Items where Subject is "348 Law (Statutes), regulations, cases"

[up] Up a level
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | E | F | N | O | R | S | T | W | Y
Number of items at this level: 17.

A

PENERAPAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH DAULIYAH (Studi Kasus Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia Pada Tahun 2020).

E

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH.

F

POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.

MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020).

N

PENYERTAAN TINDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM ISLAM.

O

PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN SIRI DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH.

R

Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi terhadap penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syari’ah” (Studi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019).

S

POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 22 P/HUM/2018 DAN PERMENKUMHAM NOMOR 3 TAHUN 2021).

KEWENANGAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF MAQASID AL SYARI'AH.

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK ASASI MANUSIA TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) (studi analisa putusan Mk No. 20/PUU-XVII/2019).

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA CILACAP TERHADAP KASUS WANPRESTASI AKAD MURA<BAH}AH} PADA PUTUSAN NOMOR 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp.

DINAMIKA PERAN DAN KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH DALAM KONSEP OTONOMI DAERAH PERSPERKTIF AHLUL HALLI WAL AQDI.

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH.

T

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU CIPTA KERJA DAN ATURAN TURUNANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARA IZIN PERTAMBANGAN PT. MANTIMIN COAL MINING DI PEGUNUNGAN MERATUS KALIMANTAN SELATAN (Studi Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019).

W

DISPARITAS PENGATURAN TENTANG MAHAR POLITIK DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU DAN UNDANG-UNDANG PILKADA.

Y

CRYPTOCURRENCY SEBAGAI KOMODITI DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

This list was generated on Fri Sep 6 21:25:46 2024 EDT.