Items where Subject is "340 Law"

A

POLITIK HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAṢLAḤAH.

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERATAN HUKUMAN PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI DENGAN PELAKU SEORANG HOMOSEKSUAL (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 493 K/PID/2011).

IMPELEMTASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI BANDAR UDARA JENDERAL SOEDRIMAN KABUPATEN PURBALINGGA).

PENAMBAHAN KEWENANGAN MUTASI PEGAWAI OLEH PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

PANDANGAN SYAMSUL ANWAR TENTANG JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH.

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms).

REKONSEPTUALISASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI (Relevansi Kewenangan Ahlu al-Halli WA al-‘Aqdi).

B

ANALISIS FAKTOR SENGKETA PEMBIAYAAN LINE FACILITY DALAM AKAD MUSYARAKAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No.60/Pdt.G/2020/PTA.JK).

D

DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.

HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3328 K/PID.SUS/2019).

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019).

LEGAL REASONING HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI MILITER SECARA IN ABSENSIA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021).

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAJIB LAPOR PENYIMPANGAN SEKSUAL (Studi Pasal 86 Dan 87 RUU Ketahanan Keluarga).

E

PENGGUNAAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DALAM PUTUSAN PERKARA PERLAWANAN EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN PEMBIAYAAN FASILITAS MURABAHAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 1301/Pdt.G/2019/PA.JP).

KEBIJAKAN KONVERSI LAHAN PERTANIAN MENJADI OBJEK WISATA DI KECAMATAN BATURRADEN PERSPEKTIF MAQAṢID SYARĪ’AH.

KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENYELIDIKAN KASUS PENCUCIAN UANG EMIRSYAH SATAR PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH.

F

ANALISIS KESESUAIAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PEMBATALAN PERTUNANGAN SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NO. 5/PDT.G/2019/PN BMS).

POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.

EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DI DESA SUMBARANG JATINEGARA KABUPATEN TEGAL BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

H

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF MAQASID AL SYARIAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN BNR).

I

TRADISI LARANGAN PERKAWINAN SELÊN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PANGGILAN PELAYANAN TERA ULANG (Studi Kasus di Pasar Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas).

PENGEMBALIAN KERUGIAN SEBAGAI ALASAN MERINGANKAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan No.76/Pid.Sus/2021/PN Pwt).

SISTEM MULTI LEVEL MARKETING PADA PT TIENS INDONESIA PERSPEKTIF AL-ZARI'AH.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DALAM PELANTIKAN PERANGKAT DESA (Studi Analisis Putusan No: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg).

IMPLIKASI PERALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP INDEPENDENSI KELEMBAGAAN KPK PERSPEKTIF FIQH SIYĂSAH.

KRIMINALISASI PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RKUHP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA.

K

UPAYA DINAS PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CILACAP DALAM MENANGANI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH.

L

PELEMBAGAAN PERADILAN ETIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALISASI DEMOKRASI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM.

PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

KASUS MALPRAKTEK ANESTESI PERSPEKTIF PERATURAN KEMENTRIAN KESEHATAN NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PENATA ANESTESI (Studi Analisis Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2018/PnTjk).

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KOPERASI TAMBANG DI BINTAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :4858 K/Pid.Sus/2021).

M

KOMPARASI IMPLEMENTASI PRA DAN PASCA REVISI UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 TENTANG BATAS USIA KAWIN (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap).

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP JUAL BELI THRIFTING (STUDI PADA JUAL BELI BAJU BEKAS DI PURWOKERTO).

KONSEP DAN POLA HAK ASUH ANAK (SANTRI) PERPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN AS-SUNNIYAH SOKARAJA LOR).

"ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT PENCABUTAN PENGETATAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR PERKARA 28P/HUM/2021)".

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS DOKUMEN KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap).

DUGAAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU PADA KARNAVAL HUT KEMERDEKAAN RI DI KABUPATEN BREBES (STUDI ATAS PUTUSAN DKPP NOMOR 262 TAHUN 2018).

LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019).

N

PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT (KASUS CORONA VIRUS DISAESE-19/COVID-19).

KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas).

PERSAKSIAN KELUARGA SEBAGAI SAKSI PADA KEKERASAN INSES MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perspektif Maṣlaḥah.

Alternatif Dispute Resolution : Penyelesaian Sengketa dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi.

Al-Islam Wa Tahwilat AL-Ijtimangiyah.

Membangun Masyarakat di Era Otonomi Daerah; Studi Kritis Partisipasi Ulama dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Banyumas.

Reconstruction Model of Public Participation in Spatial Planning Policy to Ecological Justice:The Conference on Education and Human Development in Asia 2014 Change, Continuity and Diversity: Perspectives on Sustainability for Asia.

Rekonstruksi Bantuan Hukum yang Menjamin Access to Justice.

PRAKTIK PEMBIAYAAN SYARIAH DI KSPPS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KSPPS BMT SM KRAMAT DAN KSPPS BMT NURMA KEBUMEN).

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF MAQA>S}ID AL SYARI>’AH.

P

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM NOMOR PERKARA : 02/PID.SUS-ANAK/2021/PN PBG TENTANG KEKERASAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto).

R

LEGALITAS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM DALAM BERTRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM INDONESIA (Studi Kasus di Pasar Muamalah Yogyakarta).

BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM ISLAM.

SISTEM CHECK AND BALANCES DALAM PENETAPAN KEADAAN BAHAYA SEBAGAI ALASAN PENUNDAAN PEMILU DI INDONESIA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 316/Pid.Sus/2020/PN Plg).

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KONSEP OMNIBUS LAW PERSPEKTIF PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA.

S

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KELUARGA BERDASARKAN PP. NO. 87 TAHUN 2014 (STUDI PIK-R TANJUNG CERIA, DESA TANJUNG TIRTA, KECAMATAN PUNGGELAN, KABUPATEN BANJARNEGARA).

FUNGSI PENGAWASAN BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO TERHADAP NARAPIDANA PENCURIAN YANG MEMPEROLEH STATUS PEMBEBASAN BERSYARAT PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH.

POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 22 P/HUM/2018 DAN PERMENKUMHAM NOMOR 3 TAHUN 2021).

KEWENANGAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF MAQASID AL SYARI'AH.

DINAMIKA PERAN DAN KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH DALAM KONSEP OTONOMI DAERAH PERSPERKTIF AHLUL HALLI WAL AQDI.

PRAKTIK PENGEMBALIAN BARANG SEBAGAI RESELLER MARKETPLACE YANG TIDAK SESUAI EKSPEKTASI (Studi Kasus di Toko Fashion Rumah Fadila Purwokerto).

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP POLIS ASURANSI YANG TIDAK TERBIT DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYA<RAKAH (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt).

PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG HUKUM HUTANG MAHAR YANG TIDAK DIPENUHI SUAMI SETELAH PERNIKAHAN.

T

LEGAL REASONING HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR:37/PID.B/2019/PN.BMS).

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU CIPTA KERJA DAN ATURAN TURUNANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT WEWENANG DEWAN PENGAWAS TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019).

PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERDA NOMOR 11 TAHUN 2016 KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF MAS}LAH}AH MURSALAH (Studi Atas Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara).

V

PERAN HAKIM TERHADAP EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANYUMAS.

W

EFEKTIVITAS E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO.

Implementasi Kewenangan Otonomi Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas Perspektif Fiqh Siyasah.

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD MURA>BAH}AH PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 111/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp.).

Y

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto).

CRYPTOCURRENCY SEBAGAI KOMODITI DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

ANALISIS KELAYAKAN BISNIS USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN (STUDI KASUS PADA BUM DESA LANCAR JAYA DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA).