Items where Subject is "2x4.9 Aspek Fiqih lainnya"

A

KONSEP SAKSI MENURUT COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAS{LAH{AH.

PROBLEMATIKA PENETAPAN HAK ATAS TANAH TIMBUL (AANSLIBBING) PRESPEKTIF MAS{LAH{AH (Studi Kasus Konflik Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap).

PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI SENGKETA EKONOMI SYARIAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0909/PDT.G/2018/PA.PBG).

Wakaf dan Pemekaran Wilayah Perspektif Maslahah dan Hukum Positif.

PROQUEST DTG-Meat and Islam: How Vegetariansin Egypt Navigate Faith and Contemporary Food Ethics.

ADOPSI ANAK UNTUK PANCINGAN KEHAMILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN KEDUNGREJA KABUPATEN CILACAP).

PROQUEST DTG-An Investigation of Sustainable Consumption Behaviour in Relation to Indoor Domestic Soft Furniture Consumption in the Contex of Riyadh, King of Saudi Arabia.

IMPELEMTASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI BANDAR UDARA JENDERAL SOEDRIMAN KABUPATEN PURBALINGGA).

KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.

PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (StudiKomparatifantaraHukumPositifdanHukum Islam).

PROQUEST DTG-Microbiological Safety of Halal Beef in the United States.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY (CSR) ANTARA PT TELKOM PURBALINGGA DENGAN PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP).

DAMPAK NEGATIF LITERASI DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN FIQH DI ERA PANDEMI COVID 19 DI MA NEGERI DESA PURBALINGGA WETAN KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA.

PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG POLITIK DAN HUKUM TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA.

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH BANYUMAS TERHADAP PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR DI TANAH PEGUNUNGAN HAK MILIK PRIBADI (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga).

B

UPAYA INTEGRASI KEILMUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM UMUM DI FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO.

KOMUNIKASI INTERPERSONAL SUAMI ISTRI (Content Analysis Pada Kitab ‘Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu ‘Umar Al-Bantani 1230H-1314H).

HIBURAN ORGAN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap).

C

“PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN.

KONSEP JIHAD DALAM KITAB MINHAJUT TALIBIN KARYA IMAM NAWAWI (Menelaah Kembali Makna Jihad dalam Al-Quran dan Hadits).

D

PENYESUAIAN DIRI DALAM BEKERJA DAN MENIKAH MUDA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA PADA LULUSAN SMP-SMA DI DESA PAGERAJI KECAMATANN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS.

PETA KEAGAMAAN KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS (ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI KUA KECAMATAN BATURRADEN TAHUN 2016-2018).

KONSEP PENDIDIKAN BERBUSANA MUSLIMAH DALAM KITAB JILBĀB AL-MAR’AH AL-MUSLIMAH FĪ AL-KITĀB WA AL-SUNAH KARYA SYAIKH MUḤAMMAD NĀṢIRUDDĪN AL-ALBĀNĪ.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG PEKAH DALAM PESTA PERKAWINAN (Studi Kasus di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara).

PENGANGKATAN ANAK ANGKAT DI DESA KROYA KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

E

IMPLEMENTASI METODE BERVARIASI DALAM PEMBELAJARAN FIKIH KELAS X DI MA SALAFIYAH KARANGTENGAH WARUNGPRING PEMALANG.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERSPEKTIF MAQAS}ID SYARĪ’AH.

MAKNA BUSANA MUSLIMAH BAGI MAHASISWI HIJABERS DI JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN PURWOKERTO.

IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi terhadap Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diAlun-Alun Purwokerto).

F

MAKAN DAN MINUM DENGAN MODEL STANDING PARTY DALAM SYARI’AT ISLAM (Analisis Kritis Putusan Lembaga Bahtsul MasailNahdatul Ulama Banyumas).

Pernikahan Beda Agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Perspektifal-Maqa>s}id al-Syari>’ah.

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI GUGATAN HAK ASUH ANAK (ḤAḌANAH) KEPADA AYAH (Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms).

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN UPAH BURUH ( Studi Kasus CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas) Faria Ummi Kulsum NIM: 1423202015.

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI DESA SRATI KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN).

IMPLEMENTASI APLIKASI SMART SOTO LAMONGAN TERHADAP TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH.

KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KITAB QURRAH AL-‘UYUN KARANGAN SYAIKH MUHAMMAD AT-TIHAMI BIN MADANI.

EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DI DESA SUMBARANG JATINEGARA KABUPATEN TEGAL BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

KEWAJIBAN ANAK MENAFKAHI ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.

PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH ) PERSPEKTIF MAQASID ASY’SYARIAH (Studi kasus di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas).

G

HUKUM TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI YANG BERBUAT ANARKIS PERSPEKTIF FIQIH JINĀYAH (TELAAH DEMONSTRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA).

TALFI<Q DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUH{AILI<.

H

METODE ISTINBĀṬ FATWA MUI NO 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI).

التيسير في فقه الأقليات المسلمة عند الشيخ يوسف القرضاوي.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN TAGIHAN PERUSAHAAN AIR MINUM (PAM) (StudiKasus di PDAM TirtaSatriaKabupatenBanyumas).

I

MANAJEMEN PRODUKSI GULA KELAPA KRISTAL JAHE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Kelompok Tani “Lereng Slamet” Sunyalangu Karanglewas, Banyumas, Jawa Tengah).

PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH, DAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH BANYUMAS TERHADAP PENENTUAN AKAD DALAM DONATION BASED CROWDFUNDING.

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM MERELOKASI PROSTITUSI GANG SADAR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

REPRESENTASI JIHAD DALAM FILM SANG KYAI (ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES).

TRADISI “NGLENGANI” PADA SAAT PROSESI SELAMETAN TUJUH BULAN KEHAMILAN DI DESA KARANGTENGAH CILONGOK BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

TRADISI “NGLENGANI” PADA SAAT PROSESI SELAMETAN TUJUH BULAN KEHAMILAN DI DESA KARANGTENGAH CILONGOK BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

MEDIASI TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS).

PROQUEST DTG-An Evaluation of US Registered Dietition Nutritionist's Knowledge of Islamic Dietary Practices.

PANDANGAN PESERTA BAHTSUL MASAIL MUNAS ALIM ULAMA NU DI BANJARPATROMAN TAHUN 2019 TENTANG KEHARAMAN MULTI LEVEL MARKETING (MLM).

K

IMPLEMENTASI HUKUM IDDAH DAN IHDAD DI DESA KECITRAN KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK KABUPATEN BANJARNEGARA.

فهم الحجاب عند نظر المسلمات (دراسة حيّ القرآن في جماعة مسلمة فدولي حجاب بورووكرطو.

KEBIJAKAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

L

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PETANI PERSPEKTIF MASHLAHAH.

PROQUEST DTG-Muslim Millennials and Cultured Meat Consumption: An Exploratory Elicitation Study.

PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

M

PERLINDUNGAN KONSUMEN BIRO JASA UMRAH TERDAMPAK COVID-19 PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 DAN MAQASID AL-SYARIAH.

IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto).

STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH ULAMA NU (NAHDLATUL ULAMA) DAN TOKOH ULAMA MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KHITAN BAGI PEREMPUAN.

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS DOKUMEN KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap).

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISA BAHAN PENGECORAN BETON PROYEK (Studi Kasus Supir Truk Mixer Di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas).

PERANAN PERUSAHAAN DAERAH OWABONG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH.

STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI KELAS V DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 3 BANYUMAS.

TRADISI RUWATAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SOMAGEDE KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS).

MEDIASI KENAKALAN REMAJA SECARA KEKELUARGAAN MELALUI APARAT DESA (Studi Kasus di Dusun Batarwaru, Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga).

ANALISIS DEMOKRASI DELIBERATIF TERHADAP KEWENANGAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM UU NO. 2 TAHUN 2021 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH.

PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA (LBM NU) KABUPATEN BANYUMAS TENTANG HUKUM ZAKAT PROFESI BAGI YOUTUBERS.

FENOMENA TAARUF DI PONDOK PESANTREN MODERN ISLAMIC CENTRE BIN BAZ WANGON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

TINJAUAN USHUL FIQH TERHADAP PUTUSAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA MENGENAI PENETAPAN HUKUM ABORSI.

PROQUEST DTG-Fit for Food:"Eating Jewishly" and the "Islamic Paradigm as Emergent Religious-Foodways in Toronto.

N

ANALISIS FATWA MUI NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGUNAAN VAKSIN MEASLES RUBELLA UNTUK IMUNISASI.

POLA PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA ASUH PENGGANTI DI PANTI ASUHAN AS-SALAM CILACAP (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF).

STUDI KOMPERATIF PANDANGAN WAHBAH ZUHAILI DAN ABDUL KARIM ZAIDAN TENTANG OPERASI PLASTIK.

PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF JALAN TOL (Studi Kasus Sengketa Bank Syari'ah Peserta Sindikasi Dengan PT.Citra Marga Lintas Jabar).

ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas).

PROGRAM PEMERINTAH KELURAHAN KARANGKLESEM DI KAMPUNG SRI RAHAYU TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

KABINET KERJA PERIODE 2014-2019 DALAM PERSPEKTIF TEORI AL-WIZARAH IMAM AL-MAWARDI.

KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB TAISIRUL KHOLAQ KARYA HAFIDZ HASAN AL-MAS’UDI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELOMPOK SADAR WISATA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Di Kelompok Sadar Wisata Lembah Asri Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga).

KREATIVITAS GURU DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI KOGNITIF SISWA PADA PEMBELAJARAN FIKIH DI MTs MA’ARIF NU 04 TAMANSARI, KARANGMONCOL, PURBALINGGA.

TREND MODEL BERJILBAB DI KALANGAN MAHASISWI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO.

PRAKTEK JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK (VAPE) DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH.

PENANGANAN PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH.

MAKNA JILBAB DALAM VLOG YOUTUBE GITA SAVITRI (ANALISIS WACANA TEUN A. VAN DIJK.

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIBENING KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK (PERSPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK).

P

Pengembangan Instrumen Penilaian Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah.

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 PERSPEKTIF KAIDAH AL-D{ARU<RA<TU TUQADDARU BIQADARIHA< (Studi Kasus LAZISNU Kabupaten Purbalingga).

R

PERHITUNGAN JODOH DI DESA SEMEDO KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF URF.

Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam.

Hukum Pertanahan Islam.

TRADISI SLAMETAN ATI KEBO SEUNDUHAN DALAM PERNIKAHAN KETURUNAN DEMANG ARYAREJA DI DESA GRANTUNG KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

ANALISIS PP NOMOR 61 TAHUN 2014 PASAL 31 AYAT 1 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI PERSPEKTIF KAIDAH AL-DHARAR.

TRADISI SESAJEN DALAM WALIMAH PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas).

PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Atas Peran Pegawai KUA dalam Pengelolaan Administrasi Pernikahan di KUA Kemranjen Tahun 2018).

PENAFSIRAN “LA TAQRABU AL-ZINA” (STUDI KOMPARASI Q.S AL-ISRA 32 DALAM TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-QURTHUBI).

S

HUBUNGAN ANTARA KESADARAN MENGGUNAKAN JILBAB DENGAN PERILAKU BERAGAMA SISWI MUSLIMAH SMA NEGERI 1 SIGALUH KABUPATEN BANJARNEGARA.

PEMBELAJARAN KITAB WASHOYA AL-ABAA’ LIL ABNAA’ DI PONDOK PESANTREN AL HIDAYAH KARANGSUCI PURWOKERTO.

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI RUNGAL DAN UANG PELANGKAH (Studi Kasus di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap).

Kontroversi Bid'ah dalam Tradisi Keagamaan masyarakat Muslim Indonesia.

ANALISIS MAJELIS AKAD PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM JUAL BELI ONLINE DI MARKETPLACE TOKOPEDIA DAN SHOPEE.

IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN CARD SORT PADA MATA PELAJARAN FIQIH KELAS II MI MA'ARIF NU KARANGKLESEM KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA.

T

PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PILKADA SABU RAIJUA (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021).

PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga).

IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi Di DesaKutasariBaturraden).

EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DKM (P3DKM) (STUDI KASUS:BAZNAS KABUPATEN TASIKMALAYA).

SOLIDARITAS DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL :GERAKAN SEDEKAH SAMPAH OLEH YAYASAN PANTI ASUHANDEWI MASYITHOH CABANG PEMALANG.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Hukum Islam.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Hukum Islam.

U

PEWARISAN TRADISI DALAM PENDIDIKAN KELUARGA MUSLIM ABOGE DI KABUPATEN BANYUMAS.

V

OTORITAS AKAL DALAM MENENTUKAN MASLAHAT PERSPEKTIF NAJM AL-DĪN AL- ṬŪFI.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN JENIS KELAMIN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm).

W

Implementasi Kewenangan Otonomi Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas Perspektif Fiqh Siyasah.

Y

CRYPTOCURRENCY SEBAGAI KOMODITI DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Makna khitbah dan implikasinya terhadap pergaulan pasca khitbah (Studi di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap).

PENGARUH LINGKUNGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN FIKIH KELAS VIII DI MTs MODERN AL AZHARY AJIBARANG TAHUN AJARAN 2022/2023.

Z

KEWENANGAN DISKRESI PEMERINTAH TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

PETA KEAGAMAAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS (ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI KUA KECAMATAN CILONGOK TAHUN 2016-2018).