Items where Subject is "2x6.2 Politik"

A

POLITIK HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAṢLAḤAH.

REKONSEPTUALISASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI (Relevansi Kewenangan Ahlu al-Halli WA al-‘Aqdi).

D

PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DITINJAU DARI KONSEP MASLAHAT.

TINJAUAN FIQH SIYA<SAH MA<LIYAH TERHADAP PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19 (Studi Kasus Desa Wangkelang, Moga, Pemalang).

RESPON SAREKAT ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA (1905-1933).

F

Personal Branding dan Kekuasaan Bupati Banyumas Studi Hermeneutik Paul Riceour pada Akun Instagram @ir_achmadhusein.

POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI WOMAN CRISIS CENTRE SRIKANDI KABUPATEN BANJARNEGARA).

ANALISIS FUNGSI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENERIMA ASPIRASI MASYARAKAT MUSLIM (Studi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga).

ANALISIS FUNGSI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENERIMA ASPIRASI MASYARAKAT MUSLIM (Studi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga).

I

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DI KAWASAN PESISIR URUTSEWU KABUPATEN KEBUMEN.

PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYĀSAH DAULIYAH.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.100/PUU-XIII/2015 TENTANG PASANGAN CALON TUNGGAL TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEBUMEN.

KRIMINALISASI PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RKUHP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA.

K

LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK ASASI MANUSIA MANTAN TERPIDANA UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA (Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019).

STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT BERBASIS MASJID (Studi di Masjid Jami' Persatuan Islam Tionghoa Indonesia).

URGENSI KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL PADA UU NO.18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI ACEH.

L

SINERGI UMARA DAN ULAMA DALAM MENANGKAL PAHAM RADIKALISME KEAGAMAAN DI KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI DESA REMPOAH KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH.

PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

M

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DALAM MENDISEMINASI NILAI-NILAI ISLAM DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

PENGANGKATAN PERWIRA TNI AKTIF SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH.

HUBUNGAN DIPLOMATIK SULTAN SHAH JAHAN DENGAN DINASTI TURKI UTSMANI (1628-1658 M).

ANALISIS DEMOKRASI DELIBERATIF TERHADAP KEWENANGAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM UU NO. 2 TAHUN 2021 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH.

DUGAAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU PADA KARNAVAL HUT KEMERDEKAAN RI DI KABUPATEN BREBES (STUDI ATAS PUTUSAN DKPP NOMOR 262 TAHUN 2018).

KONSTRUKSI REALITAS PEMBERITAAN VISI DAN MISI BUPATI PURBALINGGA DI TELEVISI LOKAL (BMS TV DAN SATELIT TV).

N

RESPONS PEMERINTAH TERHADAP RADIKALISME: ANALISIS WACANA KRITIS DALAM PEMBERITAAN KUMPARAN.

DINAMIKA POLITIK TERHADAP UPAYA PEMEKARAN BREBES SELATAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

Ritualisme Keagamaan Syi'ah Ismailiyyah Masa Fathimiyyah; Perkembangan dan Pengaruhnya Terhadap Sunni Masa Ayyubiyah.

P

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI ATAU WALIKOTA PERSPEKTIF TRIAS POLITICA.

S

POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 22 P/HUM/2018 DAN PERMENKUMHAM NOMOR 3 TAHUN 2021).

KOMODIFIKASI AGAMA DALAM IKLAN MARKETPLACE: Studi Pada Shopee Barokah.

IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN TERHADAP ADMINISTRASI PONDOK PESANTREN DI BANYUMAS (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas).

U

POLA KOMUNIKASI POLITIK GERAKAN GEJAYAN MEMANGGIL DALAM MENOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA.

V

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI ASING DAN PENCARI SUAKA PADA ERA REFORMASI PERSPEKTIF SIYĀSAH DAULIYAH.

IMPLEMENTASI AFFIRMATIVE ACTION KUOTA PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2014-2019 PERSPEKTIF MAQAṢID SYARI̅’AH.