Items where Subject is "2x4.31 Nikah (Nasab, RUkun, Akad, Maskawin, Mut'ah dll)"

A

KONSEP ADIL MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA CILACAP DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI.

PROBLEMATIKA PENYAMAAN BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan dari Hasil Nikah Siri di KUA Purwokerto Timur Banyumas Perspektif Fiqih Islam Abik Rifal Mubarok Nim. 1423201002.

TRADISI UPACARA TEMON NGANTEN PRA NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS DI DESA RECO KEC. KERTEK KAB.WONOSOBO).

WAKALAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF EMPAT MAŻHAB.

SLOGAN ‘MENIKAHLAH KAMU AKAN MENJADI KAYA’ PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto).

IMPLEMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRANIKAH NOMOR : 379 TAHUN 2018 TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal).

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADHANAH ANAK PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi Kasus di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap).

PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG NIKAH MISYAR.

ANALISIS PUTUSAN MENGENAI DWANGSOM DALAM PERKARA HADHANAH (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas.).

HIPERSEKS SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 0779/PDT.G/2019/PA.PWT.).

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI NGERIK DALAM WALI<MATUL ‘URS DI DESA PANERUSAN KULON KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA.

TRADISI PANEKSI DALAM ACARA LAMARAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap).

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERGAULAN MUDA MUDI PASCAKHITBAH (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang).

PENISBATAN ANAK ZINA KEPADA ORANGTUA ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara).

Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di UIN Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto).

Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018.

TINJAUAN KHI DAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP IJAB QABUL PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH BIOLOGISNYA(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga).

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBARUAN AKAD NIKAH STUDI DI DESA SANGKANAYU KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA.

“KONSEP WALI HAKIM PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN IMAM HANAFI”.

B

PETA KEAGAMAAN KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS ( ANALISIS ATAS TUPOKSI KUA KECAMATAN AJIBARANG TAHUN 2016-2018 ).

PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016-2018).

C

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT YUSUF QARDHAWI DAN IBNU HAZM TENTANG KEABSAHAN NIKAH MISYAR.

PERJANJIAN PERKAWINAN PRESPEKTIF TEORI FEMINISME (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur).

D

URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI CALON MEMPELAI (STUDI DI KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP).

ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN MAHAR DALAM AKAD PERKAWINAN PERSPEKTIF PASAL 34 KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas).

PETA KEAGAMAAN KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS (ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI KUA KECAMATAN BATURRADEN TAHUN 2016-2018).

ALASAN PENETAPAN PENGHULU MEMINDAHKAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM TERHADAP STATUS ANAK IBU.

STATUS WALI NIKAH BAGI MUSLIMAH YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANGTUANYA (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang).

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG PEKAH DALAM PESTA PERKAWINAN (Studi Kasus di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara).

Persepsi Pemuda dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum dan Sesudah Khitbah (Studi Kasus di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara).

KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI DALAM PERNIKAHAN (STUDI KOMPARATIF IBNU HAZM DAN SAYYID SABIQ).

E

IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGBANTENG).

PROBLEMATIKA KEHIDUPAN KELUARGA BEDA AGAMA (Studi Kasus Di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten.

F

POLA KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo).

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM UPAYA MENGURANGI PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021).

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTRI MURTAD (Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb).

Pernikahan Beda Agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Perspektifal-Maqa>s}id al-Syari>’ah.

PANDANGAN TOKOH AGAMA DI PURBALINGGA TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN.

METODE PENENTUAN NASAB DALAM PERNIKAHAN FASID MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILY DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA.

Studi Komparatif Tentang Batasan Melihat Wanita Yang Dipinang Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Ẓahiri.

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DESA CONDONGCAMPUR, PEJAWARAN, BANJARNEGARA).

TRADISI PERNIKAHAN KOMUNITAS KEJAWEN ANAK PUTU BONOKELING DESA PEKUNCEN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

AKAD NIKAH BEDA MAJELIS PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB.

G

ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba).

H

PETA KEAGAMAAN KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS (ANALISIS ATAS TUPOKSI KUA KECAMATAN WANGON TAHUN 2016-2018).

KECAKAPAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENANGANAN MEDIASI PERKARA IZIN POLIGAMI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA KELAS 1B TAHUN 2016-2019).

AKIBAT HUKUM DAN DAMPAK PSIKOLOGIS BAGI PELAKU PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI DI DESA TLAHAB KIDUL, KECAMATAN KARANGREJA, KABUPATEN PURBALINGGA).

TRADISI PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo).

Pemeriksaan Setempat (Descente) terhadap Harta Bersama dalam Permohonan Izin Poligami (Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2017).

HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN (Studi kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga).

I

TRADISI LARANGAN PERKAWINAN SELÊN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG POLIGAMI.

METODE PENENTUAN NASAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK WARIS ANAK (Study Pandangan Wahbah al-Zuḥaily dalam Kitab al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh).

Tradisi Tebas Pawon dalam Pernikahan di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam.

Marriage and Women's Right: A Comparative Analysis of Islamic Family Law in Indonesia and Russia.

Pola Asuh Ibu dalam Membentuk Self Efficacy pada Anak Usia Remaja Pasca Perceraian di Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN PURBALINGGA.

PENETAPAN WALI ‘AD}AL KARENA ALASAN CALON TIDAK SEKUFU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0159/ Pdt.P/ 2015/ PA.Pwt).

TINJAUAN MAQĀṢID AL- SYARĪ’AH TERHADAP KEWAJIBAN WNA PRIA MEMBAYAR JAMINAN 500 JUTA SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Analisis Pasal 142 Ayat 3 RUU HMPA).

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI DESA LIMPAKUWUS, SUMBANG, BANYUMAS.

“DAMPAK PERMOHONAN NIKAH DI BAWAH UMUR TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO (Studi Putusan Tahun 2019-2021)”.

IMPLEMENTASI REGULASI PELAYANAN PERNIKAHAN PADA ERA NEW NORMAL DI KUA KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA.

K

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP FOTO PREWEDDING DALAM UNDANGAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara).

Implikasi Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Wahbah Az Zuhaili.

Pelarangan Poligami Oleh Calon Istri Sebagai Syarat dalam Perkawinan Menurut Empat Mazhab (Telaah Kitab al-Fiqh Islam wa Adilatuhu karya Wahbah Zuhaili dan al-Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah Karya Abdurrahman al-Jaziri).

TOLERANSI ISTRI DALAM POLIGAMI (Studi kasus pada keluarga pelaku poligami di desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga).

L

STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TENTANG DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR.

PROGRESIVITAS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba).

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP IZIN POLIGAMIDEGAN ALASAN KEMASLAHATAN (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba).

TRADISI RUWATAN DALAM ACARA PRANIKAH BAGI ANAK “ONTANG ANTING” PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ampelsari Kec. Petanahan Kab. Kebumen).

M

STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM AN NAWAWI DAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG WALI MUJBIR.

PANDANGAN SUAMI DAN ISTRI TERHADAP MAHAR (STUDI KASUS DI DESA SIRAU, KECAMATAN KEMRANJEN, KABUPATEN BANYUMAS).

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH KHITBAH(Studi Mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto).

PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN DARI HASIL LUAR NIKAH (StudiKasus di KUA KecamatanSusukanKabupatenBanjarnegara).

FAKTO-FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN ( Studi Kasus Diwilayah Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara ).

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KASUS PERCERAIAN AKIBAT POLIGAMI YANG TIDAK ADIL (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS) SKRIPSI.

PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan KebasenTahun 2016-2018).

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KAWUNGANTEN SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

“HUKUM MENIKAHI PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA” MENURUT AL-MAŻHAB AL-MĀLIKĪ DAN AL-MAŻHAB AL-ḤANBALĪ.

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor:0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt).

KAFĀ’AH PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN CALON MENANTU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Balapulang Tegal).

EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 05 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA DALAM UPAYA PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK.

IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS.

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Tentang Kafa>’ah Dalam Pernikahan.

KriteriaMemilihCalonPasanganHidupDalamMembentukKeluargaSakinahMenurutMahasiswaFakultasSyari’ah IAIN Purwokerto.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ISBAT NIKAH KUMULASI CERAI GUGAT PADA PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Kasus Nomor Perkara 217/Pdt.G/2022/PA.Bms).

Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang Hukum Nikah Sirri.

PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN WALI ‘AD}AL (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA).

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal nomor perkara 83/Pdt.P/2020/PA.Tg).

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA SOKARAJA TENGAH KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP TAUKIL WALI DALAM PERNIKAHAN.

FENOMENA TAARUF DI PONDOK PESANTREN MODERN ISLAMIC CENTRE BIN BAZ WANGON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

TRADISI PRANIKAH MENURUT ADAT JAWA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Karangjati Sampang Cilacap).

N

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA ISBAT NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NO 0127/PDT.P/2020/PA.PWT).

Hak IjbārWali dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi).

PENGESAHAN STATUS ANAK DI LUAR NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.).

PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA KARANGSARI KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA).

PELAKSANAAN KURSUS PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI WILAYAH YALA SELATAN THAILAND DAN RELEVANSINYA DENGAN KURSUS PRANIKAH DI INDONESIA.

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBATALAN PERKAWINAN INCEST (SEDARAH) (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR 1160/PDT.G/2018/PA.BMS).

PEMAHAMAN SUAMI ISTRI TERHADAP TAKLIK TALAK (STUDI KASUS DI DUSUN PEJATEN DESA JETIS KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP).

Hak Ijbar Wali Nikah Menurut AhmadAzhar Basyir Dan Masdar Farid Mas'udi.

MENGHADIRI WALIMAH PERNIKAHAN MARRIED BY ACCIDENT (MBA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di DesaSampangKecamatanSampangKabupatenCilacap).

IMPLEMENTASI METODE MAS}LAH}AH MURSALAH DALAM PERUMUSAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PASAL-PASAL PERNIKAHAN.

HUKUM NIKAH MISYA<R PERSPEKTIFMAS}LAH}AHMURSALAH DAN SADD AZ|-Z|ARI’AH.

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIBENING KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK (PERSPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK).

KURSUS PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH.

KEABSAHAN AKAD NIKAH MENGGUNAKAN BAHASA JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nurul Munjin Zaenal NIM. 102321032.

O

UPAYA HUKUM VERZET DALAM PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAṢLAHAH MURSALAH.

Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas).

P

“STUDI KOMPARATIF PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN HUKUM PERKAWINAN DI MALAYSIA”.

R

RAMADHANI BURHANUDDIN_PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN USIA DINI (Studi Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml ).

KEWENANGAN DAN PERAN JAKSA DALAMPEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM.

PERHITUNGAN JODOH DI DESA SEMEDO KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF URF.

KEUTAMAAN MEMBANGUN RUMAH TANGGA DALAM KITAB QURRAH AL- 'UYUN KARYA SYAIKH MUHAMMAD AT-TIHAMI BIN MADANI (ANALISIS HERMENEUTIKA PAUL RICOEUR).

Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2020.

Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawen : Kontruksi Hukum Perkawinan dan Kewarisan.

TRADISI SESAJEN DALAM WALIMAH PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas).

TRADISI IKHTILĀṬ DALAM PESTA PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GRENDENG, KECAMATAN PURWOKERTO UTARA, KABUPATEN BANYUMAS).

Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pemilihan Calon Pasangan Hidup Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sibalung Kemranjen Kabupaten Banyumas).

S

PERSEPSI TOKOH-TOKOH AGAMA TERHADAP NIKAH SIRRI : STUDI KASUS DI DESA PAGERAJI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS.

PERSEPSI TOKOH-TOKOH AGAMA TERHADAP NIKAH SIRRI : STUDI KASUS DI DESA PAGERAJI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS.

PENENTUAN SIFAT ADIL BAGI SAKSI DALAM AKAD NIKAH (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA BATURRADEN).

PEMBAYARAN MAHAR DALAM PELAKSANAAN TAJDID AN-NIKAH.

PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA INGIN MENAMBAH KETURUNAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH (Studi Putusan Nomor:203/Pdt.G/2020/PA.Wsb).

PERNIKAHAN DIHADAP JENAZAH DI DESA KASEGERAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS (DALAM PREKSPEKTIF HUKUM ISLAM).

HARMONISASI PERNIKAHAN DALAM KAJIAN KITAB ‘UQUD AL-LUJJAIN FI BAYANI HUQUQI AZ-ZAUJAIN KARYA SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI IBN ‘UMAR AL-BANTANI.

Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan.

Peta Keagamaan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016-2018).

T

FAKTOR PENYEBAB PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DAN ARGUMEN HAKIM DALAM PENETAPANNYA PADA BERKAS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TAHUN 2012-2015.

KOMPARASI PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI’I DAN MADZHAB HANAFI TERHADAP PERSETUJUAN WALI DALAM PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN.

BATASAN-BATASAN PEMBAYARAN MAHAR PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I.

TAJDĪD AN-NIKAḤ DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas).

U

PANDANGAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERNIKAHAN DINI.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS (STUDI ANALISIS PENETAPAN NOMOR 344/PDT.P/2021/PA.BMS).

V

PERTIMBANGAN HAKIM TUNGGAL DALAM MEMUTUS PERKARA DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO: 5 TAHUN 2019 (Analisis Penetapan Pegadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt).

TRADISI PEMBERIAN BARANG YANG SAMA DALAM WALIMATUL ‘URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA KARANG BAWANG AJIBARANG BANYUMAS Via Okvitasari NIM. 1522302038.

PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KEBUMEN PERSPEKTIF PERATURAN JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013.

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang).

W

Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKPUASAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP).

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP NIKAH PINDAH WALI (Studi Kasus di Mukim, Khautum Daerah, Yarang Wilayah, Patani Selatan Thailand.).

UPAYA PEMERINTAH DESA SIKAMPUH KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN.

Penetapan Isbat Nikah Dengan Salah satu Pihak Telah Meninggal Dunia Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt).

Y

PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM ( Studi Analisis Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan).

PERJODOHAN SECARA PAKSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga).

HUKUM PERKAWINAN SIRRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ANAK DAN ISTRI (Studi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1).

PENYELENGGARAAN WALIMAH 'URS MENURUT EMPAT MADZHAB DALAM KITAB AL-FIQH 'ALA AL-MADZAHIB AL-ARBA'AH.

Z

KEABSAHAN WALI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MAZHAB.

PANDANGAN SYURIAH PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KAFA'AH.

PETA KEAGAMAAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS (ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI KUA KECAMATAN CILONGOK TAHUN 2016-2018).