Items where Subject is "342 Constitutional and administrative law"

A

TRANSISI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT KE LEVEL 4 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.

PENAMBAHAN KEWENANGAN MUTASI PEGAWAI OLEH PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

E

IMPLEMENTASI PASAL 6 PMK NO. 71/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH BAGI PELAKU UMKM AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI PT ASKRINDO SYARIAH PURWOKERTO.

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.).

URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM UU NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.

F

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI WOMAN CRISIS CENTRE SRIKANDI KABUPATEN BANJARNEGARA).

MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020).

G

ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba).

KEBIJAKAN PRESIDEN ATAS DARURAT KESEHATAN SEBAGAI ALASAN IMPEACHMENT (STUDI ATAS KONSTITUSI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM).

H

Hukum Kelembagaan Negara : Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Pengantar Ilmu Negara.

I

KRIMINALISASI PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RKUHP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA.

K

LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK ASASI MANUSIA MANTAN TERPIDANA UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA (Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019).

L

PELEMBAGAAN PERADILAN ETIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALISASI DEMOKRASI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM.

M

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF GOOD JUDICIARY GOVERNANCE.

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BAGI ISTRI YANG BEKERJA (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA NOMOR: 1372/ PDT.G/2011/PA. BA).

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS DOKUMEN KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap).

DUGAAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU PADA KARNAVAL HUT KEMERDEKAAN RI DI KABUPATEN BREBES (STUDI ATAS PUTUSAN DKPP NOMOR 262 TAHUN 2018).

N

PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT (KASUS CORONA VIRUS DISAESE-19/COVID-19).

PERAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN MENCEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF TEORI AL-HISBAH.

KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 (Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019).

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF MAQA>S}ID AL SYARI>’AH.

R

BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM ISLAM.

Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi terhadap penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syari’ah” (Studi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019).

EFEKTIVITAS KINERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL JAWA TENGAH SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF TEORI AL- H{ISBAH.

S

FUNGSI PENGAWASAN BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO TERHADAP NARAPIDANA PENCURIAN YANG MEMPEROLEH STATUS PEMBEBASAN BERSYARAT PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH.

POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 22 P/HUM/2018 DAN PERMENKUMHAM NOMOR 3 TAHUN 2021).

KEWENANGAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF MAQASID AL SYARI'AH.

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK ASASI MANUSIA TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) (studi analisa putusan Mk No. 20/PUU-XVII/2019).

TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN SEBAGAI ALASAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TIDAK DENGAN HORMAT (Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018).

T

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARA IZIN PERTAMBANGAN PT. MANTIMIN COAL MINING DI PEGUNUNGAN MERATUS KALIMANTAN SELATAN (Studi Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019).