018).

T

PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERDA NOMOR 11 TAHUN 2016 KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF MAS}LAH}AH MURSALAH (Studi Atas Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara).