Items where Subject is "2x6.22 Sistem Pemerintahan"

A

REKONSEPTUALISASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI (Relevansi Kewenangan Ahlu al-Halli WA al-‘Aqdi).

PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG POLITIK DAN HUKUM TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA.

D

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH.

TINJAUAN FIQH SIYA<SAH MA<LIYAH TERHADAP PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19 (Studi Kasus Desa Wangkelang, Moga, Pemalang).

E

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERSPEKTIF MAQAS}ID SYARĪ’AH.

F

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI WOMAN CRISIS CENTRE SRIKANDI KABUPATEN BANJARNEGARA).

ANALISIS FUNGSI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENERIMA ASPIRASI MASYARAKAT MUSLIM (Studi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga).

H

MENJAGA MARWAH HAKIM MELALUI PERAN KOMISI YUDISIAL.

I

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DI KAWASAN PESISIR URUTSEWU KABUPATEN KEBUMEN.

ATURAN INSENTIF PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DALAM UPAYA MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 31/PMK.010/2021).

K

Relevansi Pemikiran Al-Farabi Tentang Negara Dalam Kitab ‘Ārā ‘Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah dengan Konsep Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

URGENSI KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL PADA UU NO.18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI ACEH.

L

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI DESA REMPOAH KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH.

M

PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG DALAM MENCEGAH MONEY POLITIC PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUMAS).

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 DI KECAMATAN KARANGJAYA TASIKMALAYA JAWA BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

HUBUNGAN DIPLOMATIK SULTAN SHAH JAHAN DENGAN DINASTI TURKI UTSMANI (1628-1658 M).

ANALISIS DEMOKRASI DELIBERATIF TERHADAP KEWENANGAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM UU NO. 2 TAHUN 2021 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH.

KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI KHALIFAH MU'AWIYAH BIN ABU SUFYAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH.

PERAN ULAMA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 PERSPEKTIF PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS.

N

PENANGANAN PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH.

P

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI ATAU WALIKOTA PERSPEKTIF TRIAS POLITICA.

Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Selarang (Studi di Pasar Panggok Desa Selarang, Kesugihan, Cilacap).

S

POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 22 P/HUM/2018 DAN PERMENKUMHAM NOMOR 3 TAHUN 2021).

IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN TERHADAP ADMINISTRASI PONDOK PESANTREN DI BANYUMAS (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas).

DINAMIKA MENTERI KOORDIANTOR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF AL WIZARAH.

Y

Implementasi Peraturan Bupati No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Perspektif Maslahah (Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas).