Items where Subject is "348.3 Specific Jurisdiction (Undang-undang dan Peraturan)"

[up] Up a level
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | C | E | F | L | M | R | S | T
Number of items at this level: 18.

A

Jual beli sembako bantuan pangan non tunai perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus desa bumiagung kec.rowokele, kab.kebumen).

KEBIJAKAN DALAM PENYELESAIAN SEGKETA DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP OLEH PLTU CILACAP PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

C

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

E

PENDAMPINGAN KESELAMATAN KERJA NELAYAN KECIL OLEH DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.

F

POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.

MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020).

ANALISIS FUNGSI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENERIMA ASPIRASI MASYARAKAT MUSLIM (Studi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga).

L

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PETANI PERSPEKTIF MASHLAHAH.

Pandangan Ormas Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

M

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF GOOD JUDICIARY GOVERNANCE.

R

Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam.

SISTEM CHECK AND BALANCES DALAM PENETAPAN KEADAAN BAHAYA SEBAGAI ALASAN PENUNDAAN PEMILU DI INDONESIA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH.

S

POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 22 P/HUM/2018 DAN PERMENKUMHAM NOMOR 3 TAHUN 2021).

VICTIM PRECIPITATION SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 373/Pid.B/2020/PN Pdg).

KEWENANGAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF MAQASID AL SYARI'AH.

T

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU CIPTA KERJA DAN ATURAN TURUNANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARA IZIN PERTAMBANGAN PT. MANTIMIN COAL MINING DI PEGUNUNGAN MERATUS KALIMANTAN SELATAN (Studi Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019).

PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERDA NOMOR 11 TAHUN 2016 KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF MAS}LAH}AH MURSALAH (Studi Atas Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara).

This list was generated on Sat Sep 7 14:32:55 2024 EDT.