Items where Subject is "348.598 Law of Indonesia (UU, Peraturan di Indonesia)"

A

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH.

D

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN BANYUMAS.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN WANITA BERMASALAH PERSPEKTIF MAQA>S}ID ALSYARI>’AH (Studi di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas).

E

IMPLEMENTASI PASAL 38 DAN 39 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS.

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.).

PENDAMPINGAN KESELAMATAN KERJA NELAYAN KECIL OLEH DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.

KAJIAN SIDIK TELINGA SEBAGAI ALAT IDENTIFIKASI PENYELIDIKAN TERHADAP PENGUNGKAPAN INDIVIDU DALAM TINDAK PIDANA DI INDONESIA.

F

POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.

“REKONSTRUKSI AHLUL ḤALLI WAL AQDI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (RELEVANSI KEDUDUKAN MPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945)”.

G

KEBIJAKAN PRESIDEN ATAS DARURAT KESEHATAN SEBAGAI ALASAN IMPEACHMENT (STUDI ATAS KONSTITUSI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM).

H

Hukum Kelembagaan Negara : Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Peradilan Adat Dalam Negara Hukum : Menuju Keadilan Konstitusional dan HAM.

I

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi Pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi).

IMPLIKASI PERALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP INDEPENDENSI KELEMBAGAAN KPK PERSPEKTIF FIQH SIYĂSAH.

POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN.

J

KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN CILACAP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.

K

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAMPASAN HARTA MILIK NASABAH MENJADI HARTA MILIK NEGARA (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018).

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TERHADAP HAK DASAR BURUH PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN YANG BERKEADILAN GENDER (STUDI BURUH PEREMPUAN DI KABUPATEN PEMALANG).

LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK ASASI MANUSIA MANTAN TERPIDANA UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA (Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019).

M

KOMPARASI IMPLEMENTASI PRA DAN PASCA REVISI UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 TENTANG BATAS USIA KAWIN (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap).

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP JUAL BELI THRIFTING (STUDI PADA JUAL BELI BAJU BEKAS DI PURWOKERTO).

N

PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT (KASUS CORONA VIRUS DISAESE-19/COVID-19).

PENGHULU WANITA DALAM PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF GENDER.

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perspektif Maṣlaḥah.

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF ASAS ACCES TO JUSTICE DALAM ISLAM.

P

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Konsep Keadilan Al-Mawardi (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm).

Tingkat Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Purwokerto Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUSPI (Studi Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021).

R

PENOLAKAN HAKIM TERHADAP GUGATAN HARTA GONO GINI DARI PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps).

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KONSEP OMNIBUS LAW PERSPEKTIF PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA.

S

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL ( Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam ).

POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 22 P/HUM/2018 DAN PERMENKUMHAM NOMOR 3 TAHUN 2021).

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG RAMPASAN NARKOTIKA DI KOTA PURWOKERTO.

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK ASASI MANUSIA TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) (studi analisa putusan Mk No. 20/PUU-XVII/2019).

KRITERIA DAN SANKSI KEKERASAN PSIKIS DALAM UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSANKEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.

DINAMIKA PERAN DAN KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH DALAM KONSEP OTONOMI DAERAH PERSPERKTIF AHLUL HALLI WAL AQDI.

T

WASIAT DARURAT DI MASA PANDEMI (STUDI KETENTUAN PASAL 948 DAN PASAL 949 KUH PERDATA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM).

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARA IZIN PERTAMBANGAN PT. MANTIMIN COAL MINING DI PEGUNUNGAN MERATUS KALIMANTAN SELATAN (Studi Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019).

PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERDA NOMOR 11 TAHUN 2016 KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF MAS}LAH}AH MURSALAH (Studi Atas Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara).

Y

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto).

Implementasi Peraturan Bupati No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Perspektif Maslahah (Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas).