Items where Subject is "2x4.5 Jinayat (Pidana Islam)"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | D | F | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Y
Number of items at this level: 39.

A

NAFKAH HASIL MELACUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

RESTITUSI SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif).

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms).

D

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERUSAKAN CAGAR BUDAYA(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM).

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAJIB LAPOR PENYIMPANGAN SEKSUAL (Studi Pasal 86 Dan 87 RUU Ketahanan Keluarga).

KAJIAN YURIDIS PEMBAJAKAN KARYA DI BIDANG HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).

F

Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Dengan Tipu Muslihat Dan Ancaman Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt).

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI WOMAN CRISIS CENTRE SRIKANDI KABUPATEN BANJARNEGARA).

IMPLEMENTASI APLIKASI SMART SOTO LAMONGAN TERHADAP TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH.

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH.

H

Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam.

I

KRIMINALISASI PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RKUHP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA.

K

DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT KEUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

KEBIJAKAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

L

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt.).

M

IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto).

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN TANAH TANGGUL IRIGASI (Studi Kasus Sungai Ciberem di Kalijeruk Kabupaten Cilacap).

LEGAL REASONING PENJATUHAN PIDANA KORUPSI PINANGKI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Analisis Komparatif Putusan No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst dengan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki).

PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI PADA APLIKASI TELEGRAM(PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH).

“ANALISIS KRIMINALISASI PERBUATAN KUMPUL KEBO DALAM KONSEP RKUHP TAHUN 2019 PESPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA”.

N

SANKSI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.

PERSAKSIAN KELUARGA SEBAGAI SAKSI PADA KEKERASAN INSES MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).

SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE PERSPEKTIF FIQH JINĀYAH.

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Pidana).

P

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM NOMOR PERKARA : 02/PID.SUS-ANAK/2021/PN PBG TENTANG KEKERASAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto).

R

ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia).

PENAFSIRAN “LA TAQRABU AL-ZINA” (STUDI KOMPARASI Q.S AL-ISRA 32 DALAM TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-QURTHUBI).

S

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL ( Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam ).

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM.

TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINĀYAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt).

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI BLBI (STUDI PUTUSAN KASASI NO 1555K/PID.SUS/TPK/2019).

BATASAN TINDAK PIDANA PERZINAAN (STUDI KOMPERATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA).

T

LEGAL REASONING HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR:37/PID.B/2019/PN.BMS).

ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020.

U

VIRTUALCOURT PADA PERKARA PIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FIKIH MURAFA<’AT DAN HUKUM POSITIF.

PERTANGGUNGJAWABAN TURUT SERTA (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA).

V

PERAN HAKIM TERHADAP EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANYUMAS.

PENGHAPUSAN POLOGORO DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH.

Y

STUDI KOMPARASI TENTANG EKSPLOITASI ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 DAN HUKUM ISLAM.

This list was generated on Sat Sep 7 14:58:07 2024 EDT.